Pajak Kripto Bikin Cuan Berkurang Tenang Ini Strategi Jitu Mengatasinya

VOXBLICK.COM - Kamu lagi asyik memantau pergerakan pasar, tiba-tiba teringat ada potongan saat jual atau beli aset kripto. Benar, itu adalah pajak kripto. Bagi banyak anak muda yang baru terjun ke dunia investasi digital, istilah pajak seringkali terdengar menyeramkan dan rumit. Rasanya seperti rintangan baru yang harus dihadapi setelah berhasil memahami apa itu blockchain dan candlestick. Tapi jangan panik dulu. Memahami pajak kripto di Indonesia sebenarnya tidak sesulit yang kamu bayangkan. Kuncinya adalah mengetahui aturannya dan punya strategi yang tepat, entah kamu seorang trader harian yang aktif bertransaksi setiap jam atau investor jangka panjang yang sabar menunggu momen. Anggap saja ini bagian dari permainan, sebuah level baru yang harus kamu taklukkan untuk menjadi investor yang lebih cerdas dan bertanggung jawab.

Membedah Aturan Main Pajak Kripto di Indonesia

Sejak tahun 2022, pemerintah Indonesia secara resmi memberlakukan pajak untuk setiap transaksi aset kripto. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.

03/2022. Penting untuk kamu catat bahwa pemerintah tidak memandang aset kripto sebagai mata uang, melainkan sebagai komoditas digital yang bisa diperdagangkan. Karena statusnya sebagai komoditas, maka transaksinya dikenakan dua jenis pajak sekaligus.

Dua Jenis Pajak yang Perlu Kamu Tahu

• Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Setiap kali kamu membeli aset kripto, kamu akan dikenakan PPN. Tarifnya adalah 0,11% dari nilai transaksimu. Pajak ini dipungut karena aset kripto dianggap sebagai Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.


• Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22: Setiap kali kamu menjual aset kripto dan mendapatkan penghasilan dari penjualan tersebut, kamu akan dikenakan PPh. Tarifnya adalah 0,1% dari nilai transaksimu. Pajak ini bersifat final, yang artinya perhitungan pajaknya sudah selesai dan tidak akan diperhitungkan lagi dengan penghasilan lain di akhir tahun.

Kabar baiknya, kamu tidak perlu repot-repot menghitung dan menyetor sendiri pajak ini setiap kali bertransaksi.

Jika kamu menggunakan platform Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) atau exchange yang sudah terdaftar resmi di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), seperti Indodax atau Tokocrypto, mereka akan secara otomatis memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh final tersebut. Ini adalah kemudahan yang sangat membantu, namun bukan berarti tanggung jawabmu selesai begitu saja. Kamu tetap wajib melaporkan total penghasilan dari kripto ini dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan kamu.

Beda Gaya Investasi, Beda Strategi Pajak

Dunia investasi kripto diisi oleh berbagai macam pemain dengan tujuan dan strategi yang berbeda. Dua profil yang paling umum adalah trader harian dan investor jangka panjang atau yang sering disebut HODLer.

Karena cara mereka berinteraksi dengan pasar sangat berbeda, maka pendekatan mereka terhadap pajak kripto juga harus disesuaikan.

Strategi Pajak untuk Trader Harian

Seorang trader harian hidup dari volatilitas pasar. Kamu mungkin melakukan puluhan bahkan ratusan transaksi dalam sebulan untuk mencari keuntungan kecil yang jika diakumulasi menjadi besar.

Frekuensi transaksi yang tinggi ini memiliki implikasi pajak yang signifikan.

1. Disiplin Pencatatan Adalah Kunci Utama

Setiap transaksi jual yang kamu lakukan, sekecil apapun, akan dikenakan PPh 0,1%. Jika dalam sehari kamu melakukan 10 kali transaksi jual dengan total nilai Rp10.000.000, maka total PPh yang terpotong adalah Rp10.000. Angka ini mungkin terlihat kecil, tapi bayangkan jika diakumulasi selama setahun. Karena itu, pencatatan yang rapi menjadi sangat vital. Buatlah sebuah spreadsheet sederhana atau gunakan aplikasi portofolio tracker. Catat setiap detail transaksi:

• Tanggal dan Waktu Transaksi


• Jenis Aset Kripto (misal: BTC, ETH)


• Jenis Transaksi (Beli/Jual)


• Jumlah Aset yang Ditransaksikan


• Harga Beli/Jual per Aset


• Total Nilai Transaksi (dalam Rupiah)


• Biaya Platform (Fee)


• Jumlah Pajak (PPN untuk beli, PPh untuk jual) yang Terpotong

Pencatatan ini bukan hanya membantumu melacak berapa total pajak yang sudah kamu bayarkan, tapi juga untuk menganalisis profitabilitas bersih dari strategi trading kamu. Tanpa data ini, kamu seperti trading dalam kegelapan.

