AS-China Tolak Deklarasi Global AI Militer, Implikasi Keamanan Dunia

Oleh VOXBLICK

Senin, 23 Februari 2026 - 11.15 WIB

AS-China Tolak Deklarasi Global AI Militer, Implikasi Keamanan Dunia

AS-China tolak deklarasi AI militer (Foto oleh George Pak)

VOXBLICK.COM - Keputusan Amerika Serikat dan China untuk tidak menandatangani deklarasi bersama mengenai penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam militer telah memicu kekhawatiran serius di tingkat global. Deklarasi yang didukung oleh sepertiga negara di dunia ini bertujuan untuk menetapkan norma dan prinsip bagi pengembangan serta penggunaan AI secara bertanggung jawab dalam konteks militer. Penolakan dua kekuatan teknologi dan militer terbesar ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai masa depan regulasi teknologi perang dan stabilitas keamanan internasional.

Peristiwa ini menyoroti jurang pemisah yang signifikan dalam pandangan negara-negara adidaya terhadap tata kelola AI militer, sebuah teknologi yang berpotensi mengubah lanskap konflik bersenjata secara fundamental.

Absennya AS dan China dari kesepakatan ini menggarisbawahi tantangan besar dalam mencapai konsensus global untuk mengelola risiko yang melekat pada sistem senjata otonom dan aplikasi AI lainnya dalam perang.

Latar Belakang Deklarasi dan Tujuan Utamanya

Deklarasi global tentang penggunaan AI dalam militer ini, yang dikenal sebagai Political Declaration on Responsible Military Use of Artificial Intelligence and Autonomy, merupakan inisiatif yang digagas untuk mengatasi kekosongan regulasi di tengah

perkembangan pesat teknologi AI. Tujuannya adalah mendorong negara-negara untuk mengembangkan dan menggunakan kemampuan AI militer secara bertanggung jawab, mematuhi hukum humaniter internasional, dan mengurangi risiko eskalasi konflik yang tidak disengaja.

Secara spesifik, deklarasi tersebut menyerukan:

Pengembangan dan penerapan AI militer yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan hukum.
Pengawasan manusia yang memadai terhadap sistem senjata otonom.
Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan AI militer.
Penilaian risiko yang cermat sebelum penyebaran teknologi AI.

Lebih dari 60 negara telah menyatakan dukungannya, termasuk anggota NATO seperti Inggris, Jerman, dan Prancis, serta negara-negara lain dari berbagai benua.

Dukungan luas ini mencerminkan pengakuan akan urgensi untuk membentuk kerangka kerja internasional sebelum teknologi AI militer menjadi tak terkendali.

Alasan Penolakan dari Amerika Serikat dan China

Penolakan Amerika Serikat dan China, dua negara terdepan dalam pengembangan dan penerapan teknologi AI, khususnya dalam konteks militer, didasarkan pada serangkaian pertimbangan strategis dan doktrinal.

Bagi Amerika Serikat, kekhawatiran utama terletak pada potensi deklarasi tersebut untuk menghambat inovasi dan membatasi keunggulan kompetitifnya di bidang teknologi pertahanan. Washington berpendapat bahwa regulasi yang terlalu ketat dapat memberikan keuntungan bagi pesaing, terutama China, yang mungkin tidak terikat oleh komitmen serupa.

AS juga menekankan pentingnya menjaga fleksibilitas dalam pengembangan teknologi pertahanan untuk menghadapi ancaman yang berkembang.

Mereka cenderung mendukung pendekatan yang lebih longgar, yang memungkinkan negara untuk secara mandiri menentukan bagaimana AI militer dapat diintegrasikan dengan aman dan efektif ke dalam strategi pertahanan mereka, daripada terikat oleh kerangka kerja global yang mungkin dianggap terlalu membatasi.

Di sisi lain, China, yang juga merupakan pemain kunci dalam perlombaan AI militer, memiliki kekhawatiran serupa. Beijing mungkin melihat deklarasi tersebut sebagai upaya untuk membatasi ambisinya dalam memodernisasi angkatan bersenjatanya melalui AI.

China secara historis menolak intervensi eksternal dalam kebijakan pertahanannya dan mungkin memandang deklarasi ini sebagai upaya untuk mendikte bagaimana mereka harus mengembangkan teknologi militer.

Kedua negara adidaya ini juga memiliki kepentingan strategis untuk mempertahankan keunggulan teknologi mereka.

Mereka mungkin khawatir bahwa komitmen terhadap deklarasi semacam itu dapat membuka pintu bagi inspeksi atau pengawasan internasional yang dapat membahayakan rahasia militer dan program pengembangan AI mereka yang sensitif.

Perlombaan Senjata AI dan Kekhawatiran Global

Penolakan AS dan China mempertegas realitas perlombaan senjata AI yang sedang berlangsung.

