APHI Dorong Multi Usaha Kehutanan Berbasis Lanskap di Bangka Belitung

VOXBLICK.COM - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mempercepat pengembangan multi usaha kehutanan berbasis lanskap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kebijakan ini melibatkan kolaborasi sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat dalam melakukan diversifikasi usaha kehutanan, mulai dari kayu, hasil hutan bukan kayu (HHBK), hingga ekowisata. Upaya ini dinilai krusial untuk memperkuat ekonomi hijau sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di wilayah kepulauan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi.

Ketua Umum APHI Indroyono Soesilo menyampaikan bahwa pengembangan multi usaha kehutanan berbasis lanskap di Bangka Belitung merupakan bagian dari strategi nasional menuju pengelolaan hutan lestari.

Ia menegaskan, “Langkah ini penting untuk menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, serta menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologis.” Pernyataan tersebut disampaikannya dalam forum konsultasi multi pihak yang diadakan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pelaku usaha, dan akademisi di Pangkalpinang, April 2024.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan, luas kawasan hutan di Bangka Belitung mencapai sekitar 679 ribu hektare, atau sekitar 47% dari total wilayah provinsi.

Selama beberapa tahun terakhir, Bangka Belitung menghadapi tantangan serius berupa konversi lahan hutan untuk pertambangan dan perkebunan. Kolaborasi lintas sektor yang digagas APHI diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan melalui pendekatan lanskap.

Transformasi Model Usaha Kehutanan

Multi usaha kehutanan berbasis lanskap yang didorong APHI mencakup berbagai aktivitas ekonomi yang saling terintegrasi, di antaranya:

• Pengelolaan hutan tanaman industri dan hutan alam secara lestari
• Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, rotan, madu, dan tanaman obat
• Pengembangan jasa lingkungan seperti wisata alam dan ekowisata
• Peningkatan peran masyarakat melalui kemitraan dan pemberdayaan ekonomi lokal
• Penguatan peran perempuan dan pemuda dalam rantai nilai kehutanan

Pendekatan lanskap memastikan bahwa upaya pemanfaatan ekonomi tidak mengorbankan fungsi ekologi dan sosial hutan.

“Multi usaha kehutanan ini menjadi peluang strategis di tengah tuntutan global untuk produk berbasis keberlanjutan,” ujar Prof. Bambang Hero Saharjo, pakar kehutanan IPB University yang turut hadir dalam diskusi tersebut.

Kolaborasi dan Tantangan Implementasi

APHI menekankan perlunya sinergi antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat adat/lokal untuk memastikan keberhasilan program ini.

Salah satu model yang dikembangkan adalah kemitraan antara pemegang izin konsesi dan kelompok tani hutan dalam pengelolaan agroforestri dan pengembangan HHBK. Pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring lahan dan pemasaran produk kehutanan juga mulai diadopsi di beberapa kawasan.

Meski demikian, sejumlah tantangan dihadapi, antara lain:

• Keterbatasan infrastruktur dan akses pasar untuk produk HHBK dan jasa lingkungan
• Masih rendahnya kapasitas kelembagaan masyarakat pengelola hutan
• Penyelesaian tumpang tindih perizinan lahan antara kehutanan, pertambangan, dan perkebunan
• Pentingnya insentif fiskal dan pembiayaan hijau untuk mendorong investasi sektor ini

Dampak dan Implikasi Lebih Luas

Pengembangan multi usaha kehutanan berbasis lanskap di Bangka Belitung diperkirakan akan membawa sejumlah dampak positif, baik dari sisi lingkungan, ekonomi, maupun sosial.

Diversifikasi usaha dapat mengurangi tekanan terhadap hutan primer dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat di sekitar hutan. Selain itu, model ini mendukung pencapaian target pengurangan emisi karbon nasional melalui peningkatan tutupan lahan dan penyerapan karbon.

Dari perspektif industri, kebijakan ini memberi peluang baru bagi investasi berbasis ekonomi hijau yang kini menjadi tuntutan pasar domestik dan global.

Produk-produk kehutanan yang dihasilkan secara berkelanjutan semakin diminati oleh konsumen dengan standar lingkungan yang ketat. Pemerintah daerah juga diuntungkan lewat peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan terciptanya lapangan kerja baru.

Pada akhirnya, upaya APHI dalam mendorong multi usaha kehutanan berbasis lanskap di Bangka Belitung menandai babak baru pengelolaan hutan yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan

kelestarian lingkungan.

VOXBLICK

Apa Reaksi Anda?

Suka 0

Tidak Suka 0

Cinta 0

Lucu 0

Marah 0

Sedih 0

Wow 0