Regulasi Kripto Pindah ke OJK Aturan Main Buat Trader Bakal Berubah Total

VOXBLICK.COM - Pengawasan aset kripto di Indonesia sedang berada di tengah-tengah persimpangan besar. Selama ini, kita mengenal Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai wasit utama dalam dunia trading kripto. Namun, tongkat estafet pengawasan itu kini secara bertahap berpindah ke tangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perubahan ini bukan sekadar ganti logo atau nama di atas kertas. Ini adalah pergeseran fundamental yang akan mengubah cara kita berinvestasi, produk yang tersedia, dan tingkat keamanan dana kita. Buat kamu yang sudah lama berkecimpung atau baru mau coba-coba, memahami duel pendekatan OJK vs Bappebti ini adalah kunci untuk bertahan dan berkembang di era baru regulasi kripto Indonesia.

Perpindahan ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, atau yang lebih dikenal sebagai UU P2SK.

Aturan ini memberikan waktu transisi selama dua tahun, yang artinya OJK akan mengambil alih sepenuhnya pengawasan aset kripto dan aset keuangan digital pada awal tahun 2025. Selama masa transisi ini, Bappebti dan OJK bekerja sama untuk memastikan peralihan berjalan mulus. Tapi pertanyaannya tetap sama, apa sebenarnya bedanya? Dan yang lebih penting, apa untung ruginya buat kita sebagai trader?

Memahami Arena Bermain Saat Ini di Bawah Bappebti

Untuk mengerti perubahan yang akan datang, kita harus paham dulu panggung yang sekarang kita pijak. Selama bertahun-tahun, regulasi kripto di Indonesia berada di bawah payung Bappebti.

Kenapa Bappebti? Karena sejak awal, pemerintah Indonesia memandang aset kripto bukan sebagai mata uang, melainkan sebagai komoditi yang bisa diperdagangkan di bursa berjangka, sama seperti emas, kopi, atau minyak sawit.

Kripto Sebagai Komoditi

Pandangan ini punya implikasi besar. Ketika kripto dianggap komoditi, fokus utama Bappebti adalah pada aspek perdagangannya. Tugas mereka adalah memastikan mekanisme jual beli berjalan adil, transparan, dan tidak ada manipulasi pasar. Mereka bertanggung jawab untuk:

• Memberikan izin operasi kepada Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) atau yang kita kenal sebagai crypto exchange.


• Menetapkan daftar aset kripto yang legal untuk diperdagangkan di Indonesia. Bappebti secara berkala merilis daftar berisi ratusan koin dan token yang dianggap memenuhi syarat.


• Mengawasi lembaga kliring dan kustodian untuk memastikan aset nasabah disimpan dengan aman dan terpisah dari aset perusahaan.

Fokus Bappebti sangat jelas, yaitu menjaga integritas pasar perdagangan. Mereka tidak terlalu dalam mengurusi aspek produk kripto itu sendiri sebagai sebuah instrumen keuangan.

Aturan mainnya berpusat pada bagaimana kripto diperdagangkan, bukan apa substansi kripto itu dari sisi risiko keuangan. Inilah titik perbedaan krusial dalam pertarungan pendekatan OJK vs Bappebti.

Dampak Regulasi Bappebti bagi Trader

Selama di bawah pengawasan aset kripto oleh Bappebti, ekosistem di Indonesia tumbuh pesat. Puluhan exchange lokal mendapatkan izin dan jutaan investor baru masuk ke pasar.

Bagi trader, ini berarti lingkungan yang relatif bebas untuk berinovasi. Namun, ada beberapa catatan penting. Perlindungan investor mungkin tidak sekuat di sektor keuangan tradisional. Jika terjadi sengketa atau kerugian akibat volatilitas ekstrem, mekanisme penyelesaiannya belum sekokoh yang ada di perbankan atau pasar modal. Ini karena mandat utama Bappebti adalah regulasi perdagangan, bukan perlindungan konsumen jasa keuangan secara menyeluruh.

Era Baru Dimulai OJK Ambil Alih Kendali

Lahirnya UU P2SK menjadi penanda bahwa pemerintah melihat aset kripto lebih dari sekadar komoditi.

Kripto kini dipandang sebagai bagian dari sektor keuangan yang lebih luas, sebuah instrumen yang memiliki karakteristik investasi dan potensi risiko sistemik. Di sinilah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masuk.

OJK adalah lembaga yang DNA-nya adalah pengawasan sektor jasa keuangan. Mereka terbiasa mengawasi bank, perusahaan asuransi, pasar modal, dan perusahaan pembiayaan. Filosofi mereka berbeda total dengan Bappebti.

Jika Bappebti adalah wasit di lapangan perdagangan, maka OJK adalah arsitek yang merancang seluruh stadion, mulai dari keamanan penonton, kelayakan pemain, hingga aturan main yang mendetail untuk mencegah kerusuhan sistemik.

