Aturan Pajak Kripto Baru 2025 Siap-Siap Cuan Kamu Bisa Makin Gede

VOXBLICK.COM - Kabar baik buat kamu para pejuang cuan di dunia digital. Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan perubahan besar dalam aturan main perpajakan untuk aset kripto yang rencananya akan mulai berlaku pada tahun 2025. Selama ini, banyak investor ritel merasa sedikit terbebani dengan skema pajak yang ada, yang sering disebut-sebut sebagai pajak ganda. Nah, reformasi perpajakan kripto yang akan datang ini membawa angin segar, terutama dengan wacana penghapusan salah satu komponen pajaknya. Ini bukan cuma sekadar perubahan angka, tapi sebuah langkah strategis yang bisa membuat ekosistem aset kripto di Indonesia jadi lebih menarik dan kompetitif. Bagi kamu yang baru mulai atau sudah lama berkecimpung di dunia kripto, memahami perubahan ini adalah kunci untuk bisa memaksimalkan potensi keuntunganmu di masa depan. Aturan baru ini, yang sering dikaitkan dengan implementasi kerangka kerja PMK 50/2025, adalah bagian dari evolusi besar di sektor keuangan digital Indonesia. Jadi, apa saja yang berubah dan bagaimana dampaknya buat portofolio kamu? Mari kita bedah bersama.

Membedah Aturan Pajak Kripto Saat Ini: Apa yang Berlaku Sekarang?

Sebelum kita melompat ke masa depan, penting banget buat kamu paham dulu aturan main yang berlaku saat ini. Sejak Mei 2022, transaksi aset kripto di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022.

Aturan ini memberikan kepastian hukum yang sebelumnya abu-abu, tapi juga memperkenalkan skema yang unik. Saat ini, setiap kali kamu melakukan transaksi jual aset kripto, kamu dikenakan dua jenis pajak sekaligus.

Pertama adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Final.

Besarannya adalah 0,1% dari nilai transaksimu jika kamu bertransaksi di Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) atau bursa yang terdaftar resmi di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Jika kamu nekat bertransaksi di platform yang tidak terdaftar, tarifnya melonjak dua kali lipat menjadi 0,2%. PPh ini bersifat final, artinya keuntungan dari penjualan aset kripto kamu tidak perlu dihitung lagi dalam SPT Tahunan Pribadi, cukup dilaporkan saja.

Kedua, dan ini yang sering jadi sumber keluhan, adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Aset kripto saat ini masih dianggap sebagai komoditi oleh Bappebti, bukan sebagai alat pembayaran atau instrumen keuangan.

Karena statusnya sebagai komoditi digital, maka transaksinya dikenakan PPN. Tarifnya adalah 0,11% dari nilai transaksi jika melalui platform terdaftar, dan akan menjadi 0,22% jika platformnya ilegal. Jadi, secara total, setiap transaksi penjualanmu saat ini dipotong pajak sebesar 0,21% (0,1% PPh + 0,11% PPN).

Skema inilah yang sering disebut sebagai pajak ganda.

Komunitas dan para pelaku industri berargumen bahwa pengenaan PPh dan PPN secara bersamaan untuk satu objek transaksi membuat beban pajak kripto di Indonesia menjadi relatif tinggi dibandingkan negara lain. Ini bisa mengurangi daya saing pasar aset kripto lokal dan sedikit mengerem laju pertumbuhan investor ritel. Meski begitu, pemerintah pada saat itu berdalih bahwa aturan ini adalah solusi sementara untuk memberikan landasan hukum sambil menunggu kerangka regulasi yang lebih matang, terutama seiring dengan rencana perpindahan pengawasan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selamat Tinggal Pajak Ganda! Inilah Esensi Reformasi Perpajakan Kripto 2025

Inilah bagian yang paling ditunggu-tunggu. Reformasi perpajakan kripto yang dicanangkan untuk tahun 2025 adalah jawaban atas berbagai masukan dari komunitas dan pelaku industri.

