Sengketa Biodiesel Indonesia vs Eropa Memanas di WTO, Apa Dampaknya?

Oleh Andre Nenobesi

Minggu, 12 Oktober 2025 - 13.55 WIB

Sengketa Biodiesel Indonesia vs Eropa Memanas di WTO, Apa Dampaknya?

Sengketa biodiesel Indonesia-EU di WTO (Foto oleh Marek Studzinski di Unsplash).

VOXBLICK.COM - Kabar kurang menyenangkan datang dari meja Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang kembali diramaikan oleh perseteruan panjang antara Indonesia dan Uni Eropa terkait biodiesel. Setelah keputusan panel WTO sebelumnya sebagian memenangkan Indonesia, Uni Eropa justru memilih untuk mengajukan banding. Ini bukan sekadar drama dagang biasa, melainkan pertaruhan besar bagi masa depan minyak sawit Indonesia, energi terbarukan, dan tentu saja, hubungan sengketa perdagangan internasional.

Jadi, begini ceritanya. Perselisihan ini sudah berlangsung lama, berawal dari tuduhan Uni Eropa terhadap biodiesel Indonesia yang dianggap mendapat subsidi tidak adil dan praktik dumping.

Mereka lalu mengenakan bea masuk anti-subsidi dan anti-dumping yang cukup tinggi. Tentu saja, Indonesia tidak tinggal diam. Pada tahun 2019, Indonesia resmi mengajukan gugatan ke WTO, menuntut keadilan atas perlakuan diskriminatif ini. Ini adalah langkah krusial untuk melindungi industri minyak sawit dan biodiesel Indonesia.

Awal Mula Konflik: Mengapa Biodiesel Jadi Rebutan?

Pokok permasalahannya berpusat pada minyak sawit, bahan baku utama biodiesel Indonesia.

Uni Eropa, melalui kebijakan energi terbarukan mereka, terutama Renewable Energy Directive (RED) II, menetapkan kriteria keberlanjutan yang ketat. Mereka mengklasifikasikan minyak sawit sebagai komoditas yang memiliki risiko tinggi terhadap deforestasi atau Indirect Land Use Change (ILUC), sehingga secara bertahap akan dikeluarkan dari daftar bahan bakar energi terbarukan yang bisa digunakan di Eropa. Ini jelas menjadi pukulan telak bagi industri minyak sawit dan biodiesel Indonesia, yang merupakan produsen terbesar di dunia.

Indonesia berpendapat bahwa kebijakan Uni Eropa ini bersifat diskriminatif dan tidak adil.

Pemerintah Indonesia telah berinvestasi besar dalam program sertifikasi sawit berkelanjutan seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk menunjukkan komitmen terhadap praktik berkelanjutan. Namun, Uni Eropa dinilai kurang mengakui upaya ini, yang justru memicu sengketa perdagangan yang semakin mendalam. Menurut data dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), ekspor produk turunan kelapa sawit ke Uni Eropa memang terpengaruh signifikan oleh kebijakan ini.

Putusan Awal WTO dan Alasan Banding Uni Eropa

Pada akhir tahun 2023, panel penyelesaian sengketa WTO mengeluarkan laporan yang menggarisbawahi beberapa temuan penting.

Panel WTO memutuskan bahwa beberapa tindakan Uni Eropa, khususnya terkait bea masuk anti-subsidi dan beberapa aspek dalam RED II, memang tidak konsisten dengan aturan WTO. Ini dianggap sebagai kemenangan parsial bagi Indonesia. Namun, kemenangan itu tidak mutlak karena beberapa klaim Indonesia lainnya ditolak. Ini menunjukkan kompleksitas masalah sengketa perdagangan ini.

Alih-alih menerima keputusan tersebut, Uni Eropa justru mengajukan banding. Ini berarti perseteruan ini akan berlanjut ke tahap berikutnya di sistem WTO. Alasan utama Uni Eropa mengajukan banding kemungkinan besar adalah karena mereka tidak setuju dengan interpretasi WTO terhadap beberapa ketentuan perdagangan internasional, terutama yang berkaitan dengan subsidi dan metodologi perhitungan deforestasi. Mereka bersikeras bahwa kebijakan mereka bertujuan untuk memerangi perubahan iklim dan mendorong energi terbarukan yang benar-benar berkelanjutan, tidak sekadar menghalangi biodiesel Indonesia. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Komisi Eropa menegaskan pentingnya mempertahankan standar lingkungan yang tinggi dalam kebijakan perdagangan mereka. Informasi lebih lanjut tentang posisi Uni Eropa dapat ditemukan di situs web resmi Komisi Eropa.

