TPNPB Akui Penikaman Pengantar Nasi Kuning di Dekai Yahukimo

Oleh VOXBLICK

Selasa, 27 Januari 2026 - 06.00 WIB

TPNPB Akui Penikaman Pengantar Nasi Kuning di Dekai Yahukimo

Penikaman di Dekai Yahukimo (Foto oleh pedro18)

VOXBLICK.COM - Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menyatakan bertanggung jawab atas penikaman seorang pengantar nasi kuning di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Peristiwa ini terjadi pada Jumat, 21 Juni 2024, sekitar pukul 07.30 WIT, di dekat Jalan Gunung, Distrik Dekai, dan mengakibatkan korban mengalami luka serius serta harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit setempat.

Berdasarkan keterangan resmi pihak kepolisian serta pernyataan TPNPB yang beredar di media sosial, korban diketahui merupakan warga sipil yang sehari-hari bekerja sebagai pengantar makanan.

TPNPB mengaku melakukan penyerangan sebagai bentuk protes terhadap keberadaan aparat keamanan dan aktivitas ekonomi warga non-Papua di wilayah tersebut.

Menurut keterangan Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, aparat keamanan segera melakukan evakuasi dan pengamanan di sekitar lokasi kejadian. "Korban sudah mendapat penanganan medis.

Kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan meningkatkan patroli untuk menjaga situasi tetap kondusif," ujarnya saat dihubungi awak media, Sabtu (22/6).

Fakta Utama Insiden Penikaman Dekai Yahukimo

Pelaku: Kelompok bersenjata TPNPB mengklaim bertanggung jawab atas insiden tersebut.
Korban: Seorang pria pengantar nasi kuning, warga sipil non-Papua, mengalami luka tusukan dan kritis.
Lokasi: Sekitar Jalan Gunung, Dekai, Yahukimo, Papua Pegunungan.
Motif: Disebut sebagai bagian dari aksi protes TPNPB terhadap aktivitas ekonomi dan kehadiran aparat di wilayah Papua.
Respons Aparat: Polisi meningkatkan patroli dan mengimbau warga untuk tetap waspada, terutama pelaku usaha kecil-menengah.

Imbas Keamanan: Kekhawatiran terhadap Aktivitas Ekonomi Lokal

Penikaman terhadap pengantar makanan di Dekai menambah catatan panjang insiden keamanan di Papua yang menimpa warga sipil maupun pelaku usaha mikro.

Insiden semacam ini tidak hanya memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat, tetapi juga berdampak langsung pada aktivitas ekonomi lokal. Para pelaku usaha kecil, seperti pengantar makanan, pedagang pasar, dan ojek daring, kini menghadapi risiko lebih tinggi saat beroperasi di wilayah-wilayah rawan konflik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Pegunungan, sektor usaha mikro dan perdagangan makanan merupakan salah satu tulang punggung ekonomi daerah, terutama di distrik-distrik seperti Dekai dan Wamena.

Namun, meningkatnya kekerasan bersenjata dan ancaman terhadap warga sipil telah menyebabkan penurunan mobilitas usaha hingga 20% pada triwulan pertama 2024, menurut Asosiasi Pedagang Pasar Papua.

Reaksi Masyarakat dan Pemerintah Daerah

Menyusul kejadian ini, sejumlah organisasi masyarakat sipil dan tokoh agama di Yahukimo menyerukan perlindungan lebih bagi warga sipil, terutama pelaku usaha kecil yang rawan menjadi target kekerasan.

Pemerintah Kabupaten Yahukimo juga mengimbau warga untuk tetap tenang namun waspada, seraya berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam upaya menjaga kestabilan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.

Wakil Bupati Yahukimo, Tonny Gombo, dalam pernyataan resminya, menyebutkan bahwa insiden kekerasan seperti ini berpotensi memperburuk iklim usaha dan menambah beban psikologis masyarakat yang sudah menghadapi tantangan ekonomi pasca pandemi.

"Kami terus berupaya agar aktivitas ekonomi dan sosial tetap berjalan dengan aman. Kolaborasi semua pihak sangat diperlukan untuk menjaga kedamaian," ujarnya.

Implikasi Lebih Luas bagi Papua dan Indonesia

Insiden penikaman pengantar nasi kuning di Dekai Yahukimo mempertegas tantangan keamanan di Papua yang bersifat multidimensional.

Bukan hanya soal konflik antara TPNPB dan aparat negara, tetapi juga menyangkut dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat bawah. Jika tren kekerasan terhadap pelaku usaha mikro terus berlanjut, bukan tidak mungkin akan terjadi:

Penurunan kepercayaan investor dan pelaku usaha di Papua.
Stagnasi atau penurunan pertumbuhan ekonomi daerah akibat minimnya mobilitas perdagangan.
Perubahan perilaku masyarakat, seperti pembatasan jam operasional dan penurunan aktivitas di ruang publik.

Penguatan jaminan keamanan bagi pelaku ekonomi lokal dan peningkatan dialog konstruktif antara pemerintah, masyarakat, serta kelompok separatis menjadi kebutuhan mendesak.

Upaya ini penting untuk memastikan Papua tetap menjadi wilayah yang aman, inklusif, serta kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan seluruh warganya.