Perubahan ini didasari oleh semangat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang disahkan pada akhir 2022. Salah satu mandat utama dari UU ini adalah memindahkan pengawasan aset kripto dan aset digital lainnya dari Bappebti ke OJK, selambat-lambatnya pada Januari 2025.

Perpindahan pengawasan ini punya implikasi besar terhadap status aset kripto. Jika OJK yang mengawasi, maka aset kripto akan diakui sebagai instrumen keuangan dan investasi, bukan lagi sekadar komoditi.

Perubahan status inilah yang menjadi kunci dari reformasi pajak kripto.

• Penghapusan PPN Kripto: Karena statusnya berubah menjadi instrumen keuangan, maka pengenaan PPN menjadi tidak relevan lagi. PPN pada dasarnya dikenakan pada penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Instrumen keuangan seperti saham, obligasi, atau reksa dana tidak dikenakan PPN. Dengan demikian, komponen PPN sebesar 0,11% pada transaksi aset kripto akan dihapuskan. Ini adalah kemenangan besar bagi para investor ritel dan trader pemula.


• Fokus pada PPh Kripto (Pajak atas Capital Gain): Tanpa PPN, maka satu-satunya pajak yang akan berlaku adalah Pajak Penghasilan (PPh). Skema PPh ini kemungkinan besar juga akan disesuaikan. Jika saat ini PPh dikenakan secara final atas seluruh nilai transaksi (baik untung maupun rugi), skema baru berpotensi besar akan mengenakan PPh hanya atas keuntungan modal (capital gain). Ini adalah model yang jauh lebih adil dan umum diterapkan di banyak negara. Kamu hanya akan membayar pajak dari keuntungan bersih yang kamu dapatkan, bukan dari total nilai penjualan.

Bayangkan seperti ini: saat ini kamu menjual pizza seharga Rp100.000. Kamu kena PPN 0,11% (Rp110) dan PPh 0,1% (Rp100) dari harga jual itu, tidak peduli kamu untung atau rugi saat membuat pizza itu.

Nanti, dengan skema baru, kamu hanya akan bayar PPh dari selisih harga jual dan modal membuat pizza (keuntunganmu). Ini membuat perhitungan pajak kripto menjadi lebih logis dan meringankan beban, terutama bagi trader yang sering melakukan transaksi dengan margin tipis.

Apa Kata Para Ahli dan Pelaku Industri?

Perubahan besar ini tentu saja mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Para ahli dan pelaku industri melihat ini sebagai langkah maju untuk menciptakan ekosistem aset kripto yang lebih sehat dan matang di Indonesia.

Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Teguh Budiharto, dalam beberapa kesempatan menjelaskan bahwa penyesuaian aturan ini dilakukan untuk menyelaraskan perlakuan pajak kripto dengan instrumen keuangan lainnya, sejalan dengan amanat UU P2SK. Dalam sebuah diskusi yang dikutip oleh CNBC Indonesia, disebutkan bahwa ketika pengawasan beralih ke OJK, maka kripto akan diperlakukan sebagai jasa keuangan dan PPN-nya otomatis akan dihilangkan. Ini adalah konfirmasi langsung dari regulator yang memberikan kepastian bagi pasar.

Dari sisi pelaku industri, CEO Indodax, Oscar Darmawan, juga menyuarakan optimismenya. Beliau berpendapat bahwa penghapusan PPN akan membuat pajak kripto di Indonesia menjadi lebih kompetitif.

Selama ini, beban pajak yang relatif tinggi membuat sebagian investor mungkin lebih memilih bertransaksi di bursa luar negeri. Dengan adanya reformasi perpajakan kripto ini, diharapkan likuiditas akan kembali ke pasar domestik, mendorong pertumbuhan volume transaksi di platform-platform lokal. Hal ini tidak hanya menguntungkan investor ritel, tetapi juga memperkuat industri aset kripto nasional secara keseluruhan.

Asosiasi Pedagang Aset Kripto Fisik Indonesia (ASPAKRINDO) juga telah lama menyuarakan aspirasi ini.

Mereka percaya bahwa regulasi yang lebih ramah investor akan mendorong inovasi dan adopsi aset kripto yang lebih luas di kalangan masyarakat, terutama generasi muda yang menjadi motor utama pertumbuhan pasar ini.

Simulasi Praktis: Cuan Kamu Bisa Nambah Berapa?

Teori memang penting, tapi mari kita lihat dampak nyata dari reformasi perpajakan kripto ini ke kantongmu melalui simulasi sederhana.

Kita akan membandingkan skenario perhitungan pajak kripto saat ini dengan proyeksi skenario setelah aturan baru berlaku pada 2025.

Anggap saja kamu seorang investor ritel yang membeli 1 koin A seharga Rp 20.000.000. Beberapa bulan kemudian, harganya naik dan kamu menjualnya di harga Rp 25.000.000. Keuntungan kotor kamu adalah Rp 5.000.000.

Skenario Pajak Kripto Saat Ini (Sebelum 2025)

Dengan aturan yang berlaku sekarang, pajak dihitung dari total nilai transaksi penjualanmu (Rp 25.000.000).

• PPh Final (0,1%): 0,1% x Rp 25.000.000 = Rp 25.000


• PPN (0,11%): 0,11% x Rp 25.000.000 = Rp 27.500


• Total Pajak yang Kamu Bayar: Rp 25.000 + Rp 27.500 = Rp 52.500


• Keuntungan Bersih Kamu: Rp 5.000.000 - Rp 52.500 = Rp 4.947.500

Skenario Pajak Kripto Baru (Proyeksi Mulai 2025)

Di skenario baru, PPN dihapus. Pemerintah kemungkinan akan menetapkan tarif PPh Final yang baru untuk transaksi aset kripto sebagai instrumen keuangan. Tarifnya belum diumumkan secara resmi, namun para analis memprediksi tarifnya akan dibuat kompetitif, bisa jadi tetap di 0,1% atau sedikit disesuaikan. Mari kita asumsikan untuk simulasi ini tarif PPh Final menjadi sedikit lebih tinggi, misalnya 0,15% dari nilai transaksi, namun tanpa PPN.

• PPh Final (asumsi 0,15%): 0,15% x Rp 25.000.000 = Rp 37.500


• PPN: Rp 0 (Dihapuskan)


• Total Pajak yang Kamu Bayar: Rp 37.500


• Keuntungan Bersih Kamu: Rp 5.000.000 - Rp 37.500 = Rp 4.962.500

Dari simulasi ini, kamu bisa lihat ada penghematan pajak sebesar Rp 15.000. Mungkin terlihat kecil untuk satu transaksi, tapi bayangkan jika kamu adalah seorang trader pemula yang aktif melakukan puluhan atau ratusan transaksi dalam sebulan.

Akumulasi penghematan ini akan menjadi sangat signifikan. Ini membuktikan bahwa reformasi perpajakan kripto ini benar-benar berpihak pada efisiensi dan keuntungan investor.

Dampak Lebih Luas dari Reformasi Perpajakan Kripto Ini

Perubahan aturan pajak kripto ini bukan hanya soal angka di laporan transaksimu. Dampaknya jauh lebih luas dan berpotensi mengubah wajah industri aset kripto di Indonesia secara fundamental.

Pertama, meningkatkan daya saing global. Dengan skema pajak yang lebih ringan dan sederhana, Indonesia akan menjadi destinasi yang lebih menarik bagi para investor dan pengembang proyek kripto, baik lokal maupun internasional.

Negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia sudah memiliki kerangka pajak yang lebih ramah, dan langkah ini akan membuat Indonesia mampu bersaing secara sehat.

Kedua, mendorong adopsi massal. Beban pajak yang lebih rendah dan aturan yang lebih jelas akan menghilangkan salah satu keraguan terbesar bagi calon investor baru.

Ini bisa memicu gelombang adopsi baru, terutama dari kalangan profesional muda dan Gen-Z yang secara alami sudah tertarik dengan teknologi dan investasi digital. Pasar akan menjadi lebih likuid dan dinamis.

Ketiga, memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Perpindahan pengawasan ke OJK menempatkan aset kripto setara dengan produk keuangan lainnya.