2. Perhitungkan Pajak Sebagai Bagian dari Biaya Trading

Banyak trader hanya fokus pada biaya platform atau fee. Padahal, pajak kripto juga merupakan biaya yang harus diperhitungkan.

Saat kamu menentukan target profit (take profit) atau batas kerugian (stop loss), masukkan PPh 0,1% ke dalam kalkulasi. Ini akan memberikan gambaran yang lebih realistis tentang keuntungan bersih yang akan kamu dapatkan. Mengabaikan faktor pajak dapat membuat strategimu yang di atas kertas terlihat menguntungkan, ternyata malah merugi tipis saat dieksekusi.

3. Jaga Psikologi Trading

Pajak yang dipotong dari setiap transaksi jual bisa sedikit mengganggu secara psikologis. Beberapa trader mungkin menjadi ragu-ragu untuk menjual karena merasa "cuan"-nya berkurang.

Penting untuk tidak membiarkan hal ini memengaruhi keputusan tradingmu. Anggap pajak sebagai biaya operasional yang tak terhindarkan. Tetaplah berpegang pada rencana trading yang sudah kamu buat berdasarkan analisis teknikal atau fundamental, bukan karena emosi sesaat akibat potongan pajak.

Strategi Pajak untuk Investor Jangka Panjang (HODLer)

Berbeda dengan trader harian, seorang investor jangka panjang membeli aset kripto dengan keyakinan pada fundamental teknologinya dan berencana menyimpannya selama bertahun-tahun.

Transaksi jarang dilakukan, sehingga dampak pajaknya pun terasa berbeda.

1. Manfaatkan Keuntungan Pajak yang Ditangguhkan

Kecantikan dari strategi HODL (Hold On for Dear Life) adalah kamu tidak merealisasikan keuntungan sampai kamu benar-benar menjual asetmu.

Selama kamu hanya membeli dan menyimpan, tidak ada PPh yang perlu dibayarkan. Kewajiban PPh final 0,1% baru muncul saat kamu menekan tombol Jual. Ini disebut penangguhan pajak (tax deferral), di mana kamu menunda pembayaran pajak ke masa depan. Ini memberimu keuntungan karena nilai investasi kamu bisa terus bertumbuh secara utuh tanpa tergerus potongan pajak penjualan secara berkala.

2. Rencanakan Penjualan Secara Strategis

Ketika akhirnya tiba saatnya untuk menjual, jangan melakukannya secara gegabah.

Jika kamu memiliki jumlah aset yang besar, pertimbangkan untuk menjualnya secara bertahap (dollar-cost averaging out). Misalnya, daripada menjual seluruh aset senilai Rp1 Miliar dalam satu waktu, kamu bisa menjualnya dalam porsi Rp100 juta setiap bulan selama 10 bulan. Meskipun total pajak yang dibayarkan pada akhirnya sama, strategi ini dapat membantumu mengelola arus kas dengan lebih baik dan mengurangi risiko menjual semua aset pada harga yang kurang optimal.

3. Dokumentasikan Harga Beli Awal

Meskipun PPh bersifat final dan dihitung dari nilai transaksi penjualan, sangat penting bagi kamu sebagai investor jangka panjang untuk tetap mencatat harga beli awal (cost basis) dari setiap aset

yang kamu miliki. Mengapa? Informasi ini sangat krusial untuk mengukur kinerja investasimu secara keseluruhan. Selain itu, regulasi pajak bisa berubah di masa depan. Ada kemungkinan suatu saat nanti Indonesia beralih dari skema PPh final ke skema pajak keuntungan modal (capital gains tax), di mana pajak dihitung dari selisih harga jual dan harga beli. Jika itu terjadi, kamu yang sudah memiliki catatan rapi sejak awal akan sangat diuntungkan.

Langkah Praktis Mengelola Pajak Kripto Kamu

Teori dan strategi sudah kita bahas. Sekarang, mari kita masuk ke langkah-langkah praktis yang bisa langsung kamu terapkan untuk mengelola kewajiban pajak kripto Indonesia dengan benar dan tanpa stres.

