Uang Pajak Kita Dipakai untuk Apa Bongkar Tuntas Mekanisme Burden Sharing

Oleh Andre Nenobesi

Rabu, 10 September 2025 - 10.35 WIB

Uang Pajak Kita Dipakai untuk Apa Bongkar Tuntas Mekanisme Burden Sharing

Mekanisme Burden Sharing Pemerintah (Foto oleh CHUTTERSNAP di Unsplash).

VOXBLICK.COM - Pernahkah kamu bertanya-tanya, saat pandemi melanda dan ekonomi terasa melambat, dari mana pemerintah mendapatkan dana untuk semua bantuan sosial yang disalurkan? Tiba-tiba ada subsidi gaji, bantuan kuota internet, hingga bantuan tunai. Rasanya seperti ada sumber dana tak terbatas yang muncul entah dari mana. Jawabannya terletak pada sebuah mekanisme kebijakan yang jarang dibicarakan di tongkrongan kopi, yaitu skema Burden Sharing. Ini bukan sekadar pemerintah mencetak uang atau berutang seperti biasa. Ini adalah sebuah kolaborasi tingkat tinggi antara dua raksasa keuangan negara, yaitu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai bendahara negara dan Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral. Memahami cara kerja burden sharing sama pentingnya dengan memahami slip gaji kita, karena ini menyangkut bagaimana anggaran negara dikelola dalam situasi darurat dan bagaimana dana tersebut akhirnya sampai ke masyarakat melalui Program Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Apa Sih Sebenarnya Burden Sharing Itu Bukan Sekadar Utang Biasa

Bayangkan sebuah keluarga besar sedang menghadapi krisis tak terduga. Rumah butuh perbaikan besar mendadak, dan biaya pengobatan melonjak.

Sang kepala keluarga yang bertugas mengelola keuangan (anggap saja ini Kementerian Keuangan) tahu bahwa pemasukan rutin tidak akan cukup. Di sisi lain, ada anggota keluarga yang bijak dan memegang simpanan dana darurat keluarga (ini adalah Bank Indonesia). Dalam situasi normal, mereka tidak akan mencampuri urusan keuangan satu sama lain. Namun, karena ini keadaan darurat, mereka sepakat untuk patungan atau berbagi beban. Anggota keluarga bijak ini setuju untuk memberikan dana simpanannya langsung untuk menutupi kebutuhan mendesak, dengan syarat dana itu dipakai secara bertanggung jawab dan akan dikembalikan nanti saat kondisi membaik. Inilah analogi sederhana dari skema burden sharing.

Secara teknis, burden sharing adalah mekanisme di mana Bank Indonesia membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah secara langsung di pasar perdana. Ini adalah langkah yang sangat tidak biasa.

Normalnya, BI hanya boleh membeli SBN di pasar sekunder, yaitu dari bank atau investor lain yang sudah membelinya terlebih dahulu. Pembelian langsung di pasar perdana ini ibarat BI memberikan pinjaman langsung kepada pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memastikan pemerintah memiliki cukup dana segar untuk membiayai belanja negara yang melonjak, terutama untuk kesehatan dan Program Perlindungan Sosial, di saat pendapatan dari pajak sedang lesu akibat perlambatan ekonomi. Kebijakan ini merupakan implementasi dari koordinasi luar biasa antara kebijakan moneter yang dipegang BI dan kebijakan fiskal yang dipegang Kementerian Keuangan, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB).

Mengurai Benang Kusut Anggaran Negara Saat Pandemi

Untuk memahami mengapa burden sharing menjadi pilihan, kita perlu melihat kondisi anggaran negara atau APBN saat awal pandemi. Kondisinya bisa dibilang berdarah-darah.

Di satu sisi, penerimaan negara dari pajak dan non-pajak anjlok karena banyak bisnis yang berhenti beroperasi dan daya beli masyarakat menurun. Di sisi lain, pengeluaran negara justru meroket tajam. Pemerintah harus mengalokasikan dana masif untuk tiga pos utama, penanganan kesehatan (vaksin, rumah sakit, insentif tenaga kesehatan), pemulihan ekonomi nasional (PEN), dan yang paling mendesak adalah jaring pengaman sosial melalui berbagai Program Perlindungan Sosial.

Defisit anggaran pun membengkak. Pemerintah tidak punya banyak pilihan selain mencari pembiayaan. Opsi normalnya adalah menerbitkan SBN dan menjualnya ke pasar (investor domestik dan asing).

Namun, dalam kondisi pasar keuangan global yang juga sedang panik, mengandalkan pasar sepenuhnya sangat berisiko. Permintaan bisa jadi tidak cukup atau pemerintah harus menawarkan imbal hasil (bunga) yang sangat tinggi, yang akan membebani anggaran negara di masa depan. Di sinilah peran krusial Bank Indonesia melalui skema burden sharing. BI masuk sebagai pembeli siaga (non-competitive bidder) yang siap menyerap SBN yang tidak terserap pasar, memastikan target pembiayaan pemerintah tercapai dengan biaya yang lebih terkendali. Langkah ini secara efektif menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memastikan dana untuk bantuan sosial tetap tersedia.

Alur Dana Burden Sharing dari BI ke Kantong Masyarakat

Lalu, bagaimana dana dari patungan antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan ini bisa sampai menjadi bantuan sosial yang kita terima? Prosesnya melibatkan beberapa tahapan penting yang terkoordinasi dengan baik dalam pengelolaan anggaran negara.

Langkah 1: Pemerintah Menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN)

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, menerbitkan surat utang atau SBN.

Ini adalah instrumen yang pada dasarnya adalah janji pemerintah untuk membayar kembali sejumlah uang beserta bunganya pada waktu yang telah ditentukan. Penerbitan ini dilakukan untuk menutupi defisit anggaran negara.

Langkah 2: Bank Indonesia Turun Tangan Sebagai Pembeli Siaga

Berdasarkan kesepakatan burden sharing, Bank Indonesia berpartisipasi dalam lelang SBN di pasar perdana. BI menyerap SBN yang diterbitkan pemerintah.

Dengan kata lain, BI meminjamkan uang kepada pemerintah dengan cara membeli surat utang tersebut. Mekanisme dan pembagian beban bunga antara kedua institusi ini diatur secara rinci dalam SKB, menunjukkan adanya kolaborasi yang erat dalam kebijakan moneter dan fiskal.

Langkah 3: Dana Masuk ke Kas Negara

Uang hasil penjualan SBN kepada Bank Indonesia dan investor lainnya langsung masuk ke kas negara. Dana inilah yang kemudian menjadi bagian dari pendapatan pembiayaan dalam APBN.

Dengan adanya kepastian pendanaan ini, pemerintah bisa merencanakan dan mengeksekusi program-programnya dengan lebih percaya diri.

Langkah 4: Alokasi untuk Program Perlindungan Sosial (Perlinsos)

Inilah tahap akhir di mana uang tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Dana yang sudah masuk ke anggaran negara kemudian dialokasikan oleh Kementerian Keuangan ke berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan Program Perlindungan Sosial. Program-program ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat lapisan bawah dan mereka yang paling terdampak krisis. Beberapa contoh program yang didanai melalui mekanisme ini antara lain:

Program Keluarga Harapan (PKH): Bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT): Bantuan pangan yang diberikan secara non-tunai kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya.

Bantuan Sosial Tunai (BST): Bantuan uang tunai yang diberikan kepada keluarga di luar penerima PKH dan Kartu Sembako yang terdampak pandemi.

Bantuan Subsidi Upah (BSU): Subsidi gaji yang diberikan kepada para pekerja dengan upah di bawah nominal tertentu yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Kartu Prakerja: Program semi-bansos yang memberikan insentif dan biaya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja.

Bantuan Kuota Internet: Subsidi yang diberikan kepada pelajar, mahasiswa, guru, dan dosen untuk mendukung pembelajaran jarak jauh.

Diskon Listrik: Subsidi tarif listrik bagi pelanggan golongan tertentu untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga.

Alokasi dana untuk setiap Program Perlindungan Sosial ini diawasi secara ketat. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, realisasi anggaran perlindungan sosial pada tahun 2021 saja mencapai ratusan triliun rupiah, menunjukkan betapa masifnya skala operasi penyelamatan sosial yang didukung oleh skema burden sharing ini.

Siapa Saja yang Mendapat Manfaat dari Program Perlindungan Sosial?

Salah satu tantangan terbesar dalam penyaluran bantuan sosial adalah memastikan bantuan tersebut tepat sasaran.

