Kejadian Drift Bisa Masuk Kelalaian Perdata Menurut Pengacara Crypto

Oleh VOXBLICK

Senin, 08 Juni 2026 - 13.45 WIB

Kejadian Drift Bisa Masuk Kelalaian Perdata Menurut Pengacara Crypto

Drift kena serangan besar (Foto oleh Markus Winkler)

VOXBLICK.COM - Kasus peretasan Drift Protocol di jaringan Solana kembali memunculkan pertanyaan yang tidak hanya teknis, tetapi juga hukum: apakah insiden seperti ini bisa dipandang sebagai kelalaian perdata? Menurut sejumlah pengacara crypto, “drift” dalam konteks keamananmulai dari konfigurasi yang lemah, kontrol akses yang longgar, sampai respons insiden yang tidak memadaidapat memenuhi unsur kelalaian perdata apabila terbukti ada kewajiban kehati-hatian yang tidak dijalankan dan kerugian yang timbul secara wajar.

Namun, penting dicatat: pembahasan ini bukan berarti semua peretasan otomatis dianggap kelalaian. Dalam hukum perdata, yang dicari adalah hubungan sebab-akibat dan standar kehati-hatian yang seharusnya dipenuhi.

Dengan kata lain, bukan “ada hack”, tetapi “ada kelalaian” yang dapat ditunjukkan dari praktik operasional, tata kelola, atau langkah pencegahan yang seharusnya dilakukan.

Di bawah ini, kita bedah bagaimana pengacara crypto biasanya menilai apakah sebuah insiden keamanantermasuk kasus yang terkait Drift Protocoldapat masuk ranah tanggung jawab perdata.

Kamu juga akan melihat indikator-indikator praktis yang perlu diperhatikan pengguna DeFi agar lebih paham risiko, bukan sekadar “mengandalkan keberuntungan”.

Kenapa “drift” keamanan bisa dikaitkan dengan kelalaian perdata?

Dalam bahasa awam, “drift” sering merujuk pada penyimpangan atau pergeseran.

Dalam konteks keamanan, drift bisa berarti pergeseran dari standar operasional yang seharusnya dipatuhi: misalnya, patch yang terlambat, audit yang tidak memadai, atau kebijakan akses yang tidak sesuai. Ketika penyimpangan ini berkontribusi pada terjadinya pelanggaran, pengacara crypto melihatnya sebagai indikasi kelalaian.

Secara konseptual, kelalaian perdata biasanya diuji lewat beberapa komponen, seperti:

Kewajiban kehati-hatian: apakah pihak pengelola/penanggung jawab sistem memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan pada tingkat tertentu?
Pelanggaran standar: apakah ada bukti bahwa standar tersebut tidak dipenuhi (misalnya kontrol keamanan yang lemah)?
Kausalitas: apakah pelanggaran itu berhubungan langsung dengan kerugian yang dialami pengguna?
Kerugian: apakah pengguna benar-benar mengalami kerugian finansial yang dapat dihitung?

Kalau poin-poin ini bisa dirangkai, maka “drift” operasional dapat berubah dari isu teknis menjadi isu hukum.

Di sinilah pendapat pengacara crypto biasanya menekankan: insiden keamanan adalah fakta, tetapi kelalaian adalah kesimpulan hukum yang harus dibuktikan.

Indikasi operasional security yang sering jadi sorotan

Dalam praktik, pengacara crypto cenderung melihat “jejak” sebelum insiden terjadi. Bukan untuk menyalahkan siapa pun secara emosional, melainkan untuk menilai apakah ada pola kelalaian yang wajar.

Berikut beberapa indikator yang sering muncul dalam analisis:

Keterlambatan patch: jika ada kerentanan yang diketahui publik atau temuan internal, tetapi pembaruan keamanan tidak dilakukan dalam rentang waktu yang masuk akal.
Kontrol akses berisiko: misalnya kunci admin, permissioning, atau manajemen signer yang terlalu longgar dibanding praktik terbaik industri.
Audit yang tidak memadai atau tidak ditindaklanjuti: audit bisa saja dilakukan, tetapi yang dipertanyakan adalah apakah hasil audit diimplementasikan secara serius.
Kurangnya monitoring dan respons insiden: sistem yang tidak memantau anomali atau tidak punya rencana respons bisa dianggap tidak memenuhi kewajiban kehati-hatian.
Manajemen perubahan (change management) yang lemah: perubahan kontrak atau parameter tanpa prosedur pengujian dan validasi yang ketat.
Transparansi yang kurang: tidak ada penjelasan memadai terkait risiko, konfigurasi, atau mekanisme mitigasi yang seharusnya diketahui pengguna.

Untuk kasus Drift Protocol di Solana, narasi hukum yang mungkin dibangun biasanya berangkat dari pertanyaan: apakah ada “tanda-tanda” yang seharusnya membuat tim menurunkan risiko, namun tidak dilakukan? Jika iya, maka “drift” operasional bisa

diposisikan sebagai pemicu yang memperbesar kemungkinan terjadinya peretasan.

Peretasan Drift Protocol: bagaimana hubungan sebab-akibat diuji?

Bagian tersulit dalam sengketa perdata adalah membuktikan hubungan sebab-akibat.

