Pakar Sebut Dunia Bergeser ke Politik Kekuatan, Indonesia Harus Waspada

Oleh VOXBLICK

Selasa, 24 Maret 2026 - 19.00 WIB

Pakar Sebut Dunia Bergeser ke Politik Kekuatan, Indonesia Harus Waspada

Dunia bergeser politik kekuatan (Foto oleh Mathias Reding)

VOXBLICK.COM - Dunia internasional sedang bergeser dari arsitektur kerja sama yang relatif berbasis aturan menuju persaingan yang lebih menonjolkan politik kekuatan. Penilaian itu disampaikan oleh pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran yang menilai dinamika global kini mengarah pada pola multipolar, di mana beberapa negara besar dan kekuatan regional sama-sama berpengaruh terhadap arah kebijakan internasional. Bagi pembaca, perubahan ini penting karena berpengaruh langsung pada cara negara-negara menyusun strategi diplomasi, keamanan, perdagangan, hingga ketahanan energi dan pangantermasuk Indonesia.

Menurut penilaian pakar, pergeseran tersebut tampak dari meningkatnya kompetisi strategis, penggunaan instrumen ekonomi dan teknologi sebagai alat pengaruh, serta perubahan kalkulasi keamanan di berbagai kawasan.

Ketika hubungan antarnegara lebih ditentukan oleh kemampuan dan kepentingan masing-masing aktor, ruang untuk konsensus dan mekanisme multilateral cenderung menyempit. Dalam konteks itu, Indonesia perlu bersikap lebih adaptif agar strategi luar negeri dan keamanan tetap relevan menghadapi situasi yang cepat berubah.

“Jika dunia makin multipolar, Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan yang bersifat jangka panjang tanpa penyesuaian taktis.

Yang dibutuhkan adalah pembacaan situasi yang cepat, konsistensi prinsip, serta kemampuan mengelola risiko keamanan dan ekonomi,” demikian inti perhatian yang disampaikan dalam kajian pakar hubungan internasional tersebut.

Apa yang terjadi: dari kerja sama berbasis aturan ke persaingan berbasis kekuatan

Gagasan “politik kekuatan” merujuk pada kondisi ketika negara dan blok kekuatan lebih mengutamakan perhitungan daya (power) dibandingkan kepatuhan pada norma atau kesepakatan.

Dalam praktiknya, kompetisi bisa berlangsung melalui berbagai kanal, misalnya:

Keamanan dan militer: peningkatan kesiapsiagaan, modernisasi alutsista, serta penataan ulang kerja sama pertahanan.
Ekonomi strategis: kebijakan perdagangan yang lebih selektif, pembatasan ekspor/imporek tertentu, dan persaingan investasi berbasis kepentingan nasional.
Teknologi dan industri: dominasi rantai pasok kunci (semikonduktor, energi bersih, perangkat komunikasi), termasuk perang standar dan akses data.
Diplomasi berbasis blok: membangun kemitraan yang lebih pragmatis dan berorientasi kepentingan, bukan sekadar konsistensi ideologis.

Dalam kerangka multipolar, pengaruh tidak lagi terpusat pada satu kutub. Beberapa negara besar dan aktor regional dapat sama-sama membentuk agenda, sehingga keputusan global menjadi lebih beragam dan kadang tidak mudah diprediksi.

Bagi kawasan Asia-Pasifik, pola ini terlihat dari meningkatnya kompetisi pengaruh dan kebutuhan akan strategi mitigasi risiko.

Siapa yang terlibat: aktor negara, institusi, dan kawasan

Dalam situasi multipolar, yang terlibat bukan hanya negara besar. Aktor yang menentukan arah kebijakan mencakup:

Negara-negara kekuatan besar yang bersaing dalam pengaruh ekonomi, teknologi, dan keamanan.
Negara-negara menengah yang memiliki posisi strategis (jalur perdagangan, sumber daya, atau nilai geopolitik).
Organisasi dan forum regional yang menjadi arena diplomasi, koordinasi kebijakan, dan pengelolaan konflik.
Pelaku non-negara seperti perusahaan teknologi, industri pertahanan, dan jaringan logistik yang memengaruhi ketersediaan serta akses sumber daya.

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis di jalur perdagangan dan kawasan yang dinamis, berada di persilangan kepentingan.

Artinya, kebijakan luar negeri dan keamanan Indonesia perlu mempertimbangkan dampak dari perubahan kalkulasi kekuatan terhadap stabilitas kawasan, termasuk dinamika di laut, perdagangan, dan arus investasi.

