Indonesia Diduga Terjebak Strategi AS di Board of Peace, Kata Pakar Unair

VOXBLICK.COM - Analisis tajam dari pakar Hubungan Internasional Universitas Airlangga (Unair) mengemuka, menyoroti potensi Indonesia terjebak dalam strategi geopolitik Amerika Serikat melalui keanggotaan atau keterlibatan dalam inisiatif yang disebut "Board of Peace". Pandangan ini menggarisbawahi kompleksitas dinamika kekuatan global dan implikasinya terhadap posisi serta kebijakan luar negeri Indonesia di kancah internasional.

Dr. Budi Santoso, Guru Besar Hubungan Internasional Unair, dalam paparannya baru-baru ini, menyatakan bahwa partisipasi Indonesia dalam forum atau inisiatif global yang didorong oleh kekuatan besar seperti Amerika Serikat perlu dicermati dengan

seksama. Menurutnya, meskipun niat awal Board of Peace mungkin terdengar muliayakni mendorong perdamaian dan stabilitasada risiko tersembunyi bahwa platform semacam itu dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk memproyeksikan kepentingan strategis suatu negara adidaya, dalam hal ini Amerika Serikat.

Ancaman Terhadap Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Kekhawatiran utama Dr. Santoso berpusat pada potensi erosi prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Prinsip ini menekankan kemandirian dalam menentukan sikap dan tindakan di tengah persaingan blok-blok kekuatan.

Jika Indonesia terlalu dalam terlibat atau terikat pada agenda yang didominasi oleh satu kekuatan adidaya, kemampuannya untuk bersikap netral dan menjadi penengah yang efektif di panggung global bisa terkompromi.

"Board of Peace, atau entitas serupa, bisa saja dirancang untuk membentuk koalisi negara-negara yang secara implisit atau eksplisit mendukung narasi dan kepentingan strategis AS, terutama dalam konteks persaingan dengan Tiongkok atau Rusia," jelas

Dr. Santoso. "Bagi Indonesia, yang selama ini berupaya menjaga keseimbangan dan tidak memihak, jebakan ini bisa sangat halus namun memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kredibilitas diplomatik kita."

Analisis ini mengacu pada pola historis di mana kekuatan besar seringkali menggunakan mekanisme multilateral atau inisiatif perdamaian untuk memajukan agenda mereka sendiri.

Dengan menawarkan dukungan, bantuan, atau pengakuan internasional melalui platform tersebut, negara-negara partisipan dapat secara tidak sadar terikat pada kerangka kerja yang pada akhirnya menguntungkan arsitek utamanya.

Dinamika Geopolitik Global dan Posisi Indonesia

Isu ini tidak dapat dilepaskan dari konteks dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

Persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok, ditambah dengan ketegangan di berbagai kawasan seperti Indo-Pasifik, menempatkan negara-negara berkembang seperti Indonesia pada posisi yang rentan. Mereka dihadapkan pada tekanan untuk memilih sisi atau setidaknya menunjukkan preferensi tertentu.

Indonesia, dengan posisinya yang strategis di Asia Tenggara dan perannya sebagai motor ASEAN, memiliki bobot geopolitik yang signifikan.

Keterlibatannya dalam forum internasional, termasuk Board of Peace, akan selalu diamati dengan cermat oleh semua pihak. Oleh karena itu, setiap langkah perlu dipertimbangkan matang-matang agar tidak menyeret Indonesia ke dalam konflik kepentingan yang bukan miliknya.

Pertimbangan yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia mencakup:

• Evaluasi Tujuan Sebenarnya: Memahami secara mendalam apa agenda tersembunyi di balik pembentukan atau promosi Board of Peace oleh AS.
• Kemandirian Kebijakan: Memastikan bahwa partisipasi tidak mengikat Indonesia pada kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan nasional atau prinsip bebas aktif.
• Diversifikasi Kemitraan: Menjaga hubungan yang seimbang dengan berbagai kekuatan besar, tidak hanya AS, untuk menghindari ketergantungan tunggal.
• Peran ASEAN: Memanfaatkan forum regional seperti ASEAN untuk memperkuat posisi tawar kolektif dan menyuarakan kepentingan bersama negara-negara di kawasan.

Implikasi bagi Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Jika dugaan Dr. Santoso terbukti, implikasi bagi kebijakan luar negeri Indonesia akan sangat signifikan.

Pertama, hal ini dapat mengganggu keseimbangan hubungan Indonesia dengan negara-negara adidaya lainnya, terutama Tiongkok dan Rusia, yang mungkin memandang partisipasi Indonesia sebagai langkah menjauh dari netralitas. Kedua, kredibilitas Indonesia sebagai mediator atau jembatan di berbagai konflik internasional bisa menurun, karena dianggap telah berpihak.

Secara ekonomi, keterikatan pada satu blok kekuatan juga berpotensi membatasi opsi perdagangan dan investasi Indonesia.

Amerika Serikat, melalui pengaruhnya, mungkin mendorong kebijakan yang menguntungkan perusahaannya atau membatasi kerja sama dengan negara-negara yang dianggap rival. Hal ini tentu akan berdampak pada upaya Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Lebih jauh, terjebak dalam strategi AS dapat mempengaruhi persepsi publik domestik.

Masyarakat Indonesia, yang umumnya menjunjung tinggi kemandirian dan kedaulatan, mungkin mempertanyakan arah kebijakan luar negeri jika dianggap terlalu condong ke salah satu kekuatan. Oleh karena itu, pemerintah harus transparan dan komunikatif dalam menjelaskan setiap keputusan partisipasi dalam forum internasional.

Analisis pakar Unair ini menjadi pengingat penting bagi para pengambil keputusan di Jakarta. Dalam lanskap geopolitik yang terus bergeser, kehati-hatian dan kecermatan dalam setiap langkah diplomatik adalah kunci.

Mempertahankan prinsip bebas aktif bukan hanya retorika, melainkan sebuah strategi fundamental untuk menjaga kedaulatan dan memajukan kepentingan nasional Indonesia di tengah kompleksitas kekuatan global.

VOXBLICK

Apa Reaksi Anda?

Suka 0

Tidak Suka 0

Cinta 0

Lucu 0

Marah 0

Sedih 0

Wow 0