Pajak Kripto Indonesia Bikin Pusing Ini Panduan Lengkap Menghadapinya

Oleh Andre Nenobesi

Kamis, 11 September 2025 - 08.05 WIB

Pajak Kripto Indonesia Bikin Pusing Ini Panduan Lengkap Menghadapinya

Aturan Baru Pajak Kripto (Foto oleh Desak Andini di Unsplash).

VOXBLICK.COM - Kamu lagi asyik melihat portofolio aset kripto yang warnanya hijau semua, rasanya seperti sedang di puncak dunia. Bitcoin, Ethereum, dan kawan-kawan altcoin lainnya sedang reli kencang. Tapi tiba-tiba, ada satu pikiran yang mengganggu di belakang kepala, Eh, ini nanti pajaknya gimana ya?. Kekhawatiran ini sangat wajar, apalagi sejak pemerintah Indonesia resmi memberlakukan aturan pajak kripto Indonesia yang membuat banyak investor muda garuk-garuk kepala. Kebijakan ini, yang sebetulnya bertujuan memberikan kepastian hukum, seringkali terasa membingungkan dengan istilah seperti PPN dan PPh. Tapi tenang saja, kamu tidak sendirian. Memahami seluk-beluk perpajakan ini adalah langkah pertama untuk menjadi investor yang lebih cerdas dan bertanggung jawab. Anggap saja ini bagian dari ‘biaya sekolah’ di dunia investasi digital yang dinamis.

Membedah Aturan Pajak Kripto Indonesia yang Bikin Galau

Dasar hukum utama yang mengatur semua ini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.

03/2022. Peraturan ini menetapkan bahwa aset kripto dianggap sebagai komoditas digital yang bisa diperdagangkan, dan karena itu, setiap transaksinya menjadi objek pajak. Nah, ada dua jenis pajak utama yang perlu kamu kenali betul terkait pajak kripto Indonesia: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Keduanya punya peran dan cara kerja yang berbeda, dan pemahaman ini krusial agar kamu tidak salah langkah.

PPN Kripto: Pajak Setiap Kamu Transaksi

Bayangkan PPN ini seperti pajak yang kamu bayar saat membeli barang di supermarket atau makan di restoran. Untuk aset kripto, PPN dikenakan pada setiap transaksi, baik itu saat kamu membeli maupun menjual.

Namun, besarannya berbeda tergantung di mana kamu bertransaksi. Ini adalah poin penting dari aturan pajak kripto yang baru.

Tarif 0,11% dari nilai transaksi: Tarif ini berlaku jika kamu melakukan transaksi melalui Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) yang sudah terdaftar secara resmi di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, atau yang lebih kita kenal sebagai Bappebti. Contohnya adalah platform exchange lokal besar seperti Indodax, Tokocrypto, Pintu, dan lainnya.

Tarif 0,22% dari nilai transaksi: Nah, tarif yang lebih tinggi ini berlaku kalau kamu bertransaksi melalui platform yang tidak terdaftar di Bappebti. Ini mencakup banyak exchange global atau transaksi langsung (peer-to-peer) yang tidak melalui penyelenggara resmi.

Sederhananya begini, pemerintah ingin mendorong para investor untuk menggunakan platform dalam negeri yang sudah diawasi. Mari kita lihat contoh perhitungannya. Misalkan kamu membeli Bitcoin senilai Rp 10.000.000 di exchange yang terdaftar Bappebti.

Maka, PPN kripto yang harus kamu bayar adalah: 0,11% x Rp 10.000.000 = Rp 11.000. Pajak ini biasanya langsung dipotong oleh pihak exchange, jadi kamu tidak perlu repot menyetorkannya sendiri.

PPh Pasal 22 Kripto: Pajak Atas Penghasilanmu

Jika PPN dikenakan pada setiap aktivitas jual-beli, PPh kripto, khususnya PPh Pasal 22, dikenakan atas penghasilan atau keuntungan yang kamu dapatkan dari penjualan aset kripto.

Sama seperti PPN, tarifnya juga dibedakan berdasarkan platform transaksimu.

