UI Teliti Klientelisme Kandidat dan Ulama di Pilkada Padang Pariaman 2020

VOXBLICK.COM - Penelitian terbaru dari Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia menyoroti hubungan klientelisme antara kandidat dan ulama dalam Pilkada Kabupaten Padang Pariaman 2020. Studi ini menekankan bahwa dukungan ulama tidak selalu bergerak sebagai blok tunggal, melainkan terbelahterutama pada jaringan ulama tarekat Syathariyah. Temuan tersebut penting karena membantu pembaca memahami bagaimana politik lokal bekerja melalui relasi patron-klien, serta bagaimana dinamika keagamaan berinteraksi dengan proses elektoral di tingkat daerah.

Dalam kajian tersebut, peneliti memeriksa pola dukungan, pertukaran sumber daya, dan saluran pengaruh yang menghubungkan aktor politik dengan figur otoritas agama.

Fokus utama bukan pada “apakah agama memengaruhi politik”, melainkan bagaimana mekanisme pengaruh itu terjadi, termasuk ketika otoritas ulama tidak homogen dan ada kompetisi internal antar jaringan.

Apa yang diteliti: klientelisme kandidat dan ulama

Penelitian ini menempatkan klientelisme sebagai kunci untuk membaca dinamika Pilkada.

Klientelisme umumnya merujuk pada relasi timbal balik yang tidak sepenuhnya bersifat ideologis, melainkan bertumpu pada pertukaran manfaat: kandidat membutuhkan dukungan sosial dan legitimasi, sementara ulama atau jaringan keagamaan dapat memiliki peran sebagai perantara ke basis massa.

Dalam konteks Pilkada Kabupaten Padang Pariaman 2020, penelitian dari UI menelusuri bentuk relasi tersebut melalui beberapa indikator, seperti:

• Saluran dukungan ulama kepada kandidat, termasuk melalui pengajian, jaringan komunitas, dan kontak personal.
• Koordinasi politik yang melibatkan tokoh agama, baik secara terbuka maupun melalui mekanisme yang lebih informal.
• Aliran sumber daya yang menyertai mobilisasi dukungan, misalnya bantuan material, akses program, atau dukungan simbolik yang berdampak pada pilihan pemilih.

Dengan kerangka tersebut, studi berupaya menunjukkan bahwa pengaruh ulama dalam pilkada bisa berjalan melalui hubungan patron-klien yang terstruktur, bukan sekadar kedekatan personal.

Siapa yang terlibat: kandidat, ulama, dan jaringan keagamaan

Studi ini memotret tiga lapisan aktor: kandidat, ulama, dan jaringan komunitas yang terhubung dengan otoritas keagamaan.

Ulama bukan hanya berperan sebagai pemberi restu, tetapi juga sebagai pengelola kepercayaan sosialyang dalam praktik politik dapat diterjemahkan menjadi dukungan politik yang nyata.

Yang menjadi catatan penting adalah temuan bahwa dukungan ulama tidak selalu seragam. Penelitian menyoroti terjadinya pembelahan dukungan pada jaringan ulama tarekat Syathariyah.

Pembelahan ini menunjukkan bahwa otoritas keagamaan tidak selalu bergerak sebagai satu komando. Sebaliknya, ada dinamika internalmisalnya perbedaan orientasi politik, strategi jaringan, atau pertimbangan relasi dengan kandidat tertentu.

Dalam pembacaan politik lokal, kondisi ini dapat berarti bahwa pemilih tidak hanya “mengikuti ulama”, tetapi juga menilai preferensi di dalam jaringan ulama itu sendiri.

Dengan kata lain, pengaruh ulama menjadi lebih kompleks ketika terjadi kompetisi antar tokoh atau kelompok dalam satu tradisi keagamaan.

Temuan kunci: dukungan terbelah pada tarekat Syathariyah

Salah satu bagian paling menonjol dari penelitian UI adalah penjelasan mengenai mengapa dan bagaimana dukungan ulama tarekat Syathariyah dapat terbelah dalam Pilkada 2020. Pembelahan ini penting karena sering kali diskusi publik menyederhanakan

peran agama dalam politik menjadi “satu suara”. Padahal, studi ini menggarisbawahi bahwa komunitas keagamaan memiliki variasi kepentingan dan strategi.

Secara konseptual, pembelahan dukungan bisa terjadi ketika:

• Jaringan ulama memiliki relasi berbeda dengan kandidatmisalnya kedekatan personal, akses program, atau jalur komunikasi yang berbeda.
• Ulama dan kelompoknya mempertimbangkan manfaat jangka pendek dan posisi tawar dalam relasi patron-klien.
• Terjadi kompetisi internal terkait legitimasi dan otoritas, sehingga dukungan tidak selalu mengikuti figur yang sama.

