Angin Segar Buat Investor, Jepang Pangkas Pajak Kripto Besar Besaran Jadi 20%

Oleh Ramones

Rabu, 17 September 2025 - 06.00 WIB

Angin Segar Buat Investor, Jepang Pangkas Pajak Kripto Besar Besaran Jadi 20%

Revolusi Pajak Kripto Jepang (Foto oleh Tsuyoshi Kozu di Unsplash).

VOXBLICK.COM - Pemerintah Jepang baru saja memberikan sinyal kuat yang mengguncang dunia keuangan digital. Sebuah proposal besar sedang digodok untuk merombak total sistem pajak kripto di negara itu.

Bayangkan, dari tarif yang bisa mencekik hingga 55%, kini diusulkan menjadi tarif tunggal (flat) sebesar 20%. Ini bukan sekadar perubahan angka, ini adalah sebuah revolusi kebijakan yang bisa mengubah peta kekuatan industri kripto global.

Langkah ini dipandang sebagai angin segar yang luar biasa bagi para investor kripto dan pengembang, menandai era baru bagi investasi aset digital di Negeri Sakura. Kebijakan fiskal Jepang ini dirancang untuk tidak hanya memberikan kelegaan, tetapi juga untuk memicu gelombang baru inovasi Web3.

Kenapa Pajak Kripto 55% Jadi Masalah Besar di Jepang?

Untuk memahami betapa monumentalnya perubahan ini, kita perlu melihat kembali sistem lama yang berlaku.

Sebelumnya, keuntungan dari perdagangan aset kripto di Jepang diklasifikasikan sebagai “pendapatan lain-lain” atau zatsu shotoku. Sistem ini menggunakan skema pajak progresif, yang artinya semakin besar keuntungan yang kamu dapat, semakin tinggi pula persentase pajak yang harus kamu bayar. Tarifnya bisa meroket, mulai dari 5% hingga puncaknya 45%.

Jika ditambah dengan pajak penduduk lokal sebesar 10%, total beban pajak yang harus ditanggung seorang investor kripto bisa mencapai 55%. Angka ini sangat memberatkan.

Bagi banyak investor kripto, terutama yang berhasil meraup keuntungan besar, tarif pajak kripto ini terasa seperti hukuman. Keuntungan yang susah payah didapat harus rela dipotong lebih dari setengahnya untuk disetor ke negara. Kondisi ini secara efektif menghambat pertumbuhan pasar.

Banyak investor ritel menjadi ragu untuk masuk lebih dalam, sementara investor institusional memilih untuk menahan diri. Regulasi kripto yang kaku ini menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk berkembang.

Lebih dari itu, dampak negatifnya menjalar ke ekosistem yang lebih luas. Para talenta dan perusahaan rintisan di bidang inovasi Web3 mulai angkat kaki dari Jepang. Mereka mencari suaka ke negara-negara dengan kebijakan yang lebih ramah, seperti Singapura, Swiss, atau Uni Emirat Arab, di mana regulasi kripto dan insentif pajaknya jauh lebih menarik. Fenomena brain drain ini menjadi ancaman serius bagi ambisi Jepang untuk menjadi pemimpin di era teknologi digital berikutnya. Dengan kata lain, kebijakan fiskal Jepang yang lama secara tidak langsung mengusir potensi-potensi terbaiknya.

Detail Rencana Pemangkasan Pajak Kripto Menjadi 20%

Rencana perubahan yang diusulkan ini sangatlah fundamental. Pemerintah, yang didorong oleh tim proyek Web3 dari Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa, berencana untuk mengubah klasifikasi keuntungan kripto. Dari yang tadinya “pendapatan lain-lain”, akan diubah menjadi “perpajakan terpisah yang dilaporkan sendiri” (shinkoku bunri kazei). Ini adalah sistem yang sama yang diterapkan pada keuntungan dari pasar saham. Perubahan klasifikasi inilah yang menjadi kunci dari pemangkasan tarif. Dengan sistem baru ini, semua keuntungan dari investasi aset digital akan dikenakan tarif pajak kripto tunggal sebesar 20%, terlepas dari seberapa besar keuntungan yang kamu peroleh. Rencana ambisius ini ditargetkan untuk mulai berlaku pada tahun fiskal 2026. Ini memberikan waktu bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mempersiapkan semua infrastruktur dan aturan teknis yang diperlukan. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendengarkan aspirasi komunitas dan industri. Menurut laporan dari berbagai media, termasuk Cointelegraph, proposal ini adalah bagian dari strategi yang lebih besar untuk merevitalisasi ekonomi Jepang melalui teknologi. Dengan menyamakan pajak kripto dengan pajak saham, pemerintah mengirimkan pesan bahwa aset digital adalah kelas aset yang sah dan penting bagi perekonomian nasional. Perubahan dalam kebijakan fiskal Jepang ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan para investor kripto.

Dampak Positif yang Diharapkan dari Kebijakan Baru Ini

Perubahan drastis pada regulasi pajak kripto Jepang ini diperkirakan akan membawa serangkaian dampak positif yang signifikan bagi ekosistem digital dan ekonomi negara secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa poin utamanya:

Mendorong Partisipasi Investor Ritel dan Institusional
Dengan tarif pajak yang jauh lebih rendah dan dapat diprediksi, hambatan psikologis untuk berinvestasi di aset digital akan berkurang drastis. Investor ritel, termasuk kalangan profesional muda dan Gen-Z, akan merasa lebih termotivasi untuk masuk ke pasar. Potensi keuntungan bersih yang lebih tinggi menjadi daya tarik utama. Di sisi lain, investor institusional yang sebelumnya ragu karena ketidakpastian dan beban pajak yang berat, kini memiliki alasan kuat untuk mulai mengalokasikan modal mereka ke pasar kripto Jepang. Ini berpotensi meningkatkan likuiditas dan stabilitas pasar secara signifikan.
Menarik Kembali Talenta dan Proyek Web3
Salah satu tujuan utama dari reformasi pajak kripto Jepang ini adalah untuk menghentikan dan membalikkan tren brain drain. Dengan lingkungan pajak yang kompetitif, Jepang berharap dapat menarik kembali para pengembang, wirausahawan, dan perusahaan Web3 yang telah pindah ke luar negeri. Negara ini ingin memposisikan dirinya sebagai pusat inovasi Web3 di Asia, dan kebijakan pajak yang ramah adalah fondasi penting untuk mencapai tujuan tersebut. Ini akan memicu lahirnya lebih banyak proyek blockchain, DeFi, NFT, dan metaverse yang berbasis di Jepang.
Meningkatkan Inovasi Web3 dalam Negeri
Lingkungan yang lebih mendukung akan memacu kreativitas dan eksperimen. Startup lokal akan lebih berani mengambil risiko dan mengembangkan ide-ide baru tanpa dihantui oleh potensi pajak yang mencekik saat mereka berhasil. Aliran modal yang masuk, baik dari dalam maupun luar negeri, akan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk riset dan pengembangan. Pada akhirnya, ini akan menciptakan ekosistem inovasi Web3 yang dinamis dan mandiri di Jepang.
Meningkatkan Kepatuhan Pajak
Paradoksnya, tarif pajak yang lebih rendah sering kali justru menghasilkan penerimaan pajak yang lebih tinggi bagi negara. Ketika tarif dianggap adil dan masuk akal, tingkat kepatuhan sukarela cenderung meningkat. Para investor kripto akan lebih bersedia melaporkan keuntungan mereka dan membayar pajak sebesar 20% daripada mencoba mencari cara untuk menghindari pajak 55%. Sistem yang lebih sederhana juga mengurangi kerumitan administrasi, baik bagi wajib pajak maupun otoritas pajak.
Memperkuat Posisi Jepang di Panggung Kripto Global
Langkah progresif ini akan mengirimkan pesan yang jelas ke seluruh dunia: Jepang serius dalam merangkul masa depan keuangan digital. Ini akan meningkatkan reputasi negara sebagai yurisdiksi yang berpikiran maju dan ramah teknologi. Dengan menjadi salah satu negara ekonomi besar pertama yang melakukan reformasi pajak kripto secara komprehensif, Jepang dapat menetapkan standar baru dan menginspirasi negara lain untuk mengikuti jejaknya dalam merumuskan regulasi kripto yang seimbang.

Perbandingan Pajak Kripto Jepang dengan Negara Lain

Untuk memberikan konteks yang lebih luas, mari kita bandingkan kebijakan pajak kripto Jepang (baik yang lama maupun yang baru) dengan beberapa negara lain.

Perbandingan ini menunjukkan betapa tidak kompetitifnya sistem lama dan betapa signifikannya perbaikan yang diusulkan.

Portugal: Selama bertahun-tahun dianggap sebagai surga pajak kripto. Keuntungan dari penjualan kripto yang dipegang oleh individu tidak dikenakan pajak sama sekali. Meskipun kini ada beberapa perubahan, kondisinya masih sangat menguntungkan dibandingkan sistem lama Jepang.
Jerman: Memiliki aturan yang sangat menarik. Jika kamu memegang aset digital seperti Bitcoin atau Ethereum selama lebih dari satu tahun, semua keuntungan yang kamu peroleh saat menjualnya bebas pajak 100%. Ini mendorong strategi investasi jangka panjang.
Singapura: Sebagai salah satu pusat keuangan dan teknologi terkemuka di Asia, Singapura tidak mengenakan pajak atas keuntungan modal (capital gains tax). Artinya, keuntungan dari investasi aset digital jangka panjang oleh individu umumnya tidak dikenakan pajak, menjadikannya lokasi yang sangat menarik bagi perusahaan dan investor kripto.
Amerika Serikat: Internal Revenue Service (IRS) mengklasifikasikan aset kripto sebagai properti. Keuntungannya dikenakan pajak keuntungan modal. Tarifnya bervariasi tergantung pada berapa lama aset tersebut dipegang. Keuntungan jangka pendek (kurang dari setahun) dikenakan pajak sebagai pendapatan biasa, sementara keuntungan jangka panjang dikenakan tarif yang lebih rendah.

Dari perbandingan ini, jelas terlihat bahwa tarif pajak hingga 55% membuat Jepang berada di posisi yang sangat tidak menguntungkan. Namun, dengan tarif tunggal 20%, Jepang akan menjadi jauh lebih kompetitif.

Meskipun mungkin tidak seramah Jerman atau Singapura untuk investor jangka panjang, tarif 20% ini sejalan dengan tarif pajak keuntungan modal di banyak negara maju lainnya, menjadikannya pilihan yang solid dan dapat diprediksi bagi para pelaku pasar.

Apa Artinya Ini Buat Kamu Sebagai Investor?

Jadi, apa implikasi praktis dari semua ini buat kamu? Baik kamu seorang investor pemula atau sudah berpengalaman, perubahan kebijakan fiskal Jepang ini membawa kabar baik.

Jika kamu adalah warga negara atau penduduk Jepang yang aktif dalam investasi aset digital, ini adalah berita yang luar biasa. Beban pajak kamu di masa depan akan berkurang secara signifikan, yang berarti lebih banyak keuntungan yang bisa kamu simpan atau investasikan kembali. Ini membuka pintu untuk strategi investasi yang lebih agresif dan potensi keuntungan yang lebih besar. Bagi kamu yang berada di luar Jepang tetapi tertarik pada pasar Asia, ini adalah sinyal positif. Kebijakan yang lebih jelas dan ramah ini dapat membuat aset dan proyek kripto dari Jepang menjadi lebih menarik. Ini bisa menjadi momentum yang tepat untuk mulai melirik bursa atau startup Web3 yang berbasis di Jepang. Secara global, langkah yang diambil oleh ekonomi terbesar ketiga di dunia ini memiliki efek riak. Ini melegitimasi industri kripto lebih jauh lagi dan dapat mendorong negara-negara lain yang masih ragu-ragu untuk mengadopsi regulasi kripto yang lebih jelas dan adil. Sentimen positif dari pasar besar seperti Jepang sering kali menular ke pasar global, yang berpotensi mengangkat seluruh industri. Tentu saja, setiap keputusan investasi memiliki risiko. Penting untuk selalu melakukan riset mendalam (DYOR - Do Your Own Research) dan mungkin berkonsultasi dengan penasihat keuangan sebelum mengambil langkah besar. Regulasi bisa berubah, dan pasar aset digital dikenal sangat fluktuatif. Informasi ini bukanlah nasihat keuangan, melainkan analisis terhadap perkembangan kebijakan yang terjadi.

Langkah Jepang Sebelumnya dalam Mendukung Ekosistem Web3

Reformasi pajak kripto Jepang ini bukanlah sebuah langkah yang tiba-tiba. Ini adalah puncak dari serangkaian inisiatif yang telah diambil pemerintah Jepang selama beberapa waktu terakhir untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital.

Pemerintah di bawah Perdana Menteri Fumio Kishida telah secara eksplisit menjadikan inovasi Web3 sebagai salah satu pilar dari agenda ekonomi “Kapitalisme Baru” miliknya. Beberapa langkah penting yang telah diambil sebelumnya antara lain:

Pembentukan Kantor Kebijakan Web3: Pemerintah mendirikan kantor kebijakan khusus di bawah Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) untuk mengawasi dan mendorong pengembangan industri Web3.
Penghapusan Pajak atas ‘Unrealized Gains’: Sebelumnya, perusahaan di Jepang yang menerbitkan dan memegang token kripto mereka sendiri harus membayar pajak atas keuntungan yang belum direalisasi (unrealized gains) setiap akhir tahun buku. Aturan ini sangat membebani dan telah dihapus, memungkinkan perusahaan untuk memegang aset digital mereka tanpa dihukum oleh fluktuasi pasar. Menurut laporan Nikkei Asia, perubahan ini disambut baik oleh komunitas bisnis.
Investasi oleh Lembaga Pemerintah: Badan-badan investasi milik pemerintah, seperti Japan Post Bank, bahkan telah mulai mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam aset digital, menandakan tingkat penerimaan yang semakin tinggi di level tertinggi.

Semua langkah ini menunjukkan komitmen yang konsisten dan strategis dari pemerintah Jepang. Mereka tidak hanya melihat kripto sebagai aset spekulatif, tetapi sebagai teknologi fundamental yang akan membentuk masa depan internet dan ekonomi.

Pemangkasan tarif pajak kripto menjadi 20% adalah langkah logis berikutnya dalam peta jalan besar ini. Perubahan besar dalam kebijakan pajak kripto Jepang dari potensi 55% menjadi 20% adalah sebuah titik balik yang krusial. Ini adalah langkah berani yang mengubah negara ini dari salah satu yurisdiksi yang paling memberatkan bagi investor kripto menjadi salah satu yang paling kompetitif di antara negara-negara maju. Lebih dari sekadar keringanan pajak, ini adalah deklarasi niat Jepang untuk merebut kembali posisinya sebagai pemimpin teknologi dan inovasi global. Bagi para investor, pengembang, dan siapa pun yang terlibat dalam ruang aset digital, mata dunia kini tertuju pada Jepang, menantikan gelombang kreativitas dan pertumbuhan yang akan datang dari kebijakan progresif ini.