Konferensi Nasional Bahas Tantangan Demokrasi di Era Oligarki Digital

Oleh VOXBLICK

Jumat, 13 Februari 2026 - 07.00 WIB

Konferensi Nasional Bahas Tantangan Demokrasi di Era Oligarki Digital

Konferensi demokrasi di era digital (Foto oleh Dwi Cahyo)

VOXBLICK.COM - Konferensi Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) resmi digelar, menyoroti tantangan utama demokrasi Indonesia dan dunia di tengah dominasi oligarki digital, transformasi teknologi, serta krisis iklim. Acara yang berlangsung di Depok, Jawa Barat, pada awal Juni ini, menghadirkan puluhan pakar, akademisi, serta alumni dari berbagai disiplin ilmu sosial dan politik.

Para pembicara antara lain Dr. Tamrin Amal Tomagola (sosiolog UI), Dr. Sri Budi Eko Wardhani, dan sejumlah pengamat kebijakan publik dan alumni FISIP UI.

Konferensi ini memfokuskan diskusi pada pengaruh kekuatan modal, kontrol platform digital, dan perubahan lingkungan terhadap tata kelola demokrasi dan kebijakan publik di Indonesia.

Fokus: Oligarki Digital dan Problem Demokrasi Kontemporer

Sesi utama konferensi menyoroti bagaimana oligarki digitalyakni konsentrasi kekuasaan dan pengaruh politik pada segelintir elite ekonomi dan pemilik platform digitaltelah menggeser dinamika demokrasi.

Menurut pemaparan Dr. Tamrin, “Kebijakan publik dan opini masyarakat kini semakin rentan dikendalikan oleh algoritma yang dirancang korporasi besar, sehingga ruang deliberasi publik menjadi sempit.”

Diskusi juga mengupas data dari Digital 2024 Indonesia yang menunjukkan penetrasi internet nasional mencapai 79,5% atau sekitar 221 juta pengguna.

Namun, hanya sebagian kecil platform yang mendominasi arus informasi, seperti Google, Meta, dan TikTok, memperkuat kecenderungan oligarkis dalam distribusi berita dan konten politik.

Krisis Iklim, Etika, dan Transformasi Kebijakan

Selain isu digitalisasi, para panelis membahas keterkaitan antara krisis iklim dan demokrasi. Sri Budi Eko Wardhani menyoroti perlunya tata kelola yang responsif dan partisipatif dalam merespons perubahan iklim.

“Ketimpangan akses informasi berdampak pada partisipasi publik dalam kebijakan lingkungan,” ujarnya. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2023 memperlihatkan lonjakan bencana hidrometeorologi, memperkuat urgensi kolaborasi multi-sektor dalam pengambilan keputusan.

Konferensi ini juga menegaskan perlunya integrasi etika digital dan prinsip transparansi dalam proses legislasi.

Alumni FISIP UI yang kini berkiprah di pemerintahan menambahkan bahwa transformasi digital menuntut adaptasi kebijakan, khususnya dalam mengatur big data, perlindungan privasi, dan literasi digital di masyarakat.

Ragam Tantangan dan Urgensi Kolaborasi

Konsentrasi Kekuasaan Digital: Platform digital besar semakin menentukan arus informasi, memunculkan risiko bias dan manipulasi opini publik.
Partisipasi Publik: Kesenjangan literasi digital memperlebar jurang partisipasi masyarakat dalam demokrasi.
Kebijakan Iklim: Kompleksitas krisis iklim menuntut integrasi data dan kolaborasi lintas sektor untuk pengambilan keputusan berbasis sains.
Regulasi Platform: Perlunya pembaruan regulasi yang adaptif terhadap dinamika teknologi dan ekosistem digital.

Dampak dan Implikasi bagi Masa Depan Demokrasi

Perbincangan di Konferensi Nasional FISIP UI menyoroti konsekuensi sistemik dari oligarki digital terhadap kualitas demokrasi.

Para ahli sepakat, jika pengelolaan platform digital tidak diimbangi kebijakan yang inklusif dan penguatan literasi, ruang publik akan semakin dikuasai oleh kepentingan segelintir pihak. Hal ini berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat pada institusi politik dan hukum.

Bagi industri teknologi, diskusi ini menjadi sinyal perlunya tata kelola data yang transparan dan akuntabel. Sementara bagi pembuat kebijakan, tantangan terbesar adalah menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan hak-hak warga negara.

Adopsi regulasi berbasis prinsip demokrasi, keterbukaan, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil diharapkan mampu memperkuat ketahanan demokrasi Indonesia di tengah arus globalisasi dan perubahan iklim.

Diskusi mendalam dalam konferensi ini menandai pentingnya refleksi kolektif dan pembaruan strategi dalam menghadapi kompleksitas demokrasi modern, terutama di era dominasi oligarki digital dan transformasi teknologi yang pesat.