Mengapa penting: implikasi langsung bagi strategi luar negeri dan keamanan Indonesia

Penilaian pakar menekankan bahwa pergeseran ke politik kekuatan membuat negara rentan terhadap beberapa risiko kebijakan. Tanpa adaptasi, Indonesia dapat menghadapi tantangan seperti:

Tekanan diplomatik untuk memilih atau mengakomodasi kepentingan pihak tertentu.
Gangguan rantai pasok akibat pembatasan perdagangan atau eskalasi kompetisi teknologi.
Ketidakpastian keamanan yang berdampak pada biaya pertahanan, kesiapsiagaan, dan perlindungan infrastruktur kritis.
Volatilitas ekonomi jika kebijakan global makin dipengaruhi oleh strategi kekuatan, bukan semata mekanisme pasar.

Karena itu, kewaspadaan yang dimaksud bukan berarti perubahan sikap secara reaktif atau kehilangan prinsip.

Yang ditekankan adalah kemampuan membaca arah pergeseran dan menyesuaikan instrumen kebijakan: mulai dari diplomasi, kerja sama pertahanan, hingga penguatan daya saing ekonomi.

Implikasi yang lebih luas: dampak terhadap ekonomi, industri, dan kebijakan

Pergeseran ke politik kekuatan dan pola multipolar tidak berhenti pada urusan diplomasi. Ia berdampak pada keputusan ekonomi dan industri karena strategi negara kini lebih sering terhubung dengan kepentingan strategis.

Dampak yang dapat diobservasi secara edukatif meliputi:

Prioritas industri strategis akan meningkat, terutama sektor yang terkait energi, pertahanan, telekomunikasi, dan manufaktur bernilai tambah. Negara cenderung mendorong substitusi impor dan memperkuat kapasitas produksi domestik.
Regulasi perdagangan dan investasi bisa menjadi lebih ketat. Pemerintah akan lebih selektif dalam izin investasi pada sektor sensitif, termasuk yang menyangkut data, infrastruktur, dan rantai pasok tertentu.
Standar teknologi berpotensi menjadi faktor kompetisi. Perusahaan dan institusi akan terdorong mengikuti standar yang lebih disepakati dalam blok tertentu, sehingga memengaruhi interoperabilitas produk dan layanan.
Biaya kepatuhan dan manajemen risiko meningkat. Pelaku usaha perlu mengantisipasi perubahan tarif, aturan ekspor-impor, serta risiko logistik dan asuransi akibat ketegangan strategis.
Penguatan ketahanan ekonomi menjadi lebih penting. Diversifikasi pemasok, pengelolaan cadangan strategis, dan perencanaan anggaran berbasis skenario akan menjadi praktik yang semakin relevan.

Bagi Indonesia, implikasi ini dapat diterjemahkan menjadi kebutuhan untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga antara kebijakan luar negeri, perdagangan, industri, serta keamanan.

Dengan begitu, kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri ketika dinamika global berubah.

Arah kewaspadaan: bagaimana Indonesia bisa tetap adaptif

Dalam kerangka multipolar, adaptasi yang efektif biasanya ditopang oleh tiga prinsip: kemampuan membaca perubahan, konsistensi tujuan, dan fleksibilitas instrumen. Indonesia dapat menegaskan langkah kewaspadaan melalui:

Penguatan diplomasi strategis dengan memanfaatkan forum regional dan kerja sama bilateral untuk mengurangi ruang mispersepsi serta menjaga stabilitas.
Modernisasi dan kesiapsiagaan keamanan yang proporsional, termasuk perlindungan infrastruktur kritis dan peningkatan kemampuan pengawasan di wilayah prioritas.
Penguatan ekonomi yang tahan guncangan melalui diversifikasi pasar, pengembangan industri bernilai tambah, dan pengelolaan risiko rantai pasok.
Kolaborasi riset dan teknologi agar akses terhadap teknologi kunci lebih berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan yang berlebihan.

Dengan strategi seperti ini, Indonesia diharapkan mampu menjaga kepentingan nasional tanpa terjebak pada pilihan yang mengorbankan ruang gerak diplomasi.

Kewaspadaan juga berarti menyiapkan rencana mitigasi sejak dini ketika kebijakan global berubahbukan setelah dampak sudah terasa.

Pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran menegaskan bahwa dunia yang bergeser ke politik kekuatan dan mengarah pada multipolaritas menuntut kesiapan lebih tinggi dari setiap negara, termasuk Indonesia.

Perubahan ini penting dipahami karena memengaruhi keamanan kawasan, arus perdagangan, investasi, dan arah kebijakan teknologi. Dalam situasi yang makin kompetitif, Indonesia perlu menjaga kombinasi antara prinsip kebijakan luar negeri yang konsisten dan kemampuan adaptasi taktis agar strategi luar negeri serta keamanan tetap efektif menghadapi dinamika global.