Pemerintah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial sebagai basis data utama untuk menentukan siapa yang berhak menerima berbagai jenis Program Perlindungan Sosial. DTKS ini memuat informasi sekitar 40% penduduk dengan status kesejahteraan sosial terendah.

Saat pandemi, data ini terus diperbarui dan diperluas.

Pemerintah daerah juga diminta untuk proaktif mengusulkan data warga miskin baru (non-DTKS) yang terdampak langsung oleh krisis, seperti mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau usahanya bangkrut. Untuk program seperti BSU, data penerima diambil dari BPJS Ketenagakerjaan, memastikan bahwa bantuan menyasar pekerja formal yang terdaftar. Sementara itu, untuk Kartu Prakerja, pendaftaran dibuka secara umum bagi siapa saja yang memenuhi kriteria, menjangkau para pencari kerja dan korban PHK. Mekanisme yang berlapis ini merupakan upaya agar dana dari anggaran negara, yang salah satunya bersumber dari burden sharing, dapat memberikan dampak maksimal dalam menahan laju kemiskinan dan menjaga stabilitas sosial.

Bukan Tanpa Risiko, Ini Sisi Lain Burden Sharing

Meskipun terbukti efektif sebagai kebijakan darurat, skema burden sharing bukanlah peluru perak tanpa efek samping. Para ekonom dan pembuat kebijakan, termasuk di Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, sangat menyadari potensi risikonya. Salah satu risiko utama adalah tekanan inflasi. Ketika bank sentral secara masif mendanai pemerintah, ini sering disamakan dengan mencetak uang, yang dapat meningkatkan jumlah uang beredar dan berpotensi menaikkan harga-harga barang jika tidak dikelola dengan hati-hati. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa BI akan terus menjaga stabilitas makroekonomi dan mengelola likuiditas dengan cermat untuk memitigasi risiko inflasi. Ini adalah bagian dari penerapan kebijakan moneter yang pruden.

Risiko lainnya adalah moral hazard, di mana pemerintah mungkin menjadi terlalu nyaman dengan pendanaan mudah dari bank sentral dan menjadi kurang disiplin dalam mengelola anggaran negara.

Hal ini juga dapat mengancam independensi Bank Indonesia dalam jangka panjang. Oleh karena itu, skema burden sharing ini sejak awal dirancang sebagai kebijakan temporer dan terukur, hanya untuk kondisi krisis. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga kerap menegaskan komitmen pemerintah untuk kembali pada disiplin fiskal dan pembiayaan pasar yang normal seiring dengan pulihnya perekonomian. Ini penting untuk menjaga kepercayaan investor dan kesehatan fiskal negara dalam jangka panjang. Langkah ini membuktikan bahwa koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia tidak hanya terjadi saat krisis, tetapi juga dalam strategi untuk kembali ke keadaan normal.

Memahami mekanisme burden sharing membuka mata kita tentang betapa kompleksnya pengelolaan negara di masa krisis.

Ini adalah contoh nyata bagaimana instrumen kebijakan moneter dan fiskal dapat bersinergi untuk tujuan yang sama, yaitu melindungi masyarakat dan perekonomian. Di balik setiap bantuan sosial yang diterima, ada proses rumit yang melibatkan penerbitan utang negara, intervensi bank sentral, dan alokasi anggaran negara yang cermat. Kebijakan ini, dengan segala manfaat dan risikonya, telah menjadi salah satu pilar utama yang menopang Indonesia melewati badai pandemi. Ke depan, tantangannya adalah memastikan bahwa ekonomi dapat kembali berjalan di atas kakinya sendiri tanpa terus bergantung pada langkah-langkah luar biasa semacam ini.

Setiap keputusan kebijakan ekonomi, termasuk skema pendanaan seperti ini, memiliki konsekuensi dan trade-off yang perlu dipertimbangkan dengan matang.

Informasi yang disajikan di sini bertujuan untuk memberikan gambaran edukatif mengenai salah satu aspek pengelolaan keuangan negara dalam situasi darurat. Keputusan finansial dan investasi pribadi harus selalu didasarkan pada riset mandiri dan pemahaman mendalam atas kondisi pasar serta tujuan keuangan individu. Menganalisis kebijakan makroekonomi dapat memberikan wawasan, namun tidak menggantikan nasihat dari profesional keuangan yang berkualifikasi.