Indonesia Mengatur AI Inovasi Didukung atau Dihambat Kebijakan Pemerintah?

Oleh Andre Nenobesi

Selasa, 19 Agustus 2025 - 21.20 WIB

Indonesia Mengatur AI Inovasi Didukung atau Dihambat Kebijakan Pemerintah?

Regulasi AI Pemerintah Indonesia (Foto oleh Aadil Ayub di Unsplash).

VOXBLICK.COM - Langkah besar pertama dalam perjalanan Indonesia merumuskan kebijakan pemerintah Indonesia terkait AI adalah peluncuran Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA) untuk periode 2020-2045. Dokumen yang dirumuskan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini bukan sekadar kumpulan angan-angan, melainkan sebuah peta jalan komprehensif.

Stranas KA menetapkan visi yang jelas: menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaya saing global melalui pengembangan AI. Ini adalah fondasi dari seluruh upaya pengembangan AI di tanah air, yang menandakan keseriusan pemerintah dalam mengadopsi teknologi Indonesia. Fokusnya tidak hanya pada teknologi itu sendiri, tetapi pada dampaknya terhadap pembangunan nasional.

Kebijakan pemerintah Indonesia ini secara spesifik mengidentifikasi lima bidang prioritas nasional yang akan menjadi arena utama penerapan kecerdasan artifisial. Bidang-bidang ini meliputi:

Kesehatan

Pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk diagnosis penyakit yang lebih cepat dan akurat, manajemen data pasien yang efisien, hingga pengembangan obat-obatan baru. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ini adalah contoh nyata bagaimana pengembangan AI didorong untuk manfaat sosial.

Reformasi Birokrasi

Menggunakan AI untuk menciptakan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan bebas dari korupsi. Bayangkan pengurusan dokumen yang diproses oleh sistem cerdas, mengurangi waktu tunggu dan intervensi manusia yang tidak perlu.

Regulasi AI di sektor ini bertujuan untuk efisiensi.

Pendidikan dan Riset

Stranas KA mendorong penggunaan kecerdasan artifisial untuk personalisasi pembelajaran, analisis data akademik untuk peningkatan kurikulum, dan akselerasi riset di berbagai bidang ilmu.

Ini adalah investasi jangka panjang dalam sumber daya manusia unggul.

Ketahanan Pangan

Aplikasi teknologi Indonesia berbasis AI dalam pertanian presisi (precision agriculture), prediksi cuaca yang lebih akurat untuk penjadwalan tanam, dan manajemen rantai pasok yang efisien untuk mengurangi pemborosan pangan.

Mobilitas dan Kota Cerdas (Smart City)

Pengembangan AI untuk manajemen lalu lintas yang dinamis, sistem transportasi publik yang terintegrasi, dan pengelolaan sumber daya kota (air, listrik, limbah) yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Strategi nasional AI ini menjadi tulang punggung bagi visi kota masa depan di Indonesia.

Selain lima pilar utama tersebut, Stranas KA juga menekankan empat area pendukung krusial: pengembangan talenta, etika dan kebijakan, infrastruktur dan data, serta riset dan inovasi industri.

Ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia memandang pengembangan AI secara holistik, menyadari bahwa teknologi canggih memerlukan ekosistem yang kuat, mulai dari SDM yang kompeten hingga regulasi AI yang jelas.

Pagar Etika di Era Digital: Surat Edaran Menkominfo No. 9 Tahun 2023

Jika Stranas KA adalah peta jalannya, maka Surat Edaran (SE) Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial adalah rambu-rambu lalu lintasnya.

Di tengah pesatnya adopsi AI generatif dan model bahasa lainnya, pemerintah bergerak cepat untuk meletakkan fondasi etika AI. Langkah ini sangat krusial untuk memastikan bahwa pengembangan AI di Indonesia berjalan di koridor yang benar, melindungi masyarakat dari potensi dampak negatif. Kebijakan pemerintah Indonesia ini tidak bertujuan untuk menghambat, melainkan untuk memandu.

Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria, dalam sebuah kesempatan menekankan bahwa "Surat Edaran ini menjadi panduan bagi para pelaku usaha, baik swasta maupun pemerintah dalam menyikapi perkembangan AI." Pernyataan ini menegaskan posisi pemerintah sebagai fasilitator yang mengedepankan inovasi bertanggung jawab.

SE ini menetapkan sejumlah nilai etika AI yang harus dipatuhi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), baik lingkup publik maupun privat. Beberapa prinsip utamanya adalah:

Inklusivitas

Sistem AI tidak boleh diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, gender, atau latar belakang lainnya.

Pengembangan AI harus memastikan keadilan dan kesetaraan bagi semua pengguna.

Kemanusiaan

Teknologi kecerdasan artifisial harus selalu menghormati dan melindungi martabat serta hak asasi manusia. AI adalah alat untuk manusia, bukan sebaliknya.

Keamanan

Pengembang harus memastikan produk AI mereka aman dari penyalahgunaan, tahan terhadap serangan siber, dan dapat diandalkan dalam operasinya.

Ini adalah bagian penting dari regulasi AI yang berfokus pada perlindungan konsumen.

Aksesibilitas

Manfaat dari pengembangan AI harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, untuk mencegah terciptanya kesenjangan digital yang baru.

Transparansi

Pengguna harus diberi tahu ketika mereka berinteraksi dengan sistem AI.

Selain itu, proses pengambilan keputusan oleh AI harus dapat dijelaskan dan dipahami (explainable AI), terutama untuk keputusan yang berdampak signifikan pada kehidupan seseorang.

