Pakar Politik UMY Soroti Penurunan Demokrasi dan Kebebasan Sipil Indonesia

Oleh VOXBLICK

Minggu, 15 Februari 2026 - 06.00 WIB

Pakar Politik UMY Soroti Penurunan Demokrasi dan Kebebasan Sipil Indonesia

Kemunduran demokrasi Indonesia (Foto oleh Irgi Nur Fadil)

VOXBLICK.COM - Pakar politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengemukakan keprihatinan atas tren penurunan kualitas demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia. Sorotan ini muncul seiring laporan lembaga-lembaga internasional yang menempatkan skor demokrasi Indonesia dalam tren menurun selama beberapa tahun terakhir. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan akademisi dan masyarakat sipil mengenai perlindungan hak-hak dasar warga negara.

Dalam kajian terbarunya, Dr. Ahmad Ali Nurdin, dosen Ilmu Politik UMY, menegaskan bahwa penurunan kualitas demokrasi tidak hanya tercermin dari hasil indeks global seperti Democracy Index oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) maupun

laporan Freedom House, tetapi juga dirasakan langsung melalui pembatasan kebebasan berpendapat, penyempitan ruang publik, serta meningkatnya kasus pelanggaran hak sipil oleh aparat negara.

Menurut data EIU 2023, skor demokrasi Indonesia turun menjadi 6,71, menempatkan Indonesia pada kategori "demokrasi cacat" (flawed democracy).

Sementara itu, laporan Freedom House 2024 menilai status kebebasan sipil Indonesia stagnan di angka 59 dari 100, dengan catatan khusus pada kebebasan pers, kebebasan berorganisasi, dan independensi yudikatif.

Penyebab Penurunan Demokrasi dan Kebebasan Sipil

Dr. Ahmad Ali Nurdin memetakan sejumlah faktor utama yang mendorong tren negatif ini, di antaranya:

Regulasi yang membatasi kebebasan berekspresi, seperti revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kerap digunakan untuk menjerat kritik terhadap pemerintah.
Praktik pembungkaman suara oposisi melalui kriminalisasi aktivis, pembubaran diskusi publik, dan intimidasi terhadap jurnalis.
Maraknya disinformasi dan polarisasi politik yang membuat perdebatan publik semakin tidak sehat, sehingga mempersempit ruang dialog konstruktif.
Pelemahan institusi demokrasi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan independensi Mahkamah Konstitusi yang dinilai makin terancam akibat intervensi politik.

"Penurunan ini bukan sekadar masalah angka atau peringkat di laporan internasional, melainkan berpengaruh langsung pada kehidupan masyarakat, khususnya dalam kebebasan menyatakan pendapat dan akses terhadap keadilan," jelas Dr. Ahmad kepada

wartawan.

Dampak Luas bagi Masyarakat dan Tata Kelola Negara

Merosotnya demokrasi dan kebebasan sipil berdampak pada berbagai aspek kehidupan berbangsa. Berikut beberapa implikasi yang dicatat para pengamat:

Pelemahan kontrol masyarakat terhadap pemerintah, karena suara kritis dan partisipasi warga dapat ditekan atau dibatasi.
Penurunan kualitas kebijakan publik akibat minimnya proses deliberasi dan transparansi pengambilan keputusan.
Menurunnya kepercayaan investor dan pelaku usaha terhadap stabilitas hukum dan kepastian berusaha, sehingga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.
Terhambatnya inovasi dan kreativitas di sektor teknologi, industri kreatif, dan media akibat pembatasan kebebasan berekspresi.

Selain itu, penurunan kebebasan sipil memperbesar risiko praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta melemahkan upaya perlindungan kelompok minoritas.

Dalam jangka panjang, situasi ini dapat merugikan daya saing bangsa dan menghambat pembangunan berkelanjutan.

Seruan Perlindungan Hak Sipil dan Reformasi Demokrasi

Pakar politik UMY menekankan pentingnya penguatan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Reformasi terhadap regulasi yang membatasi kebebasan, seperti revisi UU ITE, serta penguatan institusi demokrasi menjadi agenda mendesak.

Selain itu, keterlibatan masyarakat sipil dan media independen dalam mengawal proses demokratisasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.

Sorotan dari pakar politik UMY ini menjadi pengingat tentang urgensi menjaga demokrasi dan kebebasan sipil sebagai fondasi negara modern.

Perhatian terhadap isu ini diharapkan mampu mendorong perubahan kebijakan dan perilaku politik yang lebih inklusif, transparan, serta berpihak pada kepentingan publik.