Partisipasi Perempuan Politik Dorong Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia

Oleh VOXBLICK

Jumat, 13 Februari 2026 - 11.30 WIB

Partisipasi Perempuan Politik Dorong Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia

Perempuan aktif dalam politik Indonesia (Foto oleh J MAD)

VOXBLICK.COM - Partisipasi perempuan dalam politik kini menjadi sorotan utama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) sebagai strategi penting dalam penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Pada diskusi nasional yang digelar baru-baru ini, Kemenko Polkam menegaskan bahwa peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan pengambilan keputusan publik dapat mendorong stabilitas, kualitas tata kelola pemerintahan, serta memperbaiki skor demokrasi nasional.

Peran Strategis Keterlibatan Perempuan dalam Politik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, persentase perempuan di kursi legislatif nasional mencapai 21,6%. Angka ini menunjukkan kenaikan dari periode sebelumnya, namun masih di bawah target afirmasi minimal 30%.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Syafrial, menyatakan bahwa representasi perempuan yang kuat di parlemen dan lembaga eksekutif menjadi kunci utama dalam memperluas inklusivitas dan memperkuat legitimasi demokrasi Indonesia.

Menurut Syafrial, “Partisipasi perempuan bukan sekadar pemenuhan kuota, tetapi merupakan kebutuhan strategis agar kebijakan publik lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, termasuk kelompok marjinal.

” Hal ini sejalan dengan Indeks Demokrasi Indonesia yang menyoroti aspek partisipasi politik sebagai salah satu indikator utama penilaian kualitas demokrasi di tanah air.

Korelasi dengan Indeks Demokrasi Indonesia

IDI sendiri merupakan indikator yang dikembangkan untuk mengukur perkembangan demokrasi di Indonesia dalam tiga aspek utama: kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.

Laporan BPS tahun 2023 mencatat IDI nasional berada di angka 79,5 dari 100, dengan skor partisipasi politik perempuan menjadi salah satu faktor penggerak utama perbaikan indeks di beberapa provinsi.

Staf Ahli Menteri Bidang Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polkam, Tri Adhianto, menekankan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dapat memperbaiki dimensi “hak-hak politik” dan “lembaga demokrasi”, dua indikator yang masih menghadapi tantangan

dalam beberapa tahun terakhir. “Setiap kali keterwakilan perempuan meningkat, biasanya diikuti dengan perbaikan skor IDI pada level regional maupun nasional,” ujarnya.

Kebijakan dan Tantangan Afirmasi Politik Perempuan

Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan afirmasi, seperti UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mewajibkan minimal 30% calon legislatif perempuan dalam daftar partai.

Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain:

Kendala budaya dan stereotip gender yang masih kuat di sebagian masyarakat.
Kurangnya dukungan logistik dan finansial bagi calon perempuan.
Keterbatasan akses pendidikan politik dan jaringan bagi perempuan di daerah.
Minimnya peran serta partai politik dalam kaderisasi perempuan secara berkelanjutan.

Meski demikian, beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara menunjukkan capaian lebih tinggi dalam keterwakilan perempuan di legislatif, yang turut berkontribusi pada skor IDI wilayah tersebut.

Implikasi Luas: Tata Kelola, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan partisipasi perempuan di ranah politik memberikan dampak signifikan tidak hanya pada aspek demokrasi, tetapi juga pada tata kelola pemerintahan, ekonomi, hingga pola kebijakan sosial.

Studi internasional yang dirilis UN Women pada 2022 menunjukkan, negara dengan representasi perempuan di parlemen di atas 30% cenderung memiliki tingkat transparansi anggaran dan kualitas layanan publik yang lebih baik.

Di Indonesia, partisipasi perempuan dalam proses legislasi terbukti mampu mendorong kebijakan yang lebih peka terhadap isu-isu pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, dan penguatan UMKM.

Hal ini memperluas ruang partisipasi warga negara, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat fondasi demokrasi partisipatoris.

Upaya Berkelanjutan Menuju Demokrasi Inklusif

Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia melalui partisipasi perempuan menjadi agenda berkelanjutan yang melibatkan pemerintah, partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan sektor pendidikan.

Berbagai program pelatihan kepemimpinan, afirmasi kebijakan, serta penguatan jejaring perempuan politik terus digalakkan untuk memastikan keterlibatan perempuan tidak hanya simbolis, tetapi juga substantif dalam pengambilan keputusan publik.

Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik diharapkan tidak hanya berkontribusi pada skor IDI, tetapi juga membangun tata kelola pemerintahan yang lebih stabil, responsif, dan berkeadilan sosial di Indonesia.