Bupati Sukabumi Terima Kunjungan Kaukus Perempuan Politik Indonesia KPPI

VOXBLICK.COM - Bupati Sukabumi, Asep Japar, menerima kunjungan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) di Pendopo Sukabumi pada Senin (3/6/2024). Pertemuan ini berfokus pada penguatan peran perempuan dalam politik daerah, khususnya dalam memperluas partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik di Kabupaten Sukabumi.

Dalam dialog tersebut, Bupati Asep Japar didampingi sejumlah pejabat daerah, sementara delegasi KPPI dipimpin oleh Ketua Umum KPPI Kabupaten Sukabumi, Ernie Indriati Saragih Manihuruk.

Kedua pihak berdiskusi mengenai berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi perempuan untuk lebih terlibat aktif di ranah politik lokal.

Fokus Pembahasan: Peningkatan Keterwakilan Perempuan

Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi, persentase keterwakilan perempuan di legislatif daerah masih di bawah 30 persen, jauh dari target minimal yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam pertemuan ini, KPPI menegaskan urgensi menciptakan ekosistem yang mendukung perempuan untuk maju sebagai calon legislatif maupun eksekutif.

Ernie Indriati Saragih Manihuruk menyampaikan, “KPPI hadir untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif dalam menentukan arah kebijakan daerah.

Kami berharap pemerintah daerah dapat memfasilitasi pelatihan, edukasi politik, serta akses jaringan yang lebih luas untuk perempuan.”

Bupati Asep Japar menyambut baik inisiatif KPPI. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam memperkuat peran perempuan, tidak hanya dalam politik, tetapi juga di bidang sosial dan ekonomi.

“Partisipasi perempuan adalah kunci kemajuan daerah. Kami berupaya membuka ruang diskusi dan kolaborasi lintas organisasi demi kemajuan bersama,” jelasnya.

Program Strategis KPPI di Sukabumi

Pada kesempatan tersebut, KPPI juga memaparkan beberapa program strategis yang tengah dijalankan di Sukabumi, antara lain:

• Penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan perempuan untuk kader partai politik dan organisasi masyarakat.
• Advokasi peraturan daerah ramah gender melalui kerja sama legislatif dan eksekutif.
• Pendampingan perempuan calon legislatif dalam proses pendaftaran dan kampanye.
• Penyuluhan tentang hak-hak politik perempuan di tingkat desa dan kecamatan.

Seluruh inisiatif tersebut mendapat dukungan pemerintah daerah, baik dalam bentuk fasilitasi tempat, narasumber, maupun penyebaran informasi kepada masyarakat luas.

Dampak Lebih Luas: Menuju Tata Kelola Pemerintahan Inklusif

Peningkatan peran perempuan dalam politik lokal di Sukabumi memiliki implikasi yang signifikan bagi tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif.

Dengan keterwakilan perempuan yang lebih besar, proses pengambilan keputusan publik diharapkan akan mencerminkan kebutuhan beragam kelompok masyarakat, termasuk isu kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang kerap menjadi fokus perhatian perempuan.

Studi dari LIPI pada 2023 menunjukkan, daerah dengan tingkat partisipasi perempuan yang tinggi dalam politik cenderung lebih responsif terhadap isu-isu kesejahteraan keluarga dan anak.

Hal ini membuka peluang bagi Kabupaten Sukabumi untuk menjadi contoh praktik baik dalam pengarusutamaan gender di tingkat lokal.

Dorongan KPPI untuk memperluas partisipasi perempuan juga sejalan dengan agenda nasional dan internasional, seperti Sustainable Development Goals (SDGs) poin 5 tentang kesetaraan gender.

Kolaborasi antara organisasi masyarakat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan di bidang politik dan pemerintahan.

Konteks Lokal dan Tantangan Kedepan

Kabupaten Sukabumi dengan jumlah penduduk perempuan mencapai lebih dari 1,2 juta jiwa (BPS 2023), memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan.

Namun, tantangan masih dihadapi, mulai dari budaya patriarki, keterbatasan akses pendidikan politik, hingga minimnya dukungan keluarga dan lingkungan kerja.

KPPI dan pemerintah daerah menegaskan pentingnya pendekatan lintas sektor, melibatkan dunia pendidikan, organisasi keagamaan, serta kelompok pemuda untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan daerah.

Pertemuan Bupati Sukabumi dan KPPI diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, mendorong terciptanya kebijakan yang lebih ramah perempuan, dan memperluas ruang partisipasi perempuan dalam politik lokal.

Upaya kolaboratif ini dapat mempercepat terwujudnya tatanan masyarakat yang lebih adil dan inklusif di Kabupaten Sukabumi.

VOXBLICK

Apa Reaksi Anda?

Suka 0

Tidak Suka 0

Cinta 0

Lucu 0

Marah 0

Sedih 0

Wow 0