1. Selalu Gunakan Exchange Terdaftar Bappebti

Ini adalah langkah paling fundamental.

Dengan bertransaksi di platform yang legal dan diawasi Bappebti, kamu memastikan bahwa PPh dan PPN transaksimu sudah dipungut dan disetorkan ke negara. Ini menghindarkanmu dari potensi masalah hukum di kemudian hari. Kamu bisa memeriksa daftar lengkap platform yang terdaftar di situs resmi Bappebti.

2. Unduh Laporan Transaksi Secara Berkala

Setiap exchange resmi menyediakan fitur untuk mengunduh riwayat transaksi. Jadikan ini kebiasaan. Setiap akhir bulan atau akhir kuartal, unduh laporan transaksimu dalam format CSV atau Excel.

Simpan file-file ini di tempat yang aman, misalnya di cloud storage. Laporan ini adalah bukti potong pajakmu dan akan sangat berguna saat kamu mengisi SPT Tahunan.

3. Pahami Cara Melaporkannya di SPT Tahunan

Inilah bagian yang sering membuat orang bingung. Meskipun pajak sudah dipotong oleh exchange, kamu tetap wajib melaporkannya.

Penghasilan dari penjualan aset kripto dilaporkan pada bagian Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dalam formulir SPT Tahunan. Kamu perlu menjumlahkan seluruh nilai penjualan aset kripto kamu selama satu tahun pajak dan memasukkannya ke dalam formulir tersebut. Selain itu, jangan lupa melaporkan saldo aset kripto yang kamu miliki per 31 Desember sebagai bagian dari harta pada SPT Tahunanmu. Melaporkan dengan jujur dan benar akan membuatmu tenang.

4. Jangan Ragu Konsultasi dengan Ahli Pajak

Jika nilai transaksimu sudah sangat besar atau kamu memiliki sumber penghasilan lain yang kompleks, jangan ragu untuk menggunakan jasa konsultan pajak.

Mereka dapat membantumu memastikan semua kewajiban perpajakanmu terpenuhi dengan benar dan bahkan bisa memberikan saran untuk optimalisasi pajak yang legal. Anggap ini sebagai investasi untuk ketenangan pikiranmu.

Masa Depan Regulasi dan Pandangan Para Ahli

Regulasi pajak kripto di Indonesia masih tergolong baru dan sangat mungkin untuk terus berkembang.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Neilmaldrin Noor, pernah menyatakan bahwa pengenaan pajak ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua wajib pajak. Pemerintah melihat potensi penerimaan negara yang besar dari industri aset digital yang sedang berkembang pesat ini.

Di sisi lain, para pelaku industri seperti Teguh Kurniawan Harmanda, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO), menyambut baik adanya kepastian hukum melalui regulasi pajak ini. Namun, ia juga berharap tarifnya dapat ditinjau kembali di masa depan agar tidak memberatkan dan bisa membuat industri kripto lokal lebih kompetitif. Salah satu sumber terpercaya untuk mengikuti perkembangan ini adalah melalui publikasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak yang bisa diakses di situs resmi mereka.

Ada wacana bahwa skema PPh final saat ini mungkin hanya bersifat sementara. Ke depannya, seiring dengan semakin matangnya industri dan infrastruktur pelaporan, Indonesia bisa saja mengadopsi model capital gains tax seperti yang diterapkan di banyak negara lain. Jika ini terjadi, maka pencatatan harga beli menjadi semakin krusial. Tetap update dengan berita dan peraturan terbaru dari sumber yang kredibel seperti laman berita finansial terpercaya adalah langkah bijak bagi setiap investor.

Ingat, informasi yang disajikan di sini bertujuan untuk edukasi dan bukan merupakan nasihat keuangan atau pajak.

Setiap situasi keuangan itu unik, jadi berkonsultasi dengan profesional pajak bisa jadi langkah bijak untuk mendapatkan saran yang sesuai dengan kondisi spesifik kamu.

Menghadapi pajak kripto bukanlah akhir dari perjalanan investasimu, melainkan sebuah tanda bahwa industri ini telah diakui dan menjadi bagian penting dari perekonomian digital.

Dengan memahami aturannya dan menerapkan strategi yang tepat, kamu tidak hanya mengamankan keuntunganmu tetapi juga berkontribusi sebagai warga negara yang baik. Jadi, teruslah belajar, kelola risikomu, dan jangan biarkan pajak menjadi hantu yang menakutimu untuk terus bertumbuh di dunia investasi aset kripto yang penuh potensi ini.