Dukungan Meluas Larangan Media Sosial untuk Anak di Bawah 16 Tahun

Oleh VOXBLICK

Jumat, 23 Januari 2026 - 15.45 WIB

Dukungan Meluas Larangan Media Sosial untuk Anak di Bawah 16 Tahun

Larangan media sosial anak (Foto oleh Ron Lach)

VOXBLICK.COM - Tekanan terhadap pemerintah Inggris semakin meningkat setelah Walikota Greater Manchester, Andy Burnham, secara terbuka mendukung usulan Partai Konservatif untuk memberlakukan larangan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Langkah ini menjadi salah satu perdebatan sentral terkait perlindungan anak dari risiko daring, terutama di tengah kekhawatiran atas dampak negatif platform digital terhadap kesehatan mental dan keselamatan anak-anak.

Usulan Larangan dan Dukungan Politik yang Meningkat

Partai Konservatif Inggris baru-baru ini mengajukan kebijakan yang akan membatasi akses ke media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Snapchat untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun.

Usulan ini bertujuan untuk memperketat regulasi, melampaui batas usia minimum saat ini yang berada di angka 13 tahun pada sebagian besar platform. Andy Burnham, yang dikenal berasal dari Partai Buruh, menyatakan dukungan atas larangan tersebut dalam sebuah wawancara dengan BBC pada awal Juni 2024.

Burnham menegaskan, “Saya mendukung penuh langkah tegas untuk melindungi anak-anak dari risiko di dunia daring.

Banyak orang tua di Manchester dan seluruh Inggris menyampaikan kekhawatiran tentang paparan konten berbahaya dan cyberbullying yang dihadapi anak-anak mereka.” Dukungan Burnham menambah tekanan pada pemerintah pusat untuk mempercepat implementasi kebijakan baru di tingkat nasional.

Sejumlah tokoh lain dari lintas partai dan kelompok advokasi anak turut menyuarakan dukungan.

The Children’s Society melaporkan bahwa 72% orang tua di Inggris mendukung pembatasan usia lebih ketat untuk akses media sosial, menyoroti keresahan publik yang semakin meluas.

Alasan di Balik Pembatasan Usia Media Sosial

Isu keamanan daring bagi anak di bawah 16 tahun telah menjadi perhatian utama menyusul peningkatan laporan terkait cyberbullying, eksploitasi anak, dan paparan konten tidak pantas.

Data dari National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) menunjukkan bahwa:

1 dari 3 anak berusia 8-15 tahun pernah mengalami bentuk pelecehan atau perundungan daring.
Lebih dari 40% anak mengaku merasa cemas atau depresi setelah menggunakan media sosial secara aktif.
Kasus grooming online meningkat hingga 27% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemerintah Inggris sebelumnya telah memperkenalkan Online Safety Act, namun para pengamat menilai implementasinya masih tertinggal dari kecepatan perkembangan teknologi dan pola penggunaan media sosial oleh anak-anak.

Tantangan, Respons Industri, dan Implikasi Lebih Luas

Rencana larangan ini memunculkan sejumlah tantangan besar, khususnya dalam penerapan verifikasi usia dan penegakan hukum.

Platform media sosial global seperti Meta dan ByteDance menyatakan akan mematuhi regulasi nasional, tetapi menyoroti perlunya solusi teknis yang efektif tanpa mengorbankan privasi pengguna muda.

Bagi industri teknologi, perubahan besar ini mendorong:

Investasi pada sistem verifikasi usia berbasis AI dan identifikasi digital.
Penyesuaian algoritma agar lebih ramah anak dan memblokir konten berisiko tinggi.
Kolaborasi antara pemerintah, platform, dan organisasi advokasi anak untuk edukasi digital yang berkelanjutan.

Di sisi lain, kebijakan ini berpotensi mengubah kebiasaan digital masyarakat. Anak-anak dan remaja kemungkinan akan mengalihkan aktivitas daring ke platform edukasi atau aplikasi dengan pengawasan lebih ketat.

Sementara itu, orang tua dan institusi pendidikan harus memperkuat peran mereka dalam literasi digital dan dialog terbuka mengenai penggunaan teknologi.

Pergeseran Regulasi dan Masa Depan Perlindungan Anak Digital

Dukungan meluas terhadap larangan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun di Inggris menandai babak baru dalam perlindungan anak di ranah digital.

Jika diterapkan secara efektif, kebijakan ini bisa menjadi model bagi negara lain yang menghadapi tantangan serupa. Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, inovasi teknologi, dan komitmen kuat dari semua pihak untuk menempatkan keselamatan anak sebagai prioritas utama.