Industri Stablecoin Lawan Larangan Unhosted Wallet Bank of England

Oleh VOXBLICK

Selasa, 23 Juni 2026 - 12.45 WIB

Industri Stablecoin Lawan Larangan Unhosted Wallet Bank of England

Industri stablecoin menolak larangan (Foto oleh Oli)

VOXBLICK.COM - Industri stablecoin tengah berhadapan dengan rencana kebijakan baru dari Bank of England yang mengarah pada larangan terhadap unhosted wallet. Usulan ini memicu perdebatan hangat karena menyentuh jantung infrastruktur pembayaran modern: bagaimana pengguna memegang, mengakses, dan memindahkan nilai dalam bentuk token yang dirancang agar tetap stabil. Bagi banyak pelaku pasar, larangan unhosted wallet dianggap berisiko mengurangi akses, meningkatkan biaya kepatuhan, dan pada akhirnya membuat sistem pembayaran sterling kurang kompetitif dibandingkan ekosistem global.

Namun, penolakan industri stablecoin bukan sekadar reaksi emosional terhadap regulasi.

Mereka menilai bahwa pendekatan larangan total berpotensi mengorbankan prinsip keseimbangan: perlindungan konsumen dan pencegahan penyalahgunaan tetap penting, tetapi harus disusun dengan cara yang proporsional. Di sisi lain, regulator juga khawatir terhadap risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan hilangnya jejak transaksi. Di sinilah benturan kepentingan terjadidan dampaknya bisa terasa langsung pada cara pembayaran berbasis sterling dan aset digital berinteraksi.

Latar Kebijakan: Mengapa Bank of England Menyoroti Unhosted Wallet?

Untuk memahami mengapa Bank of England mendorong larangan unhosted wallet, penting membedakan dua konsep yang sering tercampur dalam diskusi publik: hosted dan unhosted wallet.

Hosted wallet umumnya berada dalam kontrol perantara (misalnya penyedia layanan atau bursa), sedangkan unhosted wallet memberikan kendali langsung kepada penggunabiasanya melalui kunci privat yang dimiliki pengguna.

Regulator cenderung melihat unhosted wallet sebagai tantangan karena pengguna dapat melakukan transaksi tanpa harus melalui titik pengawasan yang lebih jelas, seperti otentikasi atau kontrol berbasis identitas yang dipegang pihak ketiga.

Dalam kerangka kepatuhan, kekhawatiran utama biasanya berkaitan dengan:

Jejak audit dan pelacakan transaksi untuk kebutuhan kepatuhan (compliance).
Risiko anonimitas fungsional yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal.
Kesulitan intervensi ketika terjadi pelanggaran, karena tidak semua aktivitas melewati “gerbang” penyedia layanan.

Namun, di sinilah industri stablecoin menilai kebijakan larangan total berpotensi “menyapu terlalu luas”. Mereka berargumen bahwa masalah kepatuhan bisa ditangani melalui desain regulasi yang lebih cerdas, bukan hanya melarang jenis wallet tertentu.

Argumen Industri Stablecoin: Larangan Unhosted Wallet Terlalu Ekstrem

Industri stablecoin menolak rencana Bank of England karena mereka melihat unhosted wallet sebagai elemen penting untuk kedaulatan pengguna dan efisiensi teknologi blockchain.

Bagi banyak pelaku pasar, membatasi unhosted wallet sama dengan membatasi cara pengguna mengelola aset digital merekapadahal stablecoin dirancang untuk memfasilitasi transfer nilai yang cepat dan relatif murah.

Berikut beberapa poin utama yang biasanya menjadi dasar penolakan industri:

Proporsionalitas regulasi: penindakan harus fokus pada risiko nyata (misalnya aktivitas ilegal), bukan pada arsitektur dompet yang secara inheren tidak otomatis ilegal.
Inovasi dan persaingan: jika Inggris terlalu ketat, aktivitas bisa berpindah ke yurisdiksi lain dengan aturan lebih seimbang.
Kontrol pengguna: unhosted wallet memberi pengguna kendali atas kunci privat, yang dianggap meningkatkan ketahanan terhadap pembekuan sepihak oleh perantara.
Teknologi tidak sama dengan pelanggaran: kepatuhan dapat diimplementasikan di lapisan lain seperti onboarding, pemrosesan fiat on/off-ramp, dan pelaporan transaksi.

Dengan kata lain, industri stablecoin ingin regulator menargetkan mekanisme yang benar-benar berkorelasi dengan risikobukan hanya melarang bentuk wallet yang memberi kontrol langsung pada pengguna.

Dampak ke Sistem Pembayaran Sterling: Efisiensi Bisa Terganggu

Sistem pembayaran berbasis sterling menghadapi tantangan yang lebih luas: bagaimana menjaga keamanan, kepatuhan, dan stabilitas, sekaligus tetap lincah menghadapi inovasi global.

Stablecoin sering diposisikan sebagai jembatan untuk mempercepat settlement, mengurangi biaya transaksi lintas pihak, dan meningkatkan akses bagi pengguna yang sebelumnya sulit terlayani oleh sistem tradisional.