Menurut Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, tujuan utama dari peralihan ini adalah untuk menciptakan ekosistem yang kuat dan melindungi konsumen.

Dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh berbagai media, ia menekankan bahwa OJK akan fokus pada tiga pilar utama: literasi, inklusi, dan perlindungan konsumen. Ini adalah sinyal jelas bahwa fokus regulasi kripto akan bergeser dari sekadar perdagangan menjadi perlindungan investor dan stabilitas keuangan.

OJK vs Bappebti Bedah Tuntas Perbedaan Fundamentalnya

Perdebatan OJK vs Bappebti bukanlah tentang siapa yang lebih baik, tetapi tentang perbedaan mandat dan filosofi yang akan berdampak langsung pada dompet para trader. Mari kita bedah satu per satu.

1. Sudut Pandang Aset Kripto

• Bappebti: Melihat kripto sebagai Komoditi Digital. Fokusnya adalah pada kelancaran dan keadilan transaksi perdagangan di bursa.


• OJK: Melihat kripto sebagai Aset Keuangan Digital atau Efek (jika memenuhi kriteria). Fokusnya adalah pada risiko investasi, perlindungan investor, pencegahan pencucian uang (AML), dan stabilitas sistem keuangan.

Perbedaan sudut pandang ini adalah akar dari semua perbedaan lainnya. Dengan OJK memegang kendali, kripto tidak lagi hanya dilihat sebagai barang yang diperjualbelikan, tetapi sebagai instrumen yang perlu dianalisis risikonya secara mendalam.

2. Fokus Utama Regulasi

• Bappebti: Market Conduct (Perilaku Pasar). Memastikan tidak ada praktik curang dalam perdagangan, seperti insider trading atau manipulasi harga di bursa.


• OJK: Prudential Regulation & Market Conduct (Regulasi Kehati-hatian & Perilaku Pasar). OJK tidak hanya mengawasi perilaku pasar, tetapi juga kesehatan para pemain di dalamnya. Mereka akan menetapkan aturan permodalan minimum bagi exchange, manajemen risiko, tata kelola perusahaan (GCG), hingga keamanan siber.

Ini berarti exchange kripto ke depan harus memenuhi standar yang jauh lebih tinggi, mirip seperti standar yang diterapkan pada perusahaan sekuritas atau bank digital. Dampak bagi trader adalah rasa aman yang lebih besar karena platform tempat mereka menaruh uang diawasi dengan sangat ketat.

3. Perlindungan Investor

• Bappebti: Perlindungan lebih terfokus pada keamanan aset di kustodian dan penyelesaian transaksi. Jika ada sengketa, prosesnya melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI).


• OJK: Perlindungan investor adalah mandat utamanya. OJK memiliki mekanisme yang lebih mapan untuk pengaduan konsumen, mediasi sengketa, hingga penegakan hukum terhadap entitas yang merugikan nasabah. Ada kemungkinan di masa depan akan ada skema penjaminan simpanan investor kripto, meskipun ini masih wacana jangka panjang.

Ini adalah salah satu perubahan terbesar. Di bawah aturan kripto Indonesia yang baru, jika kamu merasa dirugikan oleh sebuah platform, jalur pengaduan dan penyelesaiannya akan jauh lebih jelas dan kuat di bawah OJK.

4. Inovasi Produk Kripto

• Bappebti: Relatif lebih fleksibel. Selama sebuah aset kripto dianggap sebagai komoditi dan memenuhi syarat dasar, ia bisa masuk dalam daftar yang boleh diperdagangkan.


• OJK: Akan jauh lebih berhati-hati. OJK kemungkinan besar akan menerapkan pendekatan yang sama seperti di pasar modal. Setiap produk baru, terutama yang kompleks seperti derivatif kripto, staking, atau lending, harus melalui proses evaluasi risiko yang ketat sebelum bisa ditawarkan ke publik.

Ini bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, inovasi mungkin sedikit melambat karena proses persetujuan yang panjang. Di sisi lain, produk yang berhasil lolos ke pasar akan jauh lebih terjamin keamanannya. Perdebatan soal OJK vs Bappebti dalam hal inovasi ini akan terus berlanjut.

Dampak Langsung bagi Trader Apa yang Harus Kamu Siapkan?

Oke, cukup dengan teorinya. Sekarang kita bahas bagian paling penting, apa artinya semua ini buat kita yang setiap hari memantau grafik harga? Transisi pengawasan aset kripto ini akan terasa dampaknya secara langsung.

Keamanan Dana yang Lebih Terjamin

Ini adalah keuntungan terbesar. Dengan OJK di pucuk pimpinan, exchange tidak bisa lagi beroperasi asal-asalan.

Mereka akan dipaksa untuk meningkatkan standar keamanan siber, memiliki modal yang cukup untuk menahan gejolak pasar, dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Risiko sebuah exchange tiba-tiba bangkrut atau diretas dan dana nasabah hilang akan diminimalkan. OJK punya gigi yang lebih tajam untuk menindak perusahaan bandel. Ini adalah bagian krusial dari evolusi regulasi kripto.

Proses KYC dan Pendaftaran yang Lebih Ketat

Siap-siap untuk proses verifikasi (Know Your Customer/KYC) yang lebih detail. OJK sangat serius dalam hal pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme (AML/CFT).

Kamu mungkin akan diminta memberikan data tambahan saat mendaftar atau bahkan verifikasi ulang di platform langgananmu. Meski sedikit merepotkan, ini adalah langkah penting untuk menjaga ekosistem tetap bersih dari aktivitas ilegal. Sebagaimana yang dijelaskan dalam berbagai seminar oleh OJK, integrasi data investor dengan sistem keuangan nasional akan menjadi prioritas.

Perubahan Daftar Aset Kripto yang Legal

Ini yang paling bikin deg-degan. Daftar aset kripto legal yang selama ini dikeluarkan Bappebti kemungkinan besar akan dievaluasi ulang oleh OJK. OJK dikenal dengan pendekatannya yang konservatif dan berbasis risiko.

Bisa jadi, beberapa koin micin atau proyek yang dianggap spekulatif dan tidak punya fundamental kuat akan dikeluarkan dari daftar (delisting). Sebaliknya, OJK mungkin akan lebih fokus pada aset kripto yang memiliki kapitalisasi pasar besar, teknologi yang teruji, dan tata kelola yang jelas.

Potensi Munculnya Produk Investasi Kripto Baru

Meski OJK ketat, pengawasannya yang jelas justru bisa membuka pintu bagi produk-produk baru yang lebih canggih dan terstruktur. Bayangkan reksa dana berbasis kripto atau ETF Bitcoin spot yang diperdagangkan di bursa efek Indonesia.

Hal-hal seperti ini hampir mustahil di bawah kerangka komoditi Bappebti, tetapi sangat mungkin di bawah aturan kripto Indonesia yang baru dari OJK. Lembaga keuangan besar seperti manajer investasi dan dana pensiun mungkin akan lebih percaya diri untuk masuk ke pasar kripto jika regulasinya sudah setara dengan pasar modal.

Perubahan Aturan Pajak?

Saat ini, transaksi kripto dikenai PPN dan PPh 22 karena dianggap sebagai perdagangan komoditi. Dengan beralihnya status menjadi aset keuangan di bawah OJK, ada kemungkinan rezim pajaknya juga akan berubah di masa depan.

Mungkin saja akan disamakan dengan pajak transaksi saham yang berupa PPh Final. Namun, ini masih bersifat spekulatif dan membutuhkan perubahan peraturan dari Direktorat Jenderal Pajak. Ini adalah salah satu area abu-abu terbesar dalam diskusi OJK vs Bappebti yang perlu terus dipantau.

Menavigasi Masa Depan Pasar Kripto Indonesia

Transisi ini adalah sebuah proses pendewasaan bagi pasar kripto di tanah air. Tentu akan ada guncangan dan penyesuaian di sana-sini. Beberapa pihak mungkin merasa regulasi kripto yang baru terlalu mengekang, sementara yang lain menyambutnya sebagai jaminan keamanan yang telah lama ditunggu. Asosiasi seperti Asosiasi Blockchain Indonesia (A-B-I) dan ASPAKRINDO-ABI terus berdialog dengan regulator untuk memastikan suara industri didengar selama masa transisi ini, memperjuangkan keseimbangan antara inovasi dan perlindungan.

Bagi kita sebagai trader dan investor, ini bukan saatnya untuk panik, melainkan untuk waspada dan beradaptasi. Terus ikuti perkembangan berita mengenai pengawasan aset kripto dari sumber-sumber terpercaya.

Pahami bahwa setiap investasi, termasuk aset kripto yang sudah diregulasi OJK sekalipun, tetap memiliki risiko. Kenaikan harga yang fantastis seringkali datang bersama dengan potensi penurunan yang sama drastisnya. Selalu lakukan riset mendalam (Do Your Own Research/DYOR) sebelum menempatkan uangmu di aset manapun.

Perpindahan kewenangan dari Bappebti ke OJK bukanlah akhir dari sebuah era, melainkan awal dari babak baru yang lebih matang. Pasar kripto Indonesia sedang bertransformasi dari sebuah wild west yang liar menjadi sebuah sektor keuangan yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Aturan main memang berubah, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu menciptakan lingkungan investasi yang adil, aman, dan bermanfaat bagi semua pihak. Tugas kita adalah memahami aturan baru tersebut dan memanfaatkannya untuk membuat keputusan investasi yang lebih cerdas. Menurut catatan dari situs resmi OJK, roadmap pengembangan dan pengawasan aset kripto sedang disusun secara komprehensif untuk memastikan transisi ini berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian digital Indonesia.