Jangan Andalkan AI untuk Mengurus Pajak Anda Tahun Ini

VOXBLICK.COM - Uji coba terbaru terhadap empat chatbot kecerdasan buatan (AI) terkemuka menunjukkan bahwa teknologi ini masih belum mampu menangani pelaporan pajak secara akurat. Penelitian yang dilakukan pada awal tahun ini melibatkan ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), Claude (Anthropic), dan Copilot (Microsoft), di mana masing-masing chatbot diuji untuk menjawab pertanyaan dan simulasi kasus perpajakan yang umum dihadapi oleh wajib pajak individu di berbagai negara.

Dari pengujian tersebut, keempat AI terbukti kerap melakukan kesalahan dalam perhitungan pajak, salah menginterpretasikan aturan, serta gagal memahami pengecualian atau perubahan regulasi terbaru.

Dalam beberapa kasus, chatbot bahkan memberikan jawaban yang saling bertentangan atau menyarankan langkah yang berisiko menimbulkan masalah hukum bagi penggunanya. Temuan ini menjadi perhatian khusus bagi para profesional keuangan, pelaku usaha, dan individu yang selama ini mulai mempertimbangkan penggunaan aplikasi pajak berbasis AI sebagai solusi otomatisasi.

Hasil Uji Coba: Banyak Kekeliruan, Potensi Risiko Nyata

Dalam studi yang dipublikasikan oleh Consumer Reports pada Maret 2024, chatbot diuji dengan 30 pertanyaan pajak dasar, termasuk perhitungan penghasilan kena pajak, penentuan tarif pajak progresif, dan pemanfaatan potongan atau kredit pajak.

Dari seluruh pertanyaan, tidak satu pun chatbot AI yang mampu memberikan jawaban benar di atas 70%. Bahkan, pada skenario pengisian formulir pajak sederhana, ChatGPT dan Copilot sama-sama gagal menafsirkan aturan pengecualian tertentu, sehingga hasil perhitungan mereka berpotensi menyebabkan pemilik laporan terkena denda atau audit.

• ChatGPT sering salah dalam mengklasifikasikan jenis penghasilan dan keliru memberi saran soal deduksi.
• Gemini kurang responsif terhadap pertanyaan detail terkait perubahan peraturan tahun berjalan.
• Claude cenderung menghindari menjawab kasus pajak rumit, dengan alasan kurangnya data atau ketidakpastian hukum.
• Copilot mampu menampilkan referensi regulasi, namun sering mengacu pada aturan yang sudah tidak berlaku.

"Teknologi AI memang berkembang pesat, namun pada aspek yang memerlukan presisi hukum seperti perpajakan, risikonya masih terlalu besar untuk diserahkan sepenuhnya pada mesin," ujar Dr. Dwi Nugroho, pengamat teknologi finansial dari Universitas

Indonesia. Ia menegaskan bahwa kesalahan sederhana dalam pelaporan pajak dapat berujung pada sanksi administratif hingga pidana, sehingga kehati-hatian pengguna sangat diperlukan.

Risiko Bagi Pengguna Aplikasi Pajak Berbasis AI

Meningkatnya popularitas aplikasi pajak berbasis AI di Indonesia dan dunia membawa tantangan baru. Banyak individu maupun UMKM berharap dapat menghemat waktu dan biaya dengan mengandalkan chatbot AI untuk mengisi dan melaporkan SPT Tahunan.

Namun, hasil uji coba tadi menyoroti sejumlah risiko nyata:

• Kesalahan perhitungan pajak yang dapat menyebabkan kekurangan atau kelebihan bayar.
• Saran keliru terkait pemanfaatan potongan, sehingga memicu audit atau pemeriksaan fiskus.
• Kurangnya update atas peraturan pajak terbaru, terutama dalam konteks lokal seperti Indonesia yang kerap mengalami perubahan regulasi.
• Potensi pelanggaran privasi data jika pengguna menginput informasi sensitif ke dalam sistem AI tanpa perlindungan keamanan memadai.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sejak 2022 jumlah pelaporan SPT secara elektronik memang meningkat, namun mayoritas masih menggunakan aplikasi resmi DJP atau jasa konsultan pajak.

Penggunaan chatbot AI secara mandiri belum direkomendasikan, kecuali sebagai alat bantu tanya jawab non-transaksional.

Dampak Lebih Luas: Implikasi bagi Industri dan Regulasi

Temuan ini membawa dampak signifikan terhadap industri teknologi finansial (fintech) dan pengembang aplikasi berbasis AI. Di satu sisi, inovasi AI berpotensi mempercepat proses otomasi pelaporan keuangan.

Namun di sisi lain, tuntutan akurasi dan kepatuhan hukum di bidang perpajakan menuntut standar yang jauh lebih tinggi dibanding aplikasi AI untuk penggunaan umum.

Regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DJP, kini tengah mengkaji kebijakan yang membatasi penggunaan AI dalam pelaporan pajak tanpa supervisi manusia.

Beberapa negara maju bahkan mulai mewajibkan audit independen terhadap aplikasi pajak berbasis AI sebelum diizinkan beredar di pasar.

Bagi masyarakat, temuan ini menjadi pengingat penting untuk tidak sepenuhnya menggantungkan urusan pajak pada sistem AI.

Kolaborasi antara teknologi dan profesional tetap dibutuhkan agar pelaporan pajak berjalan akurat, aman, serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

VOXBLICK

Apa Reaksi Anda?

Suka 0

Tidak Suka 0

Cinta 0

Lucu 0

Marah 0

Sedih 0

Wow 0