Pajak Kripto Bikin Investor Lokal Kabur Volume Perdagangan Anjlok Drastis

VOXBLICK.COM - Sejak pemerintah Indonesia resmi memberlakukan pungutan pajak pada Mei 2022, pasar aset kripto lokal terasa berbeda. Kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan negara dan memberikan kepastian hukum ini ternyata membawa dampak yang cukup signifikan, terutama pada volume perdagangan kripto yang menjadi urat nadi industri. Banyak investor kripto merasa kebijakan ini datang di waktu yang kurang tepat, bertepatan dengan pasar global yang sedang lesu, menciptakan badai sempurna yang menekan gairah investasi di dalam negeri. Realitasnya, angka-angka menunjukkan penurunan yang tidak bisa dianggap remeh, memicu perdebatan sengit tentang efektivitas regulasi kripto Indonesia saat ini.

Data Bicara Keras Penurunan Drastis Volume Perdagangan Kripto

Fakta di lapangan menunjukkan adanya korelasi kuat antara pemberlakuan pajak kripto dengan penurunan aktivitas perdagangan. Sebelum aturan ini berlaku, pasar kripto Indonesia sedang dalam masa keemasannya.

Data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melukiskan gambaran yang jelas. Pada tahun 2021, total nilai transaksi aset kripto di Indonesia mencapai puncaknya di angka Rp859,4 triliun. Namun, setahun kemudian, pada 2022, angka tersebut anjlok lebih dari 64 persen menjadi hanya sekitar Rp306,4 triliun.

Penurunan ini semakin terasa jika kita melihat data bulanan.

Rata-rata transaksi bulanan yang pada 2021 bisa mencapai Rp71,6 triliun, merosot tajam menjadi sekitar Rp25,5 triliun per bulan pada 2022. Penurunan volume perdagangan kripto paling signifikan terjadi persis setelah Mei 2022. Meskipun faktor eksternal seperti crypto winter atau tren pasar bearish global turut andil, banyak pelaku industri sepakat bahwa dampak pajak kripto menjadi akselerator utama penurunan di pasar lokal. Ini bukan sekadar angka, ini adalah sinyal bahwa ada sesuatu dalam regulasi kripto Indonesia yang membuat investor kripto berpikir dua kali untuk bertransaksi di platform domestik.

Bahkan hingga pertengahan 2023, tren pemulihan berjalan lambat. Walaupun pasar global mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, volume perdagangan kripto di Indonesia belum kembali ke level pra-pajak.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kesehatan jangka panjang ekosistem aset digital nasional. Likuiditas yang rendah membuat pasar kurang menarik, baik bagi investor ritel maupun institusional, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputuskan.

Mengapa Investor Kripto Memilih Minggat?

Pertanyaan besarnya adalah, mengapa dampak pajak kripto ini begitu terasa? Ada beberapa alasan utama yang membuat banyak investor kripto, dari pemula hingga yang berpengalaman, memilih untuk mengurangi aktivitas

mereka di bursa lokal atau bahkan beralih ke platform luar negeri.

Beban Pajak Ganda yang Dianggap Memberatkan

Pertama adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0,11 persen dan kedua adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,1 persen. Keduanya bersifat final. Jika dijumlahkan, total potongan untuk setiap transaksi jual atau beli mencapai 0,21 persen. Angka ini mungkin terlihat kecil, tetapi bagi trader aktif yang melakukan puluhan atau ratusan transaksi dalam sehari (day trader atau scalper), akumulasi pajak ini bisa menggerus keuntungan secara signifikan.

Beban ini terasa semakin berat karena dikenakan pada nilai transaksi, bukan pada keuntungan (capital gain). Artinya, bahkan jika seorang trader mengalami kerugian dalam sebuah transaksi, mereka tetap harus membayar pajak.

