Tunjangan DPR Naik Lagi Saat Publik Butuh Subsidi Begini Ceritanya

VOXBLICK.COM - Setiap kali ada pembahasan soal kenaikan gaji atau fasilitas baru untuk anggota dewan, media sosial langsung ramai. Bukan sekadar obrolan warung kopi, tapi sudah jadi barometer penting untuk mengukur sentimen publik terhadap wakil rakyatnya. Isu ini lebih dari sekadar angka di slip gaji, ini adalah cerminan dari jurang yang semakin dalam antara prioritas pejabat dan kebutuhan riil masyarakat. Di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dan harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik, perbincangan seputar tunjangan DPR menjadi pemantik yang sangat sensitif, yang pada akhirnya berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap seluruh institusi negara, termasuk bagaimana alokasi anggaran negara dikelola.

Percakapan ini seringkali memanas hingga menyentuh isu politik yang lebih besar, seperti wacana reshuffle kabinet.

Kenapa bisa sejauh itu? Karena bagi publik, kebijakan yang tidak populis seperti menaikkan tunjangan pejabat dianggap sebagai bukti bahwa pemerintah tidak cukup peka. Ini menciptakan tekanan politik, dan salah satu cara paling umum bagi seorang presiden untuk meredam tekanan adalah dengan mengganti para pembantunya, seolah-olah mengatakan, “Saya mendengar kalian.” Jadi, isu yang tadinya hanya soal uang saku anggota dewan, bisa merembet menjadi pertaruhan stabilitas kebijakan pemerintah secara keseluruhan.

Kenapa Gaji dan Tunjangan DPR Selalu Jadi Sorotan?

Untuk memahami kenapa isu tunjangan DPR selalu berhasil memancing emosi publik, kita perlu membedah apa saja yang diterima oleh seorang anggota dewan dan membandingkannya dengan realita kehidupan mayoritas warga Indonesia.

Pendapatan mereka bukan hanya gaji pokok, melainkan sebuah paket kompensasi yang kompleks, terdiri dari berbagai tunjangan yang melekat pada jabatan mereka. Ada tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, hingga bantuan langganan listrik dan telepon. Jika ditotal, angkanya bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per bulan.

Masalahnya bukan pada sah atau tidaknya pendapatan tersebut secara hukum, karena semua itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Persoalannya terletak pada rasa keadilan.

Ketika Upah Minimum Regional (UMR) di banyak daerah masih menjadi perdebatan sengit setiap tahunnya, dan para pekerja harus berjuang keras hanya untuk mendapatkan kenaikan beberapa persen, angka fantastis yang diterima pejabat publik terasa sangat kontras. Kontras inilah yang memicu kemarahan dan kekecewaan, yang kemudian menggerus kepercayaan publik.

Sentimen publik yang negatif ini diperparah oleh kinerja legislasi yang sering dianggap tidak memuaskan.

Publik sering bertanya, dengan fasilitas dan gaji sebesar itu, apa output yang sepadan? Apakah undang-undang yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar muncul, terutama ketika ada undang-undang kontroversial yang disahkan dalam waktu singkat, sementara RUU yang pro-rakyat justru mandek selama bertahun-tahun. Kesenjangan antara input (anggaran dan fasilitas) dan output (kinerja dan kebijakan) inilah yang menjadi bahan bakar utama ketidakpuasan publik terhadap alokasi anggaran negara untuk lembaga legislatif.

Angka Bicara Seberapa Rendah Kepercayaan Publik pada DPR?

Obrolan di media sosial memang bisa jadi indikator, tapi data survei memberikan gambaran yang lebih konkret.

Berbagai lembaga survei kredibel di Indonesia secara konsisten menempatkan DPR sebagai salah satu institusi negara dengan tingkat kepercayaan publik terendah. Misalnya, survei yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia pada akhir 2023 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap DPR berada di bawah institusi lain seperti TNI, Presiden, dan bahkan Polri. Angka ini bukanlah anomali, tren serupa sudah terlihat selama bertahun-tahun.

Menurut laporan yang bisa diakses publik, seperti yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia, seringkali hanya sekitar 50-60% responden yang menyatakan percaya pada DPR, angka yang relatif rendah untuk sebuah lembaga perwakilan. Rendahnya kepercayaan ini adalah sinyal bahaya bagi demokrasi. Demokrasi perwakilan bekerja berdasarkan asumsi bahwa rakyat percaya pada wakil yang mereka pilih untuk membuat keputusan atas nama mereka. Jika fondasi kepercayaan ini retak, legitimasi lembaga itu sendiri menjadi dipertanyakan.

Apa dampak nyata dari krisis kepercayaan ini?

• Apatisme Politik: Sebagian masyarakat, terutama anak muda, menjadi apatis. Mereka merasa suara mereka tidak didengar dan partisipasi politik, seperti pemilu, tidak akan mengubah apa pun. Ini berbahaya karena dapat menurunkan kualitas demokrasi dalam jangka panjang.


• Delegitimasi Kebijakan: Produk hukum atau kebijakan pemerintah yang dihasilkan oleh lembaga yang tidak dipercaya akan sulit diterima oleh masyarakat. Publik akan cenderung curiga dan menolak kebijakan tersebut, bahkan jika kebijakan itu sebenarnya baik.


• Kerentanan terhadap Hoax dan Disinformasi: Ketika kepercayaan publik pada sumber informasi resmi (pemerintah dan DPR) rendah, masyarakat menjadi lebih rentan terhadap berita bohong dan teori konspirasi yang menyebar di media sosial.

Isu tunjangan DPR, meski terlihat sepele, berperan sebagai bukti yang terus-menerus memperkuat persepsi negatif ini. Setiap kali berita kenaikan tunjangan muncul, ia seolah menjadi konfirmasi bagi publik bahwa DPR lebih mementingkan diri sendiri daripada nasib rakyat. Ini adalah siklus yang terus berulang dan semakin memperdalam krisis kepercayaan.

Alokasi Anggaran Negara Prioritas Siapa yang Didahulukan?

Diskusi tentang tunjangan DPR pada dasarnya adalah pintu masuk untuk membicarakan masalah yang jauh lebih besar, yaitu alokasi anggaran negara atau APBN. APBN adalah cerminan paling jujur dari prioritas sebuah pemerintahan.

Dari triliunan rupiah yang dikelola, ke mana saja uang itu dibelanjakan? Apakah untuk sektor-sektor yang paling mendesak seperti pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial, atau justru lebih banyak tersedot untuk belanja birokrasi dan pos-pos yang dampaknya tidak langsung dirasakan rakyat?

Setiap tahun, pemerintah dan DPR menetapkan alokasi anggaran untuk berbagai kementerian dan lembaga. Ada pos-pos yang diamanatkan oleh konstitusi, seperti anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN.

Namun, di luar itu, ada ruang negosiasi dan lobi politik yang sangat besar. Di sinilah seringkali terjadi tarik-menarik kepentingan. Porsi anggaran untuk belanja pegawai, perjalanan dinas, dan pembangunan infrastruktur perkantoran seringkali menjadi sorotan karena dianggap terlalu besar dibandingkan dengan anggaran untuk program-program yang langsung menyentuh masyarakat miskin.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, dalam beberapa kesempatan menyoroti pentingnya efisiensi belanja pemerintah.

Menurutnya, di tengah keterbatasan fiskal, setiap rupiah harus dipastikan memberikