Investasi Aman Bukan Cuma Soal Cuan Stabilitas Politik Jawabannya

Oleh Andre Nenobesi

Sabtu, 20 September 2025 - 14.30 WIB

Investasi Aman Bukan Cuma Soal Cuan Stabilitas Politik Jawabannya

Stabilitas Investasi Nasional Krusial (Foto oleh Oktavia Ningrum di Unsplash).

VOXBLICK.COM - Banyak yang berpikir kunci sukses investasi hanya soal analisis grafik saham atau valuasi perusahaan. Padahal, ada satu fondasi yang jauh lebih fundamental tapi sering terlewatkan, yaitu stabilitas. Tanpa negara yang aman dan aturan main yang jelas, sebagus apa pun prospek bisnis, investor akan berpikir dua kali. Di sinilah peran seorang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menjadi sangat krusial, meski mungkin tidak terlihat langsung di laporan keuangan perusahaan. Menko Polhukam bertindak sebagai dirigen yang memastikan semua instrumen terkait politik, hukum, dan keamanan bermain dalam harmoni untuk menciptakan sebuah melodi yang disukai investor, yaitu stabilitas investasi nasional.

Memahami koneksi antara keamanan dan ekonomi sebenarnya cukup sederhana. Bayangkan Anda punya uang untuk membuka kedai kopi.

Anda menemukan lokasi yang sangat strategis, tetapi di daerah itu sering terjadi keributan, peraturannya gonta-ganti, dan aparatnya tidak bisa diandalkan. Apakah Anda akan tetap berinvestasi di sana? Tentu tidak. Logika yang sama berlaku dalam skala raksasa untuk investor domestik maupun asing. Mereka membawa modal triliunan rupiah dan butuh jaminan bahwa investasi mereka tidak akan hilang karena konflik sosial, perubahan kebijakan mendadak, atau penegakan hukum yang lemah. Inilah mengapa menciptakan iklim investasi yang kondusif adalah tugas utama pemerintah, dan Kemenko Polhukam berada di jantung upaya tersebut.

Kenapa Stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan Jadi Kunci Utama Investasi?

Investor, pada dasarnya, membenci ketidakpastian. Ketidakpastian adalah risiko, dan risiko berarti potensi kerugian. Stabilitas politik, hukum, dan keamanan (polhukam) adalah penawar utama dari ketidakpastian tersebut.

Ketika sebuah negara stabil, investor bisa membuat proyeksi bisnis jangka panjang dengan lebih akurat. Mereka bisa menghitung biaya, memprediksi pendapatan, dan merasa yakin bahwa aset mereka tidak akan dijarah atau dinasionalisasi secara sepihak.

Kepastian hukum adalah pilar pertama. Ini berarti aturan mainnya jelas, konsisten, dan ditegakkan secara adil untuk semua orang.

Investor perlu tahu bahwa kontrak bisnis yang mereka tandatangani akan dihormati dan jika terjadi sengketa, ada sistem peradilan yang bisa diandalkan untuk menyelesaikannya secara adil dan efisien. Tanpa ini, setiap perjanjian bisnis menjadi taruhan besar. Menurut data dari World Justice Project, negara dengan supremasi hukum yang kuat cenderung memiliki tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Investor melihatnya sebagai jaminan bahwa hak milik mereka dilindungi.

Selanjutnya adalah stabilitas keamanan. Ini bukan hanya soal perang atau terorisme.

Keamanan nasional juga mencakup hal-hal seperti kerusuhan sosial, konflik agraria, demonstrasi buruh yang anarkis, hingga kejahatan siber yang bisa melumpuhkan operasi bisnis. Gangguan keamanan sekecil apa pun bisa menghentikan rantai pasok, merusak fasilitas produksi, dan membahayakan karyawan. Hal ini menciptakan biaya tambahan yang tidak terduga dan merusak reputasi negara sebagai tujuan investasi. Oleh karena itu, jaminan keamanan nasional yang solid menjadi faktor penentu bagi investor strategis.

Terakhir, stabilitas politik. Iklim politik yang panas, seringnya pergantian pemerintahan dengan arah kebijakan yang berbeda 180 derajat, atau polarisasi politik yang tajam membuat investor was-was.

Mereka khawatir kebijakan yang pro-investasi hari ini bisa dibatalkan besok. Stabilitas politik memberikan prediktabilitas kebijakan, memungkinkan investor merencanakan investasi jangka panjang yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk balik modal, seperti pembangunan infrastruktur atau pabrik. Kondisi inilah yang menjadi fokus dari peran Menko Polhukam, yaitu memastikan dinamika politik tidak mengganggu agenda ekonomi nasional.

Peran Sentral Menko Polhukam dalam Orkestrasi Keamanan Nasional

Kemenko Polhukam bukanlah kementerian teknis yang punya pasukan sendiri. Tugas utamanya adalah koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Anggap saja Menko Polhukam adalah seorang dirigen orkestra raksasa yang terdiri dari berbagai lembaga negara.

