Drama Sawit Global Hadapi Aturan Eropa: Sertifikasi ISPO RSPO Masa Depan

Oleh Andre Nenobesi

Minggu, 12 Oktober 2025 - 17.40 WIB

Drama Sawit Global Hadapi Aturan Eropa: Sertifikasi ISPO RSPO Masa Depan (Foto oleh Shanavas VI di Unsplash).

VOXBLICK.COM - Pernah dengar soal minyak sawit yang jadi rebutan? Nah, sekarang ada babak baru dalam cerita panjang ini, khususnya tentang standar keberlanjutan dan dampaknya pada masa depan industri. Kali ini, fokusnya ada pada bagaimana standar global seperti ISPO dan RSPO berhadapan dengan regulasi baru yang super ketat dari Uni Eropa (EU). Jadi, begini. Minyak sawit bukan cuma sekadar bahan baku gorengan atau kosmetik di rumahmu. Ini adalah komoditas vital yang menopang ekonomi jutaan orang, terutama di Indonesia dan Malaysia. Tapi, produksinya sering dikaitkan dengan isu lingkungan seperti deforestasi dan isu sosial. Untuk menjawab tantangan ini, muncul lah berbagai standar sertifikasi berkelanjutan.

Mengenal ISPO dan RSPO: Penjaga Keberlanjutan Minyak Sawit

Di dunia minyak sawit berkelanjutan, ada dua nama besar yang sering disebut: ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).

Keduanya punya misi yang sama, yaitu memastikan produksi minyak sawit dilakukan secara bertanggung jawab.

ISPO: Standar Nasional Indonesia
ISPO adalah sertifikasi wajib untuk semua produsen minyak sawit di Indonesia. Tujuannya jelas, untuk memastikan industri kelapa sawit Indonesia memenuhi prinsip keberlanjutan. Standar ini mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta kepatuhan terhadap hukum nasional. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pertanian, terus mendorong penguatan standar ISPO agar semakin diakui di pasar internasional.
RSPO: Standar Global Multi-Stakeholder
Beda lagi dengan RSPO. Ini adalah inisiatif global yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari produsen, pengolah, konsumen, hingga LSM lingkungan. RSPO bersifat sukarela, tapi pengakuan globalnya sangat kuat. Prinsip dan Kriteria RSPO dianggap sebagai salah satu standar paling komprehensif untuk minyak sawit berkelanjutan, mencakup pelestarian lingkungan, hak pekerja, dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Kedua sertifikasi ini sejatinya merupakan upaya serius dari produsen dan pemerintah untuk menunjukkan komitmen pada praktik minyak sawit berkelanjutan.

Data dari RSPO menunjukkan bahwa sekitar 19% dari total produksi minyak sawit global sudah tersertifikasi RSPO pada tahun 2022. Sementara itu, pemerintah Indonesia menargetkan seluruh perkebunan kelapa sawit akan bersertifikasi ISPO dalam beberapa tahun ke depan, demi menjamin kredibilitas minyak sawit Indonesia di mata dunia.

Regulasi EU yang Bikin Pusing: EUDR dan Tantangannya

Nah, di tengah upaya ISPO dan RSPO mengawal minyak sawit berkelanjutan, Uni Eropa datang dengan regulasi EU baru yang cukup menghebohkan, yaitu EU Deforestation Regulation (EUDR). Regulasi ini, yang mulai berlaku pada akhir 2024, mewajibkan produk yang masuk ke pasar Eropa, termasuk minyak sawit, bebas dari deforestasi dan diproduksi secara legal. Artinya, setiap komoditas harus bisa dibuktikan tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi setelah 31 Desember 2020. Ini bukan cuma soal deforestasi. EUDR juga menuntut informasi geolokasi spesifik dari lahan tempat produk dipanen. Tujuannya? Untuk memastikan setiap produk bisa ditelusuri sampai ke akarnya. Bagi Uni Eropa, ini adalah langkah penting untuk memerangi perubahan iklim dan melindungi keanekaragaman hayati global. Seperti yang dijelaskan oleh Parlemen Eropa, “EUDR merupakan respons ambisius terhadap kontribusi konsumsi UE terhadap deforestasi dan degradasi hutan di seluruh dunia.” Informasi lebih lanjut bisa ditemukan di situs resmi Parlemen Eropa.

Pertarungan Standar: ISPO/RSPO vs. EUDR

Di sinilah inti permasalahannya.

Meskipun ISPO dan RSPO sudah punya standar keberlanjutan minyak sawit yang kuat, ada beberapa hal di EUDR yang dianggap lebih ketat atau berbeda, sehingga menimbulkan tantangan besar bagi produsen minyak sawit. Ini bukan cuma masalah teknis, tapi juga diplomatik.