Pengacara crypto biasanya tidak berhenti pada “terjadi hack”, tetapi menelusuri rantai peristiwa: kerentanan apa yang dieksploitasi, bagaimana eksploitasi itu bekerja, dan apakah ada tindakan pencegahan yang secara wajar bisa mengurangi dampak.

Dalam kerangka analisis, biasanya yang dicari adalah:

Apakah kerentanan yang dieksploitasi sudah diketahui sebelumnya (atau setidaknya dapat diprediksi berdasarkan praktik keamanan)?
Apakah ada kontrol yang seharusnya menghambat eksploitasi (misalnya rate limit, circuit breaker, atau validasi parameter)?
Apakah desain sistem memprioritaskan keamanan atau justru mengorbankan keamanan demi kecepatan/fitur?
Apakah kerugian pengguna merupakan konsekuensi wajar dari pelanggaran tersebut?

Jika penyelidikan menunjukkan bahwa peretasan terjadi karena kombinasi kelemahan yang dapat dicegahmisalnya konfigurasi tertentu yang tidak sesuai standarmaka peluang argumentasi “kelalaian perdata” bisa menguat.

Tetapi jika ditemukan bahwa kerentanan sangat baru, tidak terdeteksi meski standar kehati-hatian dipenuhi, maka klaim kelalaian akan lebih sulit.

Perlu diingat: DeFi bukan ruang tanpa aturan

Banyak orang menganggap DeFi seperti “zona liar” yang kebal tanggung jawab. Padahal, dalam sengketa perdata, yang diuji adalah perilaku dan kewajiban kehati-hatian dari pihak-pihak tertentu.

Walaupun protokolnya bersifat terdesentralisasi, tetap ada pihak yang bisa memegang kontrol atau pengaruh, seperti pengembang inti, operator multisig, penyedia infrastruktur, atau pengelola yang mengatur parameter tertentu.

Di sinilah istilah “pengacara crypto” biasanya muncul: mereka mencoba memetakan struktur tanggung jawab.

Apakah kerugian bisa dituntut dari entitas tertentu? Apakah ada dasar kontraktual atau pernyataan risiko? Apakah ada pengabaian terhadap praktik keamanan yang seharusnya?

Untuk pengguna, poin pentingnya adalah: meskipipun DeFi berbasis smart contract, dampaknya tetap manusiawiuang bisa hilang, dan proses pembuktian hukum bisa menjadi panjang.

Yang bisa kamu lakukan sebagai pengguna DeFi agar lebih siap

Kamu mungkin tidak bisa mengubah kebijakan keamanan protokol secara langsung, tapi kamu bisa mengurangi risiko dan memperkuat posisi ketika terjadi insiden. Berikut langkah praktis yang bisa langsung kamu terapkan:

Biasakan membaca mekanisme risiko: lihat dokumen, parameter, dan bagaimana dana dipakai/diakses (misalnya aturan upgrade, admin keys, atau batasan kontrol).
Evaluasi reputasi dan track record: apakah tim respons terhadap temuan keamanan sebelumnya cepat dan transparan?
Diversifikasi posisi: jangan menaruh seluruh aset di satu protokol, terutama yang memiliki kompleksitas tinggi.
Pahami model rugi: tentukan skenario terburuk (worst-case) dari likuiditas, oracle, dan mekanisme eksekusi.
Simpan bukti: transaksi, hash, screenshot konfigurasi, dan timeline kejadian. Bukti ini penting jika suatu saat kamu perlu mengajukan klaim.
Gunakan akses yang aman: pakai perangkat bersih, hindari signing sembarangan, dan pertimbangkan penggunaan hardware wallet bila relevan.

Dengan kebiasaan ini, kamu bukan hanya “menghindari hack”, tetapi juga mempersiapkan diri secara rasional bila insiden terjaditermasuk ketika isu hukum seperti kelalaian perdata mulai dibahas.

Implikasi untuk ekosistem: standar keamanan dan tata kelola jadi makin penting

Jika kasus Drift Protocol benar-benar mendorong pembahasan kelalaian perdata, efeknya bisa meluas: protokol DeFi akan semakin didorong untuk memperkuat operational security dan memperjelas tanggung jawab.

Pengacara crypto biasanya mendorong kerangka yang lebih “terukur”, misalnya standar audit yang jelas, kebijakan patch, monitoring, serta prosedur respons insiden.

Untuk ekosistem, ini bisa menjadi sinyal bahwa pasar tidak hanya menilai performa, tetapi juga ketahanan. Dan untuk pengguna, ini berarti kamu perlu lebih selektif: bukan hanya melihat APY, tetapi juga melihat bagaimana protokol mengelola risiko.

Singkatnya, pendapat pengacara crypto bahwa kejadian driftdalam arti penyimpangan operasional securitybisa masuk kelalaian perdata bukan sekadar opini.

Itu adalah cara membaca insiden peretasan Drift Protocol di Solana sebagai fenomena yang mungkin memiliki unsur hukum: kewajiban kehati-hatian, pelanggaran standar, dan kerugian yang bisa ditelusuri sebab-akibatnya. Sambil menunggu proses hukum atau kajian lanjutan, kamu tetap bisa mengambil langkah praktis untuk mengurangi risiko dan menyiapkan bukti, sehingga keputusan DeFi kamu lebih terukur dan tidak hanya bergantung pada keberuntungan.