Golkar Tapin Dukung Pilkada Dipilih DPRD untuk Tekan Politik Uang

VOXBLICK.COM - DPD Partai Golkar Kabupaten Tapin secara terbuka menyatakan dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Langkah ini dinilai sebagai upaya konkret untuk menekan praktik politik uang yang marak terjadi dalam pilkada langsung di berbagai daerah, termasuk di Kalimantan Selatan.

Ketua DPD Golkar Tapin, H. Rahmat Saleh, menegaskan bahwa mekanisme pilkada lewat DPRD dapat memperkuat integritas demokrasi lokal.

Menurutnya, sistem ini memungkinkan seleksi kepala daerah yang lebih akuntabel dan mengedepankan rekam jejak daripada kekuatan modal. “Partai Golkar Tapin mendukung penuh pilkada melalui DPRD untuk memutus rantai politik uang yang kerap mencederai proses demokrasi di tingkat daerah,” ujarnya dalam konferensi pers di Rantau, Tapin, pada Selasa (18/6/2024).

Fokus pada Upaya Menekan Politik Uang

Pernyataan dukungan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran atas maraknya praktik politik uang dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung.

Berdasarkan data Indonesian Corruption Watch (ICW), lebih dari 60% kasus pelanggaran pemilu di Indonesia berkaitan dengan politik uang, termasuk di wilayah Kalimantan Selatan.

H. Rahmat Saleh menambahkan, “Pemilihan langsung seringkali membuka peluang bagi kandidat bermodal besar untuk membeli suara rakyat. Ini menciptakan ketidakadilan dan menurunkan kualitas kepemimpinan daerah.

” Ia menilai, melalui pemilihan oleh DPRD yang anggotanya telah dipilih masyarakat dalam pemilu legislatif, pengawasan publik dan partai politik terhadap proses seleksi calon kepala daerah akan lebih kuat.

Respon dan Reaksi Publik

Wacana pilkada oleh DPRD ini mendapat beragam respons dari berbagai kalangan. Organisasi masyarakat sipil dan sejumlah pengamat politik menilai langkah ini perlu dikaji lebih dalam.

“Kontrol publik tetap harus dijaga agar proses seleksi calon kepala daerah tidak hanya berpindah dari tangan rakyat ke elit politik,” ujar Dosen Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat, Dr. Andi Marzuki, yang dikonfirmasi secara terpisah.

Di sisi lain, sejumlah anggota DPRD Tapin menyambut positif usulan ini karena dinilai dapat mengurangi biaya politik yang selama ini sangat besar membebani kandidat.

Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan, rata-rata biaya kampanye calon bupati di Kalimantan Selatan bisa mencapai Rp10 miliar hingga Rp20 miliar dalam satu putaran pemilihan langsung.

Dampak Lebih Luas bagi Demokrasi Lokal

Perubahan mekanisme pilkada menjadi melalui DPRD membawa sejumlah implikasi penting, baik bagi tata kelola pemerintahan daerah maupun iklim politik secara umum. Beberapa potensi dampak yang dapat dicermati antara lain:

• Efisiensi Anggaran Daerah: Pilkada melalui DPRD diprediksi akan memangkas anggaran pilkada yang selama ini membebani APBD. Pemerintah dapat mengalokasikan dana lebih banyak untuk kebutuhan publik lainnya.
• Peningkatan Akuntabilitas Calon: Kandidat kepala daerah akan lebih diuji oleh anggota DPRD terkait visi-misi dan rekam jejak, bukan sekadar kekuatan finansial.
• Risiko Oligarki dan Transaksi Politik: Meski politik uang di tingkat akar rumput dapat ditekan, mekanisme ini berpotensi memunculkan risiko baru berupa lobi antar elit politik. Perlu pengawasan ketat untuk memastikan proses tetap transparan.
• Perubahan Perilaku Pemilih: Masyarakat didorong untuk lebih kritis memilih wakilnya di DPRD, karena mereka akan menjadi penentu kepala daerah selanjutnya.

Pakar tata kelola pemerintahan menekankan pentingnya regulasi pendukung dan transparansi dalam proses pemilihan di DPRD agar tujuan menekan politik uang benar-benar tercapai.

Mengawal Integritas Demokrasi di Daerah

Dukungan DPD Golkar Tapin terhadap pilkada melalui DPRD menandai babak baru dalam diskursus perbaikan sistem demokrasi lokal di Kalimantan Selatan.

Dengan menekan praktik politik uang, diharapkan integritas dan kualitas kepemimpinan daerah semakin terjaga. Namun, pengawasan publik dan partisipasi masyarakat tetap menjadi kunci agar proses demokrasi berjalan sehat dan berkeadilan.

VOXBLICK

Apa Reaksi Anda?

Suka 0

Tidak Suka 0

Cinta 0

Lucu 0

Marah 0

Sedih 0

Wow 0