Indonesia di Board of Peace Dinilai Langgar Prinsip Bebas Aktif

Oleh VOXBLICK

Jumat, 13 Februari 2026 - 20.45 WIB

Indonesia di Board of Peace Dinilai Langgar Prinsip Bebas Aktif

Indonesia dan Board of Peace (Foto oleh Mathias Reding)

VOXBLICK.COM - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyatakan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace dinilai bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Pernyataan ini muncul setelah pemerintah mengumumkan keterlibatan resmi Indonesia dalam forum internasional tersebut, yang berfokus pada advokasi perdamaian global dan penyelesaian konflik melalui diplomasi multilateral.

Menurut Hasanuddin, langkah pemerintah ini perlu dikritisi karena Board of Peace diduga memiliki afiliasi dengan kelompok atau negara tertentu yang berpotensi mengganggu independensi posisi diplomasi Indonesia.

“Prinsip bebas aktif artinya Indonesia tidak berpihak pada blok manapun, namun tetap aktif dalam menjaga perdamaian dunia sesuai amanat konstitusi. Jika Board of Peace memiliki agenda atau kepentingan tersembunyi, maka keikutsertaan Indonesia justru bisa menimbulkan konflik kepentingan,” ujar Hasanuddin dalam rapat kerja Komisi I DPR, 20 Juni 2024.

Apa Sebenarnya Board of Peace dan Siapa Saja yang Terlibat?

Board of Peace merupakan sebuah forum internasional yang terdiri dari perwakilan negara, organisasi internasional, dan tokoh masyarakat global. Forum ini bertujuan mendorong dialog lintas negara serta mediasi konflik di berbagai belahan dunia.

Dalam beberapa tahun terakhir, Board of Peace menjadi sorotan karena sejumlah keputusannya dinilai condong pada kepentingan negara-negara besar. Selain Indonesia, negara-negara seperti Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, dan India juga tercatat sebagai anggota aktif forum ini.

Keikutsertaan Indonesia diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri pada awal Juni 2024, sebagai bagian dari strategi memperluas jaringan diplomasi.

Namun, sejumlah kalangan menilai langkah ini belum diiringi kajian mendalam terkait dampak jangka panjangnya terhadap konsistensi politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dipegang teguh oleh Indonesia.

Alasan Keikutsertaan dan Kekhawatiran DPR

Kementerian Luar Negeri menyatakan, partisipasi Indonesia di Board of Peace merupakan upaya memperkuat peran Indonesia sebagai “jembatan” dalam penyelesaian konflik global.

Pemerintah beranggapan, keterlibatan ini bisa memperbesar ruang diplomasi Indonesia sekaligus memperluas pengaruh positif di dunia internasional. Namun, TB Hasanuddin dan sejumlah anggota DPR lainnya meminta pemerintah lebih berhati-hati, mengingat rekam jejak Board of Peace yang dinilai tidak selalu netral.

Risiko afiliasi politik: Dikhawatirkan Indonesia akan terjebak dalam kepentingan kelompok tertentu yang bertentangan dengan prinsip non-blok.
Konsistensi kebijakan luar negeri: Indonesia selama ini dikenal dengan posisi bebas aktif, yaitu tidak berpihak namun aktif dalam menjaga perdamaian dunia.
Potensi pengaruh asing: Partisipasi di forum yang terlalu “terafiliasi” dapat membuka celah intervensi asing dalam kebijakan nasional.

Dampak dan Implikasi Keterlibatan Indonesia di Board of Peace

Isu ini menimbulkan sejumlah dampak strategis bagi Indonesia, baik dalam ranah diplomasi, ekonomi, maupun hubungan internasional.

Konsistensi kebijakan bebas aktif menjadi taruhan utama, mengingat Indonesia selama ini dipercaya sebagai mediator netral di banyak forum internasional, seperti ASEAN, G20, dan OKI.

Reputasi diplomasi: Jika Indonesia dianggap tidak konsisten, peran sebagai penengah konflik bisa melemah di mata internasional.
Hubungan bilateral dan multilateral: Negara-negara yang menilai Board of Peace condong ke blok tertentu, bisa menilai Indonesia telah bergeser dari prinsip non-bloknya.
Dampak ekonomi dan investasi: Ketidakpastian posisi politik luar negeri dapat mempengaruhi persepsi investor dan mitra dagang, terutama yang mengutamakan stabilitas dan netralitas Indonesia.
Regulasi nasional: Potensi terjadinya tekanan eksternal dalam penyusunan kebijakan dalam negeri, apabila keterlibatan di Board of Peace tidak dikelola secara transparan dan akuntabel.

Dalam konteks global yang semakin kompleks, isu keikutsertaan Indonesia di Board of Peace layak dicermati lebih lanjut oleh publik dan para pemangku kepentingan.

Transparansi, evaluasi menyeluruh, dan konsistensi dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif menjadi kunci agar posisi Indonesia tetap relevan dan dipercaya di panggung dunia.