Skema ini berbeda dengan mayoritas negara lain yang menerapkan pajak capital gain, di mana pajak hanya dikenakan jika investor berhasil mencatatkan keuntungan. Oscar Darmawan, CEO Indodax, dalam berbagai kesempatan menyuarakan bahwa skema pajak berbasis transaksi ini tidak ideal. "Pajak transaksi membuat trading frekuensi tinggi menjadi tidak menarik. Skema pajak atas keuntungan akan jauh lebih adil dan bisa mendorong volume perdagangan kripto," ujarnya dalam sebuah pernyataan yang dikutip media. Pendapat ini diamini oleh banyak pelaku di ekosistem aset digital lokal.

Godaan Bursa Luar Negeri Tanpa Pajak

Ketika investor kripto lokal merasa terbebani oleh pajak kripto, mereka dengan cepat mencari alternatif. Bursa-bursa global yang tidak memberlakukan pajak transaksi atau beroperasi di yurisdiksi yang lebih ramah pajak menjadi pilihan utama. Fenomena ini disebut juga sebagai capital flight atau pelarian modal, meskipun dalam skala digital.

Banyak investor, terutama yang memiliki volume besar, mulai memindahkan aset mereka ke bursa luar negeri. Tujuannya jelas: memaksimalkan profit dengan menghindari potongan pajak.

Hal ini tidak hanya mengurangi volume perdagangan kripto di dalam negeri, tetapi juga menguras likuiditas dari platform-platform yang terdaftar resmi di Bappebti. Likuiditas yang rendah membuat spread (selisih harga jual dan beli) melebar, yang pada akhirnya membuat bursa lokal semakin tidak kompetitif.

Momen yang Kurang Tepat di Tengah Crypto Winter

Pasar kripto global sedang memasuki fase bear market parah yang dikenal sebagai crypto winter. Harga aset-aset kripto utama seperti Bitcoin dan Ethereum anjlok. Sentimen investor di seluruh dunia sedang berada di titik terendah. Di tengah kondisi pasar yang sudah sulit, pengenaan pajak baru menjadi pukulan tambahan bagi investor kripto di Indonesia. Bukannya mendapat insentif untuk bertahan, mereka malah dibebani biaya tambahan. Kombinasi antara pasar yang lesu dan kebijakan fiskal yang ketat menciptakan disinsentif yang kuat untuk berinvestasi, memperparah dampak pajak kripto yang sudah ada.

Efek Domino pada Ekosistem Aset Digital Lokal

Dampak pajak kripto tidak hanya berhenti pada angka volume perdagangan kripto. Efeknya merembet ke seluruh bagian ekosistem aset digital di Indonesia, mengancam inovasi dan pertumbuhan yang sedang coba dibangun.

• Perusahaan Kripto Lokal Tertekan: Pendapatan utama perusahaan atau bursa kripto berasal dari biaya transaksi (trading fees). Ketika volume anjlok, pendapatan mereka pun ikut terjun bebas. Kondisi ini memaksa banyak perusahaan untuk melakukan efisiensi, mulai dari memangkas anggaran pemasaran hingga, dalam beberapa kasus, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pertumbuhan bisnis yang tadinya eksplosif menjadi melambat, bahkan stagnan.


• Inovasi Proyek Kripto Dalam Negeri Terhambat: Sebuah ekosistem aset digital yang sehat membutuhkan pasar yang likuid dan aktif. Likuiditas yang tinggi mempermudah proyek-proyek kripto baru buatan anak bangsa untuk mendapatkan pendanaan dan adopsi awal. Dengan pasar lokal yang lesu, proyek-proyek ini kehilangan rumah untuk tumbuh. Mereka menjadi lebih sulit untuk terdaftar di bursa lokal dan mendapatkan dukungan dari komunitas investor kripto domestik. Akibatnya, banyak talenta dan proyek potensial yang mungkin lebih memilih meluncur di pasar global.