Kredibilitas dan Akuntabilitas

Harus ada mekanisme yang jelas untuk mempertanggungjawabkan kesalahan atau kerugian yang disebabkan oleh sistem AI.

Ini adalah pilar penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap teknologi Indonesia.

Penting untuk dicatat bahwa lanskap regulasi ini bersifat dinamis; seiring perkembangan teknologi, penyesuaian kebijakan kemungkinan besar akan terus dilakukan untuk menjawab tantangan baru.

Kehadiran SE ini merupakan langkah awal yang proaktif dari kebijakan pemerintah Indonesia untuk menciptakan ekosistem kecerdasan artifisial yang etis dan terpercaya.

Benteng Pertahanan Data: Peran BSSN dan UU PDP

Pengembangan AI tidak bisa dilepaskan dari bahan bakar utamanya: data. Semakin canggih sebuah sistem kecerdasan artifisial, semakin besar volume data yang dibutuhkannya.

Di sinilah peran regulasi AI yang berkaitan dengan privasi dan keamanan data menjadi sangat vital. Indonesia telah memiliki payung hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini menjadi benteng pertahanan bagi data pribadi warga negara dari potensi eksploitasi dalam pengembangan AI.

Setiap pengembang atau perusahaan yang menggunakan data pribadi warga Indonesia untuk melatih model AI mereka wajib mematuhi prinsip-prinsip dalam UU PDP, seperti persetujuan yang sah (lawful consent), pembatasan tujuan pemrosesan data, dan kewajiban untuk menjaga keamanan data tersebut.

Regulasi AI ini secara tidak langsung memaksa para inovator untuk menerapkan pendekatan 'privacy by design', di mana aspek perlindungan data sudah dipikirkan sejak awal tahap perancangan sistem. Selain UU PDP, peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga menjadi sentral.

BSSN bertanggung jawab atas keamanan siber nasional, dan sistem AI yang terhubung ke jaringan merupakan salah satu objek vital yang perlu dilindungi. Kebijakan pemerintah Indonesia melalui BSSN berfokus pada pencegahan dan penanggulangan insiden siber, termasuk yang mungkin menargetkan infrastruktur AI.

Sinergi antara UU PDP sebagai payung hukum privasi dan BSSN sebagai penjaga keamanan siber menciptakan kerangka kerja yang solid untuk memastikan bahwa pengembangan AI di Indonesia tidak mengorbankan kedaulatan dan keamanan data warganya.

Ini adalah bagian tak terpisahkan dari strategi nasional AI yang komprehensif.

Menimbang Tantangan dan Peluang Masa Depan

Peta jalan sudah ada, rambu-rambu etika AI telah dipasang, dan benteng data telah diperkuat. Namun, perjalanan pengembangan AI di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan nyata. Salah satu yang terbesar adalah kesenjangan talenta (talent gap).

Kebutuhan akan ahli data, insinyur machine learning, dan spesialis AI lainnya masih jauh lebih besar daripada pasokan yang tersedia. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi sektor pendidikan. Tantangan lainnya adalah ketersediaan infrastruktur komputasi berkinerja tinggi (High-Performance Computing) dan akses terhadap dataset lokal berkualitas tinggi yang relevan untuk melatih model kecerdasan artifisial.

Meskipun demikian, di balik tantangan tersebut, terbentang peluang yang luar biasa besar. Potensi ekonomi digital Indonesia adalah salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Dengan adopsi AI yang tepat sasaran, Indonesia dapat melesatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi di berbagai sektor, dan menciptakan lapangan kerja baru di bidang teknologi Indonesia.

Kebijakan pemerintah Indonesia yang suportif, jika dieksekusi dengan baik, dapat menjadi katalisator utama. Regulasi AI yang jelas dan tidak memberatkan akan memberikan kepastian bagi investor dan inovator. Dukungan pendanaan untuk riset dan startup, serta kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah akan mengakselerasi siklus inovasi. Masa depan pengembangan AI di Indonesia adalah sebuah narasi yang sedang ditulis.

Peran pemerintah melalui serangkaian kebijakan dan regulasi AI ini adalah sebagai penulis skenario yang mengarahkan alur cerita menuju hasil yang positif: sebuah bangsa yang tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen teknologi kecerdasan artifisial yang inovatif, beretika, dan berdaya saing global.

Arah yang diambil oleh Indonesia dalam menavigasi era kecerdasan artifisial menunjukkan sebuah keseimbangan yang cermat.

Di satu sisi, ada dorongan kuat untuk inovasi yang tertuang dalam Strategi Nasional AI, sebuah manifesto ambisius untuk masa depan teknologi Indonesia. Di sisi lain, ada kehati-hatian yang terefleksi dalam pedoman etika AI dan penegakan UU Pelindungan Data Pribadi. Pendekatan dua sisi ini bukanlah sebuah kontradiksi, melainkan sebuah strategi matang.

Pemerintah menyadari bahwa untuk berlari kencang dalam perlombaan AI global, fondasi yang kuat berupa kepercayaan publik, keamanan siber, dan koridor etis mutlak diperlukan. Rangkaian kebijakan pemerintah Indonesia ini, dari Stranas KA hingga SE Kominfo, membentuk sebuah ekosistem yang dirancang untuk menumbuhkan inovasi yang bertanggung jawab.

Jalan di depan tidak akan mulus, namun dengan kerangka kerja yang telah diletakkan, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan kekuatan transformatif kecerdasan artifisial demi kemajuan bangsa.