Cara Uber Hindari Pajak Taksi Baru di Inggris Lewat Kontrak Baru

Oleh VOXBLICK

Minggu, 04 Januari 2026 - 16.40 WIB

Cara Uber Hindari Pajak Taksi Baru di Inggris Lewat Kontrak Baru

Uber hindari pajak taksi Inggris (Foto oleh Deeana Arts 🇵🇷)

VOXBLICK.COM - Regulasi pajak dan teknologi transportasi publik memang selalu bersaing ketat. Salah satu contohnya adalah langkah cerdik Uber dalam menghadapi pajak taksi baru di Inggris. Ketika pemerintah memperketat aturan, Uber memilih jalur berbeda: mengubah kontrak pengemudinya. Strategi ini tidak hanya menjadi perbincangan di kalangan pengemudi, tapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan ekonomi gig dan keadilan fiskal di sektor transportasi digital.

Mengapa Uber Mengubah Kontrak Pengemudi?

Pemerintah Inggris, khususnya di luar wilayah London, berupaya memberlakukan pajak baru untuk layanan taksi online seperti Uber. Pajak ini dirancang agar platform ride-hailing membayar lebih banyak pajak, serupa dengan operator taksi tradisional.

Namun, Uber melihat celah pada regulasi: jika pengemudi bukan karyawan, maka tanggung jawab pajak tertentu bisa dialihkan. Dengan memperbarui kontrak, Uber berusaha tetap kompetitif dari sisi harga tanpa membebani perusahaan dengan pajak tambahan.

Cara Kerja Kontrak Baru Uber

Pada dasarnya, kontrak baru Uber menggeser posisi pengemudi dari "pekerja Uber" menjadi "mitra independen" untuk pemesanan di luar London. Ini berarti secara hukum, pengemudi bertanggung jawab sendiri atas pendapatan dan pajaknya.

Perubahan status ini berdampak pada beberapa aspek:

Pajak Pertambahan Nilai (VAT): Beban pajak VAT yang sebelumnya harus dibayar Uber, kini dialihkan ke pengemudi perorangan. Pengemudi harus mendaftar sebagai pengusaha VAT jika penghasilan mereka melebihi ambang batas tertentu.
Status Karyawan: Pengemudi kehilangan beberapa hak seperti upah minimum, pembayaran hari libur, dan jaminan sosial yang sebelumnya sempat diberikan Uber pasca putusan pengadilan 2021 di London.
Fleksibilitas Kontrak: Uber tetap dapat menawarkan model bisnis fleksibel, mengurangi kewajiban administratif dan biaya tambahan.

Dampak Langkah Uber bagi Pengemudi

Bagi para pengemudi Uber di luar London, perubahan ini membawa konsekuensi nyata. Mereka kini harus memahami seluk-beluk pelaporan pajak, mengelola penghasilan sebagai wiraswasta, dan menanggung sendiri beban administrasi.

Sementara itu, dari sisi penghasilan, potensi pendapatan bersih dapat berkurang jika harus membayar VAT 20% tanpa subsidi dari Uber.

Beberapa pengemudi mengaku frustrasi dengan perubahan ini. Bukan hanya soal uang, tetapi juga soal ketidakpastian status kerja. Padahal, pengemudi di London tetap menikmati status karyawan dengan perlindungan hukum yang lebih baik.

Praktis, terjadi ketimpangan antara pengemudi di ibu kota dan daerah lain.

Contoh Nyata: Perbedaan London dan Daerah Lain

Untuk memahami dampaknya, mari bandingkan situasi di London dan kota lain seperti Manchester atau Birmingham:

London: Uber menganggap pengemudi sebagai pekerja dengan hak-hak minimum, mengikuti keputusan Mahkamah Agung Inggris. Pajak VAT dibayarkan oleh Uber langsung ke pemerintah.
Luar London: Uber mengubah kontrak, sehingga pengemudi menjadi pihak utama dalam transaksi. Di sini, Uber hanya sebagai perantara teknologi. Pengemudi bertanggung jawab penuh atas pajak dan administrasi.

Perubahan ini bukan hanya berdampak pada pengemudi Uber, tetapi juga bisa menjadi preseden bagi perusahaan teknologi lain yang mengandalkan model gig economy.

Model kontrak serupa dapat diadopsi oleh platform lain seperti Bolt atau Free Now jika regulasi di negara lain mengikuti jejak Inggris.

Analisis: Akankah Model Ini Bertahan?

Langkah Uber memang inovatif dari sisi bisnis dan teknologi hukum. Namun, banyak pihak mempertanyakan keadilan dan keberlanjutan model ini.

Pemerintah Inggris tengah mengkaji ulang celah hukum tersebut, sementara asosiasi pengemudi mendesak perlindungan yang lebih baik.

Di sisi lain, persaingan di sektor ride-hailing mendorong inovasi kontrak dan model bisnis. Jika Uber berhasil menghindari pajak taksi baru secara legal, bukan tidak mungkin negara lain akan menghadapi gelombang perubahan serupa.

Namun, tanpa kejelasan regulasi yang menyeimbangkan perlindungan pekerja dan efisiensi pajak, ketegangan antara teknologi dan hukum tampaknya masih akan berlanjut.

Pertanyaan besarnya: siapa yang diuntungkan dalam jangka panjang? Uber, pengemudi, atau pengguna? Hanya waktu dan kebijakan pemerintah yang akan menjawabnya.