Definisi Deforestasi
Salah satu poin krusial adalah perbedaan definisi deforestasi. EUDR punya batasan waktu yang jelas (setelah 2020), sementara standar ISPO/RSPO mungkin memiliki kriteria yang sedikit berbeda atau rentang waktu yang lebih fleksibel. Hal ini bisa jadi isu krusial bagi perkebunan yang sudah ada sebelum EUDR dirilis.
Ketertelusuran (Traceability)
Persyaratan geolokasi dalam EUDR sangat spesifik. Setiap produk minyak sawit harus bisa ditelusuri hingga ke batas petak lahan (plot of land) tempat ia dipanen. Ini merupakan tantangan besar, terutama bagi petani kecil atau smallholders yang mungkin tidak punya sistem pencatatan sekompleks perusahaan besar. Sistem yang ada di ISPO dan RSPO mungkin perlu diupgrade secara signifikan untuk memenuhi detail ini.
Lingkup Regulasi
EUDR juga mencakup aspek lain seperti hak asasi manusia dan hak masyarakat adat, yang mungkin tidak sekomprehensif dalam standar sertifikasi berkelanjutan lainnya, atau interpretasinya berbeda.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) sering menyuarakan kekhawatiran ini, menekankan bahwa regulasi EUDR bisa berpotensi menghambat ekspor minyak sawit Indonesia ke Eropa.

Mereka melihatnya sebagai bentuk hambatan perdagangan yang diskriminatif, mengingat upaya besar yang sudah dilakukan melalui ISPO dan RSPO. Di sisi lain, Uni Eropa berdalih bahwa regulasi EU ini adalah upaya global untuk mengatasi krisis iklim dan bukan target diskriminatif terhadap komoditas tertentu.

Masa Depan Sertifikasi ISPO/RSPO dan Industri Minyak Sawit

Lalu, bagaimana masa depan sawit dan sertifikasi ISPO/RSPO di tengah badai regulasi EU ini? Ada beberapa skenario yang mungkin terjadi, dan semuanya menuntut adaptasi serta kolaborasi yang kuat.

1. Harmonisasi dan Pengakuan Bersama

Idealnya, akan ada dialog intensif antara pemerintah produsen minyak sawit (seperti Indonesia) dengan Uni Eropa. Tujuannya adalah mencari titik temu atau harmonisasi antara standar ISPO/RSPO dengan EUDR. Jika standar-standar ini bisa diakui secara mutual, maka beban bagi produsen akan berkurang drastis. Proses ini bisa berarti penyesuaian di kedua belah pihak untuk mencapai kesepahaman yang lebih baik mengenai minyak sawit berkelanjutan. Peneliti dari Center for International Forestry Research (CIFOR) juga telah menganalisis dampak potensial EUDR terhadap negara-negara produsen dan menekankan pentingnya kerja sama internasional. Kamu bisa cek lebih lanjut laporan mereka di situs CIFOR.

2. Peningkatan Kapasitas dan Teknologi

Produsen minyak sawit, terutama petani kecil, harus didukung untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memenuhi standar EUDR.

Ini termasuk adopsi teknologi untuk ketertelusuran, seperti penggunaan GPS untuk menandai lokasi perkebunan dan sistem data digital yang terintegrasi. Pemerintah dan organisasi seperti RSPO bisa berperan aktif dalam menyediakan pelatihan dan bantuan teknis.

3. Diversifikasi Pasar

Jika persyaratan EUDR terlalu sulit dipenuhi, produsen minyak sawit mungkin akan mencari pasar ekspor lain di luar Eropa. Namun, ini bukan solusi jangka panjang karena isu keberlanjutan global semakin menjadi perhatian di banyak negara.

Oleh karena itu, investasi pada minyak sawit berkelanjutan tetap menjadi prioritas utama. Komitmen terhadap minyak sawit berkelanjutan melalui ISPO dan RSPO tetap krusial. Ini bukan hanya tuntutan pasar, tapi juga kebutuhan bumi dan masyarakat. Tantangan regulasi EU memang besar, tapi juga menjadi momentum bagi industri minyak sawit untuk berbenah dan menunjukkan bahwa produk mereka layak dipercaya di pasar global. Perjalanan minyak sawit menuju standar global yang diakui semua pihak memang tidak mudah. Ada banyak kepentingan dan perspektif yang harus disatukan. Namun, satu hal yang pasti, transparansi dan komitmen kuat terhadap praktik keberlanjutan adalah kunci untuk memastikan masa depan sawit tetap cerah, baik bagi produsen maupun konsumen di seluruh dunia. Perkembangan regulasi dan respons dari berbagai pihak masih terus berlangsung, jadi penting untuk tetap mengikuti informasi terbaru.