Temuan ini memperkaya pemahaman tentang politik lokal: “agama” tidak otomatis berarti “koheren” yang bekerja adalah jaringan sosial yang bernegosiasi dalam konteks elektoral.

Mengapa peristiwa ini penting untuk diketahui pembaca

Bagi pembacatermasuk mahasiswa, profesional, dan pengambil keputusanstudi ini relevan karena menjelaskan mekanisme yang sering tidak terlihat di permukaan kampanye.

Banyak orang melihat hasil pemilu sebagai produk dari kampanye formal, padahal dalam praktik politik lokal, dukungan dapat dibentuk oleh relasi sosial yang lebih personal dan berbasis kepercayaan.

Dengan memahami klientelisme dan pembelahan dukungan ulama, pembaca dapat:

• Menilai secara lebih kritis bagaimana dukungan tokoh agama diterjemahkan menjadi pilihan pemilih.
• Memahami bahwa dinamika elektoral tidak selalu mengikuti garis ideologi, tetapi juga dipengaruhi struktur relasi.
• Mengantisipasi risiko distorsi demokrasi ketika pertukaran manfaat menjadi basis utama mobilisasi dukungan.

Lebih jauh, penelitian ini membantu publik membaca bahwa otoritas keagamaan dapat menjadi arena tawar-menawar politik, sekaligus arena negosiasi internal antarjaringan ulama.

Dampak dan implikasi yang lebih luas terhadap demokrasi lokal

Temuan tentang klientelisme dan terbelahnya dukungan ulama dalam Pilkada Padang Pariaman 2020 memiliki implikasi yang dapat dipetakan secara edukatif, terutama terkait kualitas demokrasi, tata kelola politik, dan pola relasi masyarakat.

• Penguatan pemahaman soal kualitas representasi: Ketika relasi patron-klien berperan besar, representasi bisa bergeser dari mandat berbasis program ke mandat berbasis jaringan. Ini berpengaruh pada akuntabilitas pascapemilihan.
• Potensi normalisasi pertukaran manfaat: Pola dukungan yang bertumpu pada transaksibaik material maupun aksesberpotensi menciptakan kebiasaan politik yang sulit dihentikan pada siklus berikutnya.
• Perluasan literasi politik berbasis komunitas: Pembelahan dukungan dalam jaringan tarekat menunjukkan bahwa komunitas tidak monolitik. Pendidikan politik yang lebih baik dapat membantu pemilih memahami bahwa pilihan mereka tidak harus “mengikuti” satu figur saja.
• Relevansi bagi regulasi dan pengawasan: Studi seperti ini dapat menjadi masukan untuk penguatan aturan kampanye, transparansi relasi kandidat–tokoh masyarakat, serta mekanisme pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan pengaruh atau sumber daya publik.
• Dampak pada kepercayaan publik terhadap institusi: Jika publik menilai proses politik terlalu dipengaruhi jaringan patron-klien, kepercayaan terhadap integritas proses demokrasi dapat menurun. Sebaliknya, transparansi dan penegakan aturan dapat membantu memulihkan kepercayaan.

Dengan demikian, penelitian UI tidak hanya relevan untuk membaca Pilkada 2020, tetapi juga memberi kerangka untuk memahami bagaimana relasi sosial dan keagamaan dapat membentuk praktik demokrasi lokal di berbagai wilayah.

Pelajaran praktis: membaca politik lokal tanpa menyederhanakan peran agama

Studi mengenai UI Teliti Klientelisme Kandidat dan Ulama di Pilkada Padang Pariaman 2020 mengajak publik untuk menghindari dua kesalahan umum: pertama, menganggap agama sebagai faktor tunggal yang selalu menyatu kedua, menganggap

politik lokal semata-mata urusan prosedural tanpa melihat arsitektur relasi sosial.

Dengan melihat adanya pembelahan dukungan ulama tarekat Syathariyah, pembaca dapat memahami bahwa otoritas keagamaan bekerja melalui jaringan, kepentingan, dan strategi.

Dalam kerangka itu, klientelisme menjadi lensa analitis yang membantu menjelaskan mengapa dukungan bisa terbentuk, berubah, atau terpecah selama proses elektoral.

Pada akhirnya, temuan penelitian ini memperkuat kebutuhan akan literasi politik yang berbasis bukti: demokrasi lokal tidak hanya ditentukan oleh pidato kampanye, tetapi juga oleh bagaimana hubungan patron-klien dan dinamika komunitas memengaruhi

pilihan warga.