Ini memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam mengembangkan dan melindungi industri ini. Bagi investor ritel, ini berarti perlindungan konsumen yang lebih baik dan kerangka hukum yang lebih solid untuk berinvestasi.

Keempat, meningkatkan pendapatan negara secara berkelanjutan.

Meskipun tarif per transaksi mungkin lebih rendah, volume transaksi yang diperkirakan akan meroket bisa jadi justru meningkatkan total penerimaan pajak dari sektor aset kripto dalam jangka panjang. Ini adalah situasi win-win, di mana investor senang dan negara tetap mendapatkan pemasukan yang optimal.

Apa yang Harus Kamu Lakukan Sekarang Sebagai Investor Ritel?

Menghadapi perubahan besar ini, kamu tidak perlu panik. Justru, ini adalah saat yang tepat untuk mempersiapkan diri agar bisa memanfaatkan peluangnya secara maksimal saat aturan baru berlaku.

Berikut adalah beberapa langkah praktis yang bisa kamu ambil sebagai seorang investor ritel atau trader pemula:

1. Tetap Tenang dan Terinformasi: Aturan ini masih dalam tahap finalisasi dan baru akan berlaku pada 2025. Terus pantau informasi resmi dari sumber-sumber terpercaya seperti situs web Kementerian Keuangan, OJK, dan media finansial kredibel. Jangan mudah termakan rumor atau FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt) yang beredar di media sosial.


2. Biasakan Mencatat Transaksi dengan Rapi: Ini adalah kebiasaan baik yang harus kamu mulai dari sekarang. Catat setiap transaksi pembelian dan penjualan aset kripto kamu, termasuk tanggal, jumlah, dan harga. Banyak aplikasi atau platform exchange sudah menyediakan fitur riwayat transaksi yang bisa kamu unduh. Pencatatan yang baik akan sangat mempermudah kamu saat musim pelaporan pajak tiba, apapun skema yang berlaku.


3. Pahami Portofoliomu Secara Mendalam: Gunakan waktu ini untuk mengevaluasi kembali strategi investasimu. Aset kripto mana yang kamu pegang untuk jangka panjang (HODL) dan mana yang untuk trading jangka pendek? Memahami tujuan investasimu akan membantumu mengambil keputusan yang lebih baik di bawah kerangka regulasi yang baru.


4. Jangan Ragu untuk Belajar: Dunia aset kripto dan regulasinya sangat dinamis. Manfaatkan sumber belajar online, webinar, atau komunitas untuk terus meng-upgrade pengetahuanmu tentang PPh kripto, PPN kripto, dan seluk-beluk investasi digital lainnya. Semakin kamu paham, semakin percaya diri kamu dalam berinvestasi.

Perlu diingat, semua informasi yang dibahas di sini bersifat edukatif dan berdasarkan data serta proyeksi yang tersedia saat ini. Ini bukanlah nasihat keuangan atau perpajakan.

Aturan final mengenai PMK 50/2025 atau peraturan penggantinya bisa saja memiliki detail yang berbeda, jadi sangat penting untuk selalu merujuk pada peraturan resmi yang akan diterbitkan oleh pemerintah atau berkonsultasi dengan profesional di bidang pajak jika portofolio investasimu sudah cukup besar.

Langkah pemerintah untuk mereformasi sistem pajak kripto adalah sinyal yang sangat positif.

Ini menunjukkan bahwa regulator mendengarkan aspirasi publik dan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan investasi yang adil, transparan, dan mendukung pertumbuhan. Bagi kamu para investor ritel dan trader pemula, masa depan investasi aset kripto di Indonesia tampak semakin cerah. Persiapkan dirimu, tetaplah terinformasi, dan bersiaplah untuk menyambut era baru investasi digital yang lebih menjanjikan. Perjalanan menuju kemerdekaan finansial melalui aset kripto kini mendapatkan jalur yang lebih mulus dan jelas.

Andre Nenobesi

Apa Reaksi Anda?

Suka 0

Tidak Suka 0

Cinta 0

Lucu 0

Marah 0

Sedih 0

Wow 0