Menakar Peran Indonesia di Board of Peace yang Kian Dipertanyakan

VOXBLICK.COM - Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace kembali menjadi sorotan setelah laporan keuangan tahun 2023 menunjukkan alokasi dana yang signifikan untuk keanggotaan dan partisipasi diplomasi di lembaga internasional tersebut. Beberapa pihak mempertanyakan relevansi dan efektivitas peran Indonesia, mengingat kontribusi biaya yang tinggi namun berdampak minim terhadap posisi tawar maupun pengaruh kebijakan luar negeri Indonesia.

Biaya Besar, Pengaruh Dipertanyakan

Data dari Kementerian Luar Negeri RI menunjukkan bahwa Indonesia menganggarkan sekitar USD 1,5 juta per tahun untuk keanggotaan Board of Peace, lembaga lintas negara yang dibentuk pada 2013 dengan tujuan memfasilitasi dialog perdamaian global.

Pada periode 2020–2023, total pengeluaran mencapai lebih dari USD 6 juta. Namun, sejumlah pengamat menilai kontribusi Indonesia di forum ini belum memberikan pengaruh nyata terhadap penyelesaian konflik internasional atau pembentukan norma perdamaian baru.

Menurut Dr. Ratih Sari, peneliti hubungan internasional dari CSIS, "Partisipasi Indonesia cenderung bersifat simbolik, bukan strategis.

Dalam beberapa inisiatif utama Board of Peace, peran Indonesia sering kali hanya sebagai pendukung, belum menjadi penggerak agenda."

Aktor dan Alasan Keikutsertaan

Indonesia secara resmi menjadi anggota Board of Peace sejak 2015, didorong oleh komitmen pemerintah untuk memperkuat diplomasi perdamaian. Beberapa aktor utama di balik keikutsertaan ini meliputi:

• Kementerian Luar Negeri RI – sebagai pengelola kebijakan luar negeri dan negosiator utama di forum Board of Peace.
• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) – melalui Komisi I, yang berperan dalam pengawasan anggaran dan diplomasi parlementer.
• Perwakilan Tetap Indonesia untuk PBB – yang kerap dilibatkan dalam pembahasan isu-isu perdamaian dan keamanan global.

Motivasi utama Indonesia bergabung adalah memperkuat citra sebagai negara berkomitmen pada diplomasi damai dan multikulturalisme, serta memperluas jaringan kerja sama internasional.

Namun, efektivitas keanggotaan ini dipertanyakan karena beberapa faktor:

• Keterbatasan ruang pengambilan keputusan di Board of Peace, yang didominasi negara-negara donor utama.
• Kurangnya inisiatif atau usulan substansial dari delegasi Indonesia yang benar-benar diadopsi di forum tersebut.
• Minimnya pelibatan aktor non-pemerintah (NGO, akademisi, civil society) dalam merumuskan agenda Indonesia di Board of Peace.

Dampak Strategis bagi Diplomasi Indonesia

Keikutsertaan di Board of Peace memberikan sejumlah peluang, namun juga membawa tantangan strategis bagi posisi Indonesia di ranah diplomasi internasional.

Di satu sisi, Indonesia dapat memanfaatkan platform ini untuk membangun citra positif dan memperluas jejaring diplomasi. Di sisi lain, jika kontribusi tidak sejalan dengan hasil nyata atau pengaruh kebijakan, maka biaya yang dikeluarkan menjadi kurang sepadan.

Dalam perspektif industri dan kebijakan, posisi Indonesia yang kurang menonjol di Board of Peace berpotensi mengurangi daya tarik diplomasi Indonesia sebagai model bagi negara berkembang lain.

Di tengah persaingan pengaruh antara kekuatan besar, kehadiran Indonesia yang hanya simbolik dapat membuat agenda perdamaian nasional kurang diperhitungkan di forum global.

Lebih lanjut, ketidakjelasan arah dan pencapaian di Board of Peace juga berdampak pada tata kelola anggaran negara. Pengeluaran besar tanpa hasil yang terukur berpotensi memicu sorotan publik dan tuntutan transparansi dalam kebijakan luar negeri.

Hal ini mendorong pemerintah untuk meninjau ulang strategi partisipasi, termasuk kemungkinan meningkatkan diplomasi substansial atau mengevaluasi ulang besaran kontribusi.

Menuju Diplomasi yang Lebih Efektif

Isu peran Indonesia di Board of Peace menyoroti pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap keikutsertaan di forum-forum internasional.

Dengan tantangan global yang semakin kompleks, efektivitas diplomasi harus diukur tidak hanya dari partisipasi, tetapi juga dari kemampuan menggerakkan agenda dan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional.

Transparansi, partisipasi aktor non-pemerintah, serta penguatan kapasitas negosiator profesional menjadi kunci agar kehadiran Indonesia di Board of Peace dan forum sejenis dapat memberi dampak yang lebih berarti di tingkat internasional maupun

domestik.

VOXBLICK

Apa Reaksi Anda?

Suka 0

Tidak Suka 0

Cinta 0

Lucu 0

Marah 0

Sedih 0

Wow 0