Dampak Terhadap Industri Biodiesel Indonesia dan Ekonomi Nasional

Kelanjutan sengketa perdagangan ini jelas membawa implikasi serius bagi Indonesia. Pertama, ketidakpastian pasar.

Para eksportir biodiesel Indonesia akan terus menghadapi hambatan dan ketidakjelasan dalam mengakses pasar Uni Eropa yang merupakan salah satu pasar terbesar. Kedua, potensi kerugian ekonomi. Bea masuk anti-subsidi yang diterapkan Uni Eropa akan membuat harga biodiesel Indonesia menjadi tidak kompetitif, mengurangi daya saing dan volume ekspor. Ini tentu berdampak pada petani minyak sawit dan seluruh rantai pasok industri biodiesel. Banyak petani yang bergantung pada stabilitas harga minyak sawit.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dalam beberapa kesempatan, telah menekankan pentingnya mempertahankan akses pasar bagi produk minyak sawit dan biodiesel Indonesia.

Mereka juga terus mendorong diversifikasi pasar dan peningkatan penggunaan domestik untuk biodiesel melalui program B30 atau bahkan B35. Namun, pasar Uni Eropa tetap vital karena potensi permintaannya yang besar untuk energi terbarukan.

Terganggunya Investasi: Investor mungkin ragu untuk menanamkan modal di sektor biodiesel Indonesia jika prospek pasar ekspor utama terus dihantui ketidakpastian.

Reputasi Minyak Sawit: Narasi negatif yang terus-menerus tentang minyak sawit dan keberlanjutan dapat merusak citra global produk Indonesia, meskipun sudah ada upaya sertifikasi sawit berkelanjutan.

Inovasi Energi Terbarukan: Tekanan ini bisa menjadi dorongan bagi Indonesia untuk mencari inovasi baru dalam pengembangan energi terbarukan selain berbasis sawit, atau memperkuat sertifikasi sawit berkelanjutan agar lebih diakui secara internasional.

Langkah Strategis Indonesia Menghadapi Banding Uni Eropa

Indonesia tidak akan menyerah begitu saja. Pemerintah Indonesia diperkirakan akan menyusun strategi hukum yang lebih kuat untuk menghadapi banding Uni Eropa di WTO.

Ini melibatkan kerja sama dengan para ahli hukum perdagangan internasional dan mengumpulkan lebih banyak bukti yang mendukung klaim Indonesia bahwa kebijakan Uni Eropa bersifat diskriminatif dan tidak sesuai dengan aturan WTO. Penting juga untuk terus mengkomunikasikan upaya Indonesia dalam mewujudkan sawit berkelanjutan, misalnya melalui skema ISPO yang terus diperkuat.

Pengalaman Indonesia dalam menghadapi berbagai sengketa perdagangan di WTO, termasuk kasus nikel sebelumnya, menunjukkan bahwa negara ini memiliki kapasitas untuk berjuang demi kepentingannya. Namun, kasus biodiesel ini punya kompleksitas tersendiri karena menyentuh isu lingkungan dan keberlanjutan yang sangat sensitif di pasar global. Saling tuding tentang subsidi dan keberlanjutan ini menjadi inti dari sengketa perdagangan yang tak kunjung usai. Kita perlu mencermati dokumen resmi WTO untuk memahami lebih lanjut argumentasi masing-masing pihak, yang tersedia di database sengketa WTO.

Penting untuk diingat bahwa setiap informasi dan analisis dalam artikel ini didasarkan pada data publik dan interpretasi umum mengenai kasus ini. Perkembangan di WTO bisa sangat dinamis dan membutuhkan pemantauan berkelanjutan.

Kelanjutan sengketa biodiesel Indonesia melawan Uni Eropa di WTO ini adalah cerminan dari tantangan besar dalam perdagangan global saat ini.

Konflik antara kepentingan ekonomi, ambisi energi terbarukan, dan standar keberlanjutan semakin menjadi medan perang di kancah internasional. Hasil banding ini tidak hanya akan menentukan nasib ekspor biodiesel Indonesia, tetapi juga akan memberikan preseden penting bagi bagaimana isu keberlanjutan diintegrasikan dalam aturan perdagangan dunia ke depannya. Ini akan menjadi pertarungan panjang yang layak untuk terus diikuti.