Lembaga-lembaga ini termasuk:

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Luar Negeri

Kementerian Pertahanan

Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kejaksaan Agung

Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Badan Intelijen Negara (BIN)

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Peran Menko Polhukam adalah memastikan semua lembaga ini tidak berjalan sendiri-sendiri.

Misalnya, dalam menangani ancaman terorisme yang bisa menakuti investor, Menko Polhukam akan mengoordinasikan BIN untuk deteksi dini, Polri (Densus 88) untuk penindakan, TNI untuk dukungan jika diperlukan, Kemenlu untuk kerja sama internasional, dan Kemenkominfo untuk melawan propaganda di dunia maya. Pendekatan terpadu ini jauh lebih efektif dalam menjaga keamanan nasional daripada jika setiap lembaga bekerja secara parsial.

Dalam konteks investasi, orkestrasi ini sangat vital. Ketika ada proyek strategis nasional (PSN) di suatu daerah yang menghadapi potensi konflik sosial atau sengketa lahan, Menko Polhukam akan memimpin rapat koordinasi.

Ia akan memanggil Kemendagri untuk berdialog dengan pemerintah daerah, Polri untuk memastikan situasi tetap kondusif, Kejaksaan Agung untuk aspek hukumnya, dan kementerian terkait lainnya. Tujuannya adalah menyelesaikan masalah di hulu sebelum meledak menjadi krisis yang bisa mengusir investor dan merusak iklim investasi.

Salah satu contoh nyata adalah saat penyelenggaraan event internasional besar seperti KTT G20 di Bali atau KTT ASEAN. Kesuksesan acara ini menjadi etalase bagi dunia untuk melihat stabilitas Indonesia.

Di balik layar, Menko Polhukam bekerja keras mengoordinasikan ribuan personel dari TNI, Polri, BIN, dan lembaga lain untuk memastikan tidak ada satu pun insiden keamanan. Hasilnya, Indonesia dipuji sebagai tuan rumah yang andal, yang secara tidak langsung meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat citra stabilitas investasi nasional.

Kepastian Hukum Fondasi Kepercayaan Investor

Jika keamanan adalah tembok pelindung, maka kepastian hukum adalah fondasi dari sebuah rumah investasi. Investor asing maupun domestik menempatkan supremasi hukum sebagai salah satu pertimbangan utama.

Mereka butuh jaminan bahwa regulasi tidak akan berubah di tengah jalan, proses perizinan transparan dan tidak berbelit-belit, serta sengketa bisnis dapat diselesaikan dengan adil.

Di sinilah peran Menko Polhukam menjadi sangat relevan dalam pilar hukum. Meskipun eksekusi teknis ada di Kemenkumham atau Mahkamah Agung, Kemenko Polhukam bertugas memastikan sinkronisasi kebijakan hukum di tingkat nasional.

Salah satu agenda besar yang melibatkan koordinasi ini adalah program reformasi hukum dan pemberantasan korupsi, termasuk pungutan liar (pungli) melalui Satgas Saber Pungli. Praktik pungli adalah salah satu hama yang paling dibenci investor karena menciptakan ekonomi biaya tinggi dan ketidakpastian.

Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, dalam berbagai kesempatan sering menekankan pentingnya kepastian hukum.

Dalam sebuah pernyataannya, ia menyebut bahwa "prediktabilitas kebijakan dan penegakan hukum yang konsisten adalah mata uang paling berharga untuk menarik investasi jangka panjang." Pernyataan ini menggarisbawahi sentimen komunitas bisnis secara umum. Investor lebih memilih negara dengan pajak sedikit lebih tinggi tapi aturannya jelas, daripada negara dengan insentif pajak besar tapi aturannya bisa berubah kapan saja.

Upaya pemerintah seperti penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) juga merupakan bagian dari usaha besar untuk menciptakan kepastian hukum dan menyederhanakan regulasi.

Terlepas dari kontroversinya, semangat utamanya adalah memangkas tumpang tindih peraturan yang selama ini menghambat iklim investasi. Dalam prosesnya, Kemenko Polhukam berperan dalam mengelola aspek keamanan dan sosial politik agar implementasi kebijakan besar seperti ini tidak menimbulkan gejolak yang kontraproduktif.

Menko Polhukam juga berperan dalam mengawal kebijakan yang terkait dengan kedaulatan hukum di wilayah maritim, seperti pemberantasan illegal fishing.

Mungkin terdengar tidak berhubungan langsung, tetapi ini mengirimkan sinyal kuat kepada dunia bahwa Indonesia serius dalam menegakkan hukum di wilayahnya. Sinyal semacam ini membangun citra positif dan kepercayaan, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya stabilitas investasi nasional secara keseluruhan.

Dampak Langsung Stabilitas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hubungan antara stabilitas polhukam dan pertumbuhan ekonomi bukanlah isapan jempol, melainkan sebuah kausalitas yang terbukti.

Ketika stabilitas investasi nasional terjamin, modal akan mengalir masuk, baik dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Aliran investasi ini secara langsung menciptakan lapangan kerja. Pembangunan pabrik, perkantoran, proyek infrastruktur, dan pembukaan usaha baru menyerap jutaan tenaga kerja.

Hal ini akan meningkatkan daya beli masyarakat, yang kemudian akan menggerakkan roda konsumsi domestik, kontributor terbesar bagi PDB Indonesia. Ini adalah efek domino positif yang dimulai dari terciptanya rasa aman dan percaya di kalangan investor.

Data dari Kementerian Investasi/BKPM secara konsisten menunjukkan korelasi ini. Pada Kuartal I 2024, realisasi investasi di Indonesia mencapai Rp401,5 triliun, tumbuh 22,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Seperti yang dimuat dalam rilis resmi Kementerian Investasi, pencapaian ini berhasil menyerap 547.419 tenaga kerja Indonesia. Angka-angka ini tidak mungkin tercapai jika situasi keamanan nasional bergejolak, misalnya saat pemilu 2024 yang berhasil dilewati dengan aman dan damai. Keberhasilan menjaga stabilitas selama proses politik krusial tersebut adalah bukti nyata dari efektifnya peran Menko Polhukam dan jajarannya.

Sebaliknya, saat terjadi gejolak politik atau keamanan, dampaknya bisa langsung terasa. Pasar saham bisa anjlok, nilai tukar Rupiah melemah, dan investor menunda atau bahkan membatalkan rencana investasi mereka.

Biaya pemulihan kepercayaan setelah sebuah krisis jauh lebih mahal daripada biaya untuk mencegah krisis itu terjadi. Oleh karena itu, anggaran yang dialokasikan untuk pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum sejatinya adalah investasi untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi.

Stabilitas juga memungkinkan pemerintah untuk fokus pada program pembangunan jangka panjang.

Tanpa harus menghabiskan energi untuk memadamkan kebakaran sosial atau politik, pemerintah bisa lebih berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semua ini pada akhirnya akan semakin memperkuat daya tarik Indonesia dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik lagi di masa depan.

Studi Kasus dan Tantangan di Lapangan

Teori memang terdengar indah, namun tantangan di lapangan selalu dinamis. Indonesia sebagai negara yang sangat beragam menghadapi berbagai tantangan unik dalam menjaga stabilitas.

Salah satu studi kasus paling relevan adalah penanganan situasi keamanan di Papua. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam dan menjadi lokasi investasi raksasa seperti PT Freeport Indonesia. Namun, isu separatisme dan gangguan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi tantangan serius bagi keamanan nasional dan iklim investasi di sana.

Di sini, peran Menko Polhukam sangat kompleks. Pendekatannya tidak bisa semata-mata militeristik.

Diperlukan koordinasi untuk pendekatan kesejahteraan (melibatkan kementerian sosial dan PUPR), dialog budaya, dan penegakan hukum yang terukur oleh Polri dan TNI. Tujuannya adalah menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan juga bagi para pekerja serta aset investasi, tanpa memicu eskalasi konflik yang lebih luas. Menjaga keseimbangan ini adalah seni tersendiri dalam manajemen stabilitas investasi nasional.

Contoh lain adalah pengelolaan demonstrasi buruh atau massa. Kebebasan berpendapat dijamin konstitusi, namun demonstrasi yang anarkis bisa melumpuhkan kawasan industri dan menakuti investor.

Kemenko Polhukam mengoordinasikan aparat keamanan untuk mengawal demonstrasi agar berjalan tertib, sekaligus memfasilitasi dialog antara perwakilan buruh, pengusaha (APINDO), dan pemerintah (Kemenaker) untuk mencari solusi. Tujuannya adalah menyalurkan aspirasi tanpa mengorbankan iklim investasi.

Tantangan ke depan juga semakin kompleks. Ancaman siber terhadap infrastruktur vital dan sistem keuangan menjadi isu keamanan nasional yang baru. Polarisasi politik akibat media sosial juga bisa dengan cepat memicu ketegangan sosial.

Semua ini membutuhkan respons yang adaptif dari Kemenko Polhukam dan lembaga di bawah koordinasinya. Kemampuan untuk mengantisipasi dan memitigasi risiko-risiko baru inilah yang akan menentukan keberhasilan menjaga stabilitas investasi nasional di era digital.

Informasi dan dinamika politik maupun keamanan tentunya dapat berubah seiring waktu berdasarkan perkembangan situasi dan kebijakan yang diambil. Namun, prinsip dasarnya tetap sama. Investasi mengalir ke tempat yang aman dan dapat diprediksi.

Pada akhirnya, melihat peran Menko Polhukam hanya dari kacamata politik dan keamanan adalah sebuah pandangan yang sempit.

Setiap langkah yang diambil untuk meredam konflik, menegakkan hukum, dan menjaga stabilitas politik memiliki dampak ekonomi yang nyata. Menjaga stabilitas investasi nasional adalah sebuah maraton, bukan sprint. Diperlukan kerja sama, koordinasi, dan visi jangka panjang yang solid. Bagi para profesional muda dan calon investor, memahami dinamika ini memberikan perspektif baru bahwa di balik setiap investasi yang sukses, ada jaminan stabilitas yang bekerja tanpa henti di belakang layar, memastikan fondasi ekonomi negara tetap kokoh untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.