Kedua negara ini secara agresif berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan AI untuk aplikasi militer, mulai dari sistem pengawasan hingga drone otonom dan sistem pengambilan keputusan yang didukung AI. Tanpa kerangka kerja global yang mengikat, ada risiko yang meningkat bahwa pengembangan ini akan berlangsung tanpa batasan etika atau keamanan yang jelas.

Kekhawatiran utama yang muncul dari perlombaan ini meliputi:

Sistem Senjata Otonom Mematikan (LAWS): Potensi untuk mengembangkan dan menyebarkan senjata yang dapat memilih dan menyerang target tanpa intervensi manusia yang signifikan. Ini menimbulkan dilema etika mendalam tentang akuntabilitas dan moralitas perang.
Eskalasi Konflik: Sistem AI dapat mempercepat proses pengambilan keputusan militer, berpotensi memicu atau mempercepat konflik yang tidak diinginkan karena kurangnya waktu untuk deeskalasi.
Ketidakstabilan Strategis: Keunggulan AI oleh satu negara dapat mendorong negara lain untuk mengembangkan teknologi serupa, menciptakan siklus ancaman dan kontra-ancaman yang tidak stabil.
Tantangan Akuntabilitas: Dalam kasus kegagalan atau kejahatan perang yang melibatkan AI, menentukan siapa yang bertanggung jawabpembuat program, operator, atau komandanmenjadi sangat kompleks.

Implikasi Keamanan Dunia dan Regulasi Teknologi Perang

Keputusan AS dan China untuk menolak deklarasi ini memiliki implikasi yang luas dan serius bagi keamanan dunia dan upaya regulasi teknologi perang.

Tanpa partisipasi dua pemain kunci ini, upaya untuk membentuk norma dan standar internasional yang efektif menjadi sangat terhambat. Ini menciptakan kekosongan regulasi di mana pengembangan `AI militer` dapat berlanjut tanpa pengawasan yang memadai.

Beberapa implikasi utama meliputi:

Kurangnya Kerangka Kerja Global: Absennya konsensus dari kekuatan besar berarti tidak ada kerangka kerja yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan AI dalam perang, meningkatkan risiko konflik yang didorong oleh teknologi.
Peningkatan Ketidakpercayaan: Penolakan ini dapat memperdalam ketidakpercayaan antara negara-negara, mendorong perlombaan senjata yang lebih intensif di bidang AI dan menghambat dialog diplomatik.
Risiko Misinformasi dan Disinformasi: AI juga dapat digunakan untuk menghasilkan kampanye misinformasi dan disinformasi canggih yang dapat memicu konflik atau melemahkan stabilitas.
Tantangan Hukum Internasional: Hukum konflik bersenjata yang ada mungkin tidak memadai untuk mengatasi tantangan unik yang ditimbulkan oleh AI militer, dan tanpa kesepakatan global, adaptasi hukum menjadi sulit.
Dampak pada Negara Berkembang: Negara-negara yang kurang maju dalam teknologi AI mungkin menjadi lebih rentan terhadap kekuatan yang memiliki AI militer canggih, menciptakan ketidakseimbangan kekuatan baru.

Situasi ini menuntut refleksi ulang terhadap pendekatan regulasi `teknologi perang` dan kebutuhan akan dialog yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Meskipun deklarasi ini tidak mengikat secara hukum, penolakan oleh AS dan China melemahkan legitimasi dan potensi dampaknya.

Masa Depan Dialog dan Kerjasama

Meskipun ada kemunduran ini, kebutuhan untuk mengatur `AI militer` tetap menjadi prioritas utama bagi `keamanan dunia`.

Dialog dan kerja sama internasional harus terus berlanjut, mungkin dalam format yang berbeda atau dengan fokus yang lebih bertahap. Pendekatan alternatif bisa melibatkan perjanjian bilateral atau multilateral yang lebih kecil yang berfokus pada aspek-aspek spesifik dari `regulasi AI`, seperti transparansi dalam pengembangan, pengujian, atau penggunaan sistem senjata otonom tertentu.

Penting bagi komunitas internasional untuk terus menekan negara-negara besar agar terlibat dalam diskusi yang konstruktif dan menemukan titik temu untuk mengelola risiko `teknologi perang` yang terus berkembang.

Kegagalan untuk melakukannya dapat memiliki konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki bagi stabilitas dan keamanan global di masa depan.

Penolakan Amerika Serikat dan China terhadap deklarasi global AI militer adalah momen krusial yang menyoroti kompleksitas dan urgensi pengaturan teknologi yang revolusioner ini.

Keputusan ini tidak hanya mencerminkan perbedaan pandangan strategis, tetapi juga mempertegas tantangan besar dalam mencapai konsensus global untuk mengelola `AI militer` secara bertanggung jawab. Masa depan `keamanan dunia` akan sangat bergantung pada kemampuan negara-negara untuk mengatasi perbedaan ini dan membangun jembatan untuk `regulasi AI` yang efektif dan etis dalam konteks militer.