Jika larangan unhosted wallet diberlakukan, dampaknya bisa muncul dalam beberapa bentuk:

Settlement menjadi lebih “terpusat”: pengguna dipaksa mengandalkan perantara (hosted), sehingga kecepatan dan biaya bisa berubah tergantung model layanan penyedia.
Biaya kepatuhan meningkat: semakin banyak aktivitas yang harus melewati kontrol pihak ketiga, semakin besar biaya operasional untuk verifikasi dan monitoring.
Likuiditas bisa menurun: pengguna yang ingin memegang stablecoin untuk kebutuhan tertentu mungkin mengurangi aktivitas jika akses mereka dibatasi.
Risiko vendor lock-in: hosted wallet cenderung membuat pengguna lebih terikat pada satu ekosistem, yang dapat mengurangi fleksibilitas.

Industri stablecoin berpendapat bahwa sistem pembayaran sterling seharusnya mendapatkan manfaat dari tokenisasi dan infrastruktur digital, selama kerangka regulasi mampu menjaga integritas pasar.

Larangan yang terlalu luas berpotensi membuat sterling tidak memanfaatkan peluang efisiensi tersebut.

Bagaimana Regulasi yang “Lebih Seimbang” Seharusnya Dibentuk?

Penolakan industri bukan berarti mereka menolak regulasi. Yang mereka minta adalah pendekatan yang lebih seimbang: tetap melindungi sistem keuangan, namun tidak mematikan mekanisme yang membuat stablecoin berguna.

Dalam diskusi publik, beberapa ide “lebih seimbang” yang sering muncul antara lain:

Fokus pada titik risiko: regulasi dapat menyasar proses on/off-ramp, verifikasi identitas, dan pelaporan transaksi berisiko tinggi.
Standar kepatuhan berbasis kemampuan: bukan “semua atau tidak sama sekali”, melainkan aturan yang mempertimbangkan tingkat kontrol dan transparansi tiap desain layanan.
Auditability dan pelaporan: meningkatkan kemampuan pelacakan melalui mekanisme teknis dan prosedural tanpa menghilangkan kontrol pengguna sepenuhnya.
Mitigasi risiko melalui kebijakan transaksi: misalnya pembatasan terhadap perilaku tertentu, bukan melarang kategori wallet secara menyeluruh.

Dengan kerangka seperti ini, industri berharap regulator bisa mengurangi risiko penyalahgunaan sambil tetap menjaga akses pengguna. Pendekatan yang lebih presisi juga memungkinkan inovasi berjalan di bawah pengawasan yang jelas.

Respons Pelaku Industri: Dari Advokasi Hingga Rencana Teknis

Penolakan terhadap larangan unhosted wallet biasanya datang dalam beberapa bentuk: advokasi kebijakan, penawaran model kepatuhan, dan pengembangan fitur yang mendukung transparansi.

Pelaku industrimulai dari penerbit stablecoin, penyedia infrastruktur, hingga perusahaan compliancecenderung menekankan bahwa mereka siap bekerja sama dengan regulator.

Secara praktis, respons yang sering didorong industri meliputi:

Kolaborasi dengan regulator untuk menyusun standar kepatuhan yang realistis dan dapat diaudit.
Penerapan kontrol di sisi layanan seperti verifikasi pengguna, pemantauan transaksi, dan prosedur eskalasi.
Penguatan mekanisme keamanan agar pengguna tidak mudah menjadi korban penipuan atau kehilangan aset akibat kesalahan.
Transparansi model bisnis untuk menunjukkan bagaimana risiko dikelola tanpa mengorbankan akses.

Tujuan akhirnya adalah menciptakan ekosistem stablecoin yang dapat dipercayabukan hanya patuh di atas kertas, tetapi juga efektif dalam praktik.

Kenapa Isu Ini Penting untuk Pengguna dan Ekonomi?

Perdebatan stablecoin vs larangan unhosted wallet sering terdengar teknis, tetapi dampaknya menyentuh hal yang sangat nyata: kemampuan individu dan bisnis untuk melakukan pembayaran yang cepat, biaya yang lebih efisien, serta akses yang lebih luas

terhadap layanan keuangan.

Bagi pengguna, pembatasan pada unhosted wallet bisa berarti lebih sedikit pilihan pengelolaan aset dan potensi perubahan pengalaman pengguna.

Bagi bisnis, terutama yang beroperasi lintas batas, perubahan aturan dapat memengaruhi kecepatan settlement dan biaya operasional. Dari sudut pandang ekonomi, jika Inggris kehilangan momentum adopsi teknologi pembayaran digital, kompetisi inovasi bisa bergeser ke yurisdiksi lain.

Ke Mana Arah Kebijakan Ini?

Saat Bank of England mempertimbangkan rencana larangan unhosted wallet, industri stablecoin akan terus mendorong dialog yang lebih konstruktif.

Mereka ingin regulator tidak hanya melihat risiko dari sisi arsitektur dompet, tetapi juga dari sisi proses, kontrol, dan kemampuan audit dalam ekosistem pembayaran sterling.

Pada akhirnya, pertarungan kebijakan ini bukan sekadar soal “boleh atau tidak boleh”. Ini tentang bagaimana membangun kerangka regulasi yang menjaga integritas sistem keuangan sekaligus memungkinkan inovasi.

Jika regulasi dibuat terlalu ketat dan tidak proporsional, manfaat stablecoin terhadap efisiensi pembayaran bisa terpangkas. Namun jika regulator dan industri mampu menyusun standar yang seimbang, stablecoin dapat menjadi komponen yang semakin matang dalam ekosistem pembayaran moderndengan keamanan, transparansi, dan akses yang lebih baik bagi semua pihak.