Tiga Pilar Kekuasaan Prabowo Setahun Memimpin Indonesia

Oleh VOXBLICK

Jumat, 13 Februari 2026 - 21.00 WIB

Tiga Pilar Kekuasaan Prabowo Setahun Memimpin Indonesia

Tiga poros kekuasaan Prabowo (Foto oleh 🇻🇳🇻🇳Nguyễn Tiến Thịnh 🇻🇳🇻🇳)

VOXBLICK.COM - Setahun setelah dilantik sebagai Presiden Indonesia, Prabowo Subianto membangun pemerintahan yang ditopang tiga pilar utama: militer, pengusaha, dan partai politik. Komposisi kekuasaan ini menjadi sorotan utama dalam analisis politik nasional, mengingat dampaknya terhadap arah kebijakan negara dan dinamika institusi strategis di masa transisi kepemimpinan.

Pemerintahan Prabowo ditandai dengan keterlibatan signifikan mantan petinggi militer di posisi strategis.

Data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan, 7 dari 34 menteri kabinet berasal dari latar belakang militer aktif atau purnawirawan. Selain itu, sejumlah jabatan kunci di lembaga negara seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kementerian Pertahanan diisi personel dengan pengalaman militer panjang.

Keterlibatan kalangan pengusaha juga menjadi ciri khas kabinet Prabowo. Berdasarkan data Kompas Research, lebih dari 25% anggota kabinet memiliki rekam jejak sebagai eksekutif perusahaan nasional maupun multinasional.

Tokoh-tokoh seperti Menteri Investasi dan Menteri BUMN dikenal luas sebagai pengusaha sukses sebelum masuk pemerintahan. Mereka membawa pendekatan pragmatis dan orientasi hasil dalam pengambilan kebijakan ekonomi.

Partai politik tetap menjadi tulang punggung stabilitas kekuasaan Prabowo. Koalisi besar yang terbentuk sejak Pilpres 2024, terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan sejumlah partai menengah, menguasai lebih dari 65% kursi di DPR RI.

Hal ini memberi keleluasaan bagi pemerintah dalam mendorong legislasi prioritas tanpa hambatan signifikan di parlemen.

Poros Militer: Pengaruh Stabilitas dan Keamanan

Keterlibatan militer dalam pemerintahan Prabowo tidak hanya pada level simbolik.

Sejumlah kebijakan strategis, seperti modernisasi alutsista, peningkatan anggaran pertahanan hingga 6,2% dari APBN (Kemenkeu, 2024), serta kebijakan keamanan siber nasional, dipimpin oleh figur berlatar belakang militer. Menurut pengamat pertahanan dari CSIS, hal ini memperkuat aspek stabilitas, namun juga memunculkan tantangan dalam menjaga keseimbangan sipil-militer di ranah publik.

Poros Pengusaha: Akselerasi Ekonomi dan Investasi

Masuknya pengusaha ke jajaran pemerintahan membawa perubahan dalam proses pengambilan keputusan, khususnya di sektor ekonomi.

Kebijakan percepatan hilirisasi industri, insentif investasi digital, dan reformasi birokrasi didorong oleh orientasi efisiensi dan pertumbuhan. Data realisasi investasi semester I 2024 dari BKPM menunjukkan kenaikan sebesar 12% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menandai keberhasilan awal strategi ini.

Peningkatan kemudahan berusaha melalui digitalisasi perizinan
Ekspansi kawasan industri baru di luar Jawa
Program kemitraan strategis antara BUMN dan swasta besar

Namun, keterlibatan pengusaha dalam pemerintahan juga mendapat perhatian dari lembaga pengawas. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan pentingnya regulasi ketat untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan akuntabilitas kebijakan ekonomi.

Poros Partai Politik: Legislasi dan Akuntabilitas

Dominasi koalisi pemerintah di parlemen mempercepat proses legislasi. Undang-Undang prioritas seperti RUU Kesejahteraan Veteran dan RUU Reformasi Pendidikan berhasil disahkan dalam waktu singkat.

Meski demikian, sejumlah pengamat menyoroti perlunya penguatan fungsi kontrol parlemen agar tidak sekadar menjadi stempel kebijakan eksekutif.

Wakil Ketua DPR RI menegaskan, “Dominasi partai koalisi harus diimbangi semangat check and balance agar kebijakan tetap berpihak pada rakyat.”

Dampak Tiga Pilar Kekuasaan Terhadap Tata Kelola Nasional

Model kekuasaan berbasis tiga pilar ini membawa sejumlah implikasi penting:

Efektivitas kebijakan: Sinergi antara militer, pengusaha, dan partai politik mempercepat penyusunan dan pelaksanaan kebijakan strategis nasional.
Stabilitas politik: Koalisi besar di parlemen dan penguatan perangkat keamanan memperkecil potensi disrupsi politik dalam negeri.
Tantangan tata kelola: Perlunya penguatan regulasi dan transparansi guna menghindari tumpang tindih kewenangan serta memastikan akuntabilitas publik.
Transformasi ekonomi: Keterlibatan pengusaha mempercepat inovasi di sektor industri dan investasi, meski harus diimbangi dengan perlindungan kepentingan masyarakat luas.

Keseimbangan antara tiga pilar kekuasaan menjadi kunci bagi keberlanjutan pemerintahan Prabowo ke depan.

Mekanisme pengawasan yang efektif serta partisipasi publik dinilai penting agar arah kebijakan tetap selaras dengan kepentingan nasional dan prinsip demokrasi.