• Potensi Penerimaan Negara Tidak Optimal: Ironisnya, kebijakan pajak kripto yang bertujuan meningkatkan pendapatan negara mungkin tidak mencapai potensi maksimalnya. Penerimaan pajak dari kripto memang tercatat oleh Kementerian Keuangan, mencapai beberapa ratus miliar Rupiah. Namun, angka ini bisa jadi jauh lebih besar jika volume perdagangan tidak anjlok. Sebagaimana dilansir oleh CNBC Indonesia, banyak pihak khawatir target penerimaan pajak dari sektor ini sulit tercapai jika investor terus kabur. Dengan basis pajak (volume transaksi) yang menyusut, total penerimaan yang didapat pun menjadi tidak optimal.

Jalan Tengah Regulasi Kripto Indonesia

Melihat berbagai dampak pajak kripto yang terjadi, diskusi mengenai revisi kebijakan mulai mengemuka. Para pelaku industri tidak menolak pajak sama sekali, mereka menyadari pentingnya kontribusi terhadap negara.

Namun, yang mereka harapkan adalah sebuah skema regulasi kripto Indonesia yang lebih seimbang, yang bisa mengakomodasi pertumbuhan industri sekaligus memenuhi tujuan fiskal negara.

Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO) secara konsisten telah menyuarakan usulan untuk meninjau kembali tarif dan skema pajak.

Salah satu usulan yang paling sering digaungkan adalah perubahan dari pajak transaksi menjadi pajak keuntungan modal (capital gains tax). Dengan skema ini, investor kripto hanya akan membayar pajak atas keuntungan bersih yang mereka peroleh di akhir tahun pajak. Skema ini dianggap lebih adil dan telah terbukti berhasil di banyak negara maju.

Pemerintah, melalui Bappebti dan Kementerian Keuangan, di sisi lain, berpendapat bahwa skema saat ini adalah yang paling mudah untuk diimplementasikan dan diawasi. Namun, mereka juga menunjukkan keterbukaan untuk berdialog.

Transisi pengawasan aset kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang direncanakan dalam beberapa tahun ke depan juga membuka peluang adanya perombakan regulasi kripto Indonesia secara menyeluruh. OJK diharapkan dapat membawa perspektif baru yang lebih terintegrasi dengan sektor jasa keuangan lainnya.

Sebuah laporan dari PwC Indonesia menyoroti pentingnya kerangka peraturan yang jelas dan mendukung untuk mendorong pertumbuhan ekosistem aset digital. Regulasi yang adaptif akan menjadi kunci. Mungkin solusinya bukan menghapus pajak, tetapi menyesuaikannya. Misalnya, dengan menurunkan tarif PPh dan PPN, atau memberikan insentif bagi investor yang memegang asetnya dalam jangka panjang (hodler), atau bahkan memberlakukan skema pajak progresif.

Kini, bola ada di tangan regulator. Tantangannya adalah menemukan titik keseimbangan yang tepat.

Kebijakan yang terlalu ketat berisiko mematikan industri yang sedang tumbuh, sementara kebijakan yang terlalu longgar bisa membuka celah untuk risiko lain. Nasib ekosistem aset digital Indonesia sangat bergantung pada bagaimana regulasi kripto Indonesia, terutama terkait pajak kripto, akan berevolusi dalam beberapa waktu ke depan. Para investor kripto dan pelaku usaha hanya bisa berharap bahwa suara mereka didengar, agar industri ini tidak hanya bertahan, tetapi juga bisa berkembang pesat dan menjadi salah satu motor ekonomi digital Indonesia.

Perlu diingat bahwa semua bentuk investasi, termasuk aset kripto, memiliki risiko yang tinggi. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan.

Selalu lakukan riset mendalam dan pertimbangkan dengan matang sebelum mengambil keputusan investasi apa pun.

Andre Nenobesi

Apa Reaksi Anda?

Suka 0

Tidak Suka 0

Cinta 0

Lucu 0

Marah 0

Sedih 0

Wow 0