Tarif 0,1% dari nilai transaksi penjualan: Tarif ini berlaku untuk penjualan aset kripto di platform yang terdaftar di Bappebti. Penting untuk dicatat, pajak ini dihitung dari total nilai transaksi penjualan, bukan hanya dari keuntungannya saja.

Tarif 0,2% dari nilai transaksi penjualan: Tarif yang dua kali lipat lebih besar ini dikenakan jika kamu menjual aset kripto melalui platform yang tidak terdaftar di Bappebti.

Sifat dari PPh Pasal 22 atas aset kripto ini adalah final untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

Artinya, setelah dipotong oleh exchange, kewajiban pajak penghasilanmu atas keuntungan kripto tersebut sudah selesai dan tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain untuk dihitung ulang di akhir tahun. Namun, kamu tetap wajib melaporkannya. Contoh perhitungannya: Kamu menjual Ethereum senilai Rp 50.000.000 di platform terdaftar. Maka, PPh 22 yang dipotong adalah: 0,1% x Rp 50.000.000 = Rp 50.000. Lagi-lagi, pemotongan ini dilakukan secara otomatis oleh exchange.

Kenapa Transaksi Kripto Luar Negeri Jadi Lebih Mahal?

Pertanyaan ini sering muncul di kalangan trader yang terbiasa menggunakan exchange global. Jawabannya terletak pada skema tarif pajak yang sudah kita bahas.

Pemerintah Indonesia secara eksplisit membuat transaksi kripto luar negeri (melalui platform yang tidak terdaftar di Bappebti) menjadi kurang menarik dari sisi perpajakan. Tarif PPN 0,22% dan PPh 0,2% jika digabungkan menjadi 0,42% dari nilai transaksi. Bandingkan dengan total 0,21% jika kamu menggunakan platform lokal terdaftar. Selisihnya mungkin terlihat kecil, tapi jika volume transaksimu besar dan sering, perbedaannya akan sangat terasa.

Langkah ini bukan tanpa alasan. Selain untuk meningkatkan penerimaan negara, ini adalah cara pemerintah untuk melindungi warganya. Platform yang terdaftar di Bappebti sudah melalui serangkaian proses verifikasi dan diawasi secara ketat.

Ini memberikan lapisan keamanan ekstra bagi investormu. Jika terjadi sengketa atau masalah dengan platform tersebut, ada lembaga negara yang bisa kamu adukan. Perlindungan semacam ini tidak akan kamu dapatkan jika bertransaksi di entitas ilegal atau tidak terdaftar. Jadi, tarif pajak yang lebih tinggi pada dasarnya adalah disinsentif agar investor lebih memilih ekosistem yang sudah diatur dan diawasi oleh pemerintah Indonesia. Ini adalah bagian penting dari implementasi aturan pajak kripto secara menyeluruh.

Bingung Cara Lapor Pajak Kripto? Ini Panduan Praktisnya

Oke, sekarang kamu sudah tahu jenis dan tarif pajaknya. Pihak exchange juga sudah memotongnya secara otomatis. Apakah urusan selesai? Ternyata belum.

Meskipun sudah dipotong, kamu tetap punya kewajiban untuk lapor pajak atas semua transaksi dan kepemilikan aset kripto dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Ini adalah bagian yang sering membuat orang bingung, tapi sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan jika kamu tahu langkah-langkahnya.

Kumpulkan Bukti Potong dari Exchange

Langkah pertama dan paling fundamental adalah mengumpulkan bukti.

Sama seperti karyawan yang mendapatkan bukti potong PPh 21 dari perusahaan, kamu sebagai investor kripto juga akan mendapatkan bukti pemotongan PPN dan PPh Pasal 22 dari platform exchange tempatmu bertransaksi. Biasanya, PFAK yang terdaftar di Bappebti akan menyediakan rekapitulasi transaksi beserta total pajak yang telah dipotong selama satu tahun. Dokumen ini sangat krusial. Pastikan kamu mengunduh dan menyimpannya dengan baik karena ini akan menjadi dasar pengisian SPT-mu. Tanpa dokumen ini, kamu akan kesulitan membuktikan bahwa kewajiban pajak kripto Indonesia kamu sudah dipenuhi.

Mengisi SPT Tahunan Langkah-demi-Langkah

Saat mengisi SPT Tahunan melalui e-Filing DJP Online, ada dua bagian utama yang perlu kamu perhatikan terkait aset kripto.

1. Melaporkan Pajak Penghasilan (PPh Final)
Penghasilan dari penjualan aset kripto yang sudah dipotong PPh 22 final harus dilaporkan.

Caranya adalah dengan masuk ke bagian "Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final". Cari atau tambahkan jenis penghasilan "Penjualan Aset Kripto". Masukkan total penghasilan bruto (total nilai penjualan) selama setahun dan total PPh yang telah dipotong oleh exchange. Angkanya harus cocok dengan bukti potong yang kamu dapatkan.

2. Melaporkan Aset Kripto sebagai Harta
Ini yang sering terlupakan. Selain melaporkan penghasilannya, kamu juga wajib melaporkan kepemilikan aset kripto sebagai harta di akhir tahun pajak.

Di bagian daftar harta SPT, tambahkan harta baru. Pilih kode harta yang sesuai, misalnya "Kas dan Setara Kas Lainnya" atau "Investasi Lainnya". Beri nama harta, misalnya "Aset Kripto Bitcoin di Platform X" atau cukup "Saldo Aset Kripto". Nilai yang kamu isikan adalah nilai pasar aset kriptomu per tanggal 31 Desember tahun pajak yang dilaporkan. Misalnya, jika per 31 Desember kamu punya 0.1 BTC dan harga 1 BTC saat itu adalah Rp 700 juta, maka nilai harta yang kamu laporkan adalah Rp 70 juta. Jujur dalam melaporkan harta sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari.

Studi Kasus: Menghitung Pajak Kripto dari Awal Sampai Akhir

Agar lebih mudah dipahami, mari kita buat simulasi. Kenalkan Budi, seorang profesional muda yang mulai berinvestasi kripto di tahun 2023 melalui platform yang terdaftar di Bappebti.

Januari: Budi deposit dan membeli ETH senilai Rp 20.000.000. Pajak yang dipotong adalah PPN kripto sebesar 0,11% x Rp 20.000.000 = Rp 22.000.

April: Pasar sedang bagus, Budi menjual sebagian ETH miliknya senilai Rp 15.000.000. Pajak yang dipotong ada dua: PPN (0,11% x Rp 15.000.000 = Rp 16.500) dan PPh kripto Pasal 22 (0,1% x Rp 15.000.000 = Rp 15.000). Total pajak dari transaksi ini adalah Rp 31.500.

Juli: Budi melakukan dollar-cost averaging (DCA) dengan membeli BTC senilai Rp 5.000.000. Pajak yang dipotong adalah PPN sebesar 0,11% x Rp 5.000.000 = Rp 5.500.

Oktober: Budi kembali menjual aset kriptonya (campuran BTC dan ETH) senilai Rp 10.000.000. Pajak yang dipotong: PPN (0,11% x Rp 10.000.000 = Rp 11.000) dan PPh Pasal 22 (0,1% x Rp 10.000.000 = Rp 10.000). Total pajak dari transaksi ini adalah Rp 21.000.

Di akhir tahun, platform exchange akan memberikan rekapitulasi kepada Budi:

Total Nilai Penjualan (Dasar Pengenaan PPh): Rp 15.000.000 + Rp 10.000.000 = Rp 25.000.000.

Total PPh Pasal 22 Terpotong: Rp 15.000 + Rp 10.000 = Rp 25.000.

Total PPN Terpotong: Rp 22.000 + Rp 16.500 + Rp 5.500 + Rp 11.000 = Rp 55.000.

Saat Budi lapor pajak SPT Tahunan di bulan Maret 2024, dia akan memasukkan data PPh Final dengan dasar pengenaan pajak Rp 25.000.000 dan PPh terutang Rp 25.000. Kemudian, di daftar harta, Budi akan mengecek nilai total sisa aset kriptonya per

31 Desember 2023 dan melaporkannya sesuai nilai pasar saat itu. Cukup jelas, kan?

Pendapat Para Ahli dan Pelaku Industri tentang Pajak Kripto

Sejak awal kemunculannya, aturan pajak kripto ini memang menuai pro dan kontra. Para pelaku industri pada dasarnya menyambut baik adanya kepastian hukum. Oscar Darmawan, CEO Indodax, dalam sebuah kesempatan menyatakan bahwa regulasi ini memberikan legitimasi bagi aset kripto di Indonesia. Seperti yang dikutip dari CNBC Indonesia, adanya pajak menunjukkan bahwa pemerintah mengakui keberadaan industri ini. Kepastian ini penting agar para investor merasa lebih aman dan tidak khawatir dianggap melakukan aktivitas ilegal.

Namun, di sisi lain, ada juga kekhawatiran mengenai besaran tarifnya. Beberapa pihak berpendapat bahwa pengenaan PPN dan PPh secara bersamaan bisa dianggap sebagai pajak berganda (double taxation) yang dapat menghambat pertumbuhan industri. Diskusi ini masih terus berjalan, dengan harapan pemerintah bisa meninjau kembali tarif di masa depan agar lebih kompetitif dibandingkan negara lain. Platform edukasi seperti Pintu Academy juga secara aktif memberikan panduan bagi para penggunanya untuk memahami dan mematuhi kewajiban pajak kripto Indonesia, yang menunjukkan komitmen industri untuk beradaptasi dengan regulasi.

Plus Minus Aturan Pajak Kripto Indonesia Saat Ini

Seperti setiap kebijakan, pasti ada dua sisi mata uang. Mari kita lihat secara objektif kelebihan dan kekurangan dari implementasi pajak kripto Indonesia yang berlaku saat ini.

Sisi Positif: Kepastian Hukum dan Penerimaan Negara

Tidak bisa dipungkiri, keuntungan terbesarnya adalah kepastian hukum. Sebelum ada PMK 68, status perpajakan kripto masih abu-abu. Investor dibayangi ketidakpastian.

Dengan aturan ini, status kripto sebagai komoditas yang dikenai pajak menjadi jelas. Ini memberikan landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekosistem aset digital di Indonesia. Selain itu, potensi penerimaan negara dari sektor ini sangat besar. Dana yang terkumpul dari PPN kripto dan PPh kripto bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik lainnya, yang pada akhirnya akan kembali ke masyarakat.

Sisi Negatif: Potensi Hambatan Inovasi dan Beban Ganda

Kritik utama tertuju pada struktur pajaknya. Pengenaan PPN, yang biasanya untuk barang/jasa konsumsi, pada aset investasi seperti kripto dianggap kurang tepat oleh sebagian kalangan.

Ditambah lagi dengan PPh atas penghasilan, ini memunculkan persepsi adanya beban ganda. Tarif yang dianggap relatif tinggi juga dikhawatirkan bisa membuat investor Indonesia memilih untuk bertransaksi di luar negeri (transaksi kripto luar negeri) secara diam-diam untuk menghindari pajak, meskipun risikonya lebih besar. Hal ini bisa menyebabkan potensi pajak justru tidak maksimal dan menghambat inovasi di platform-platform lokal yang patuh pada aturan.

Pada akhirnya, menavigasi dunia pajak kripto Indonesia memang memerlukan sedikit usaha ekstra. Namun, dengan pemahaman yang benar, kewajiban ini bukanlah hal yang perlu ditakuti. Ini adalah bagian dari perjalanan investasi yang matang.

Memilih platform yang terdaftar di Bappebti tidak hanya membuat tarif pajakmu lebih ringan, tetapi juga memberikan jaminan keamanan yang tidak ternilai. Selalu simpan catatan transaksimu dengan rapi, manfaatkan rekapitulasi dari exchange, dan jangan ragu untuk lapor pajak setiap tahunnya. Dengan begitu, kamu bisa fokus pada strategi investasimu dengan lebih tenang, tanpa perlu was-was dengan urusan perpajakan. Ingat, informasi ini bersifat edukasi dan bukan nasihat keuangan atau pajak. Kondisi setiap orang berbeda, jadi sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak profesional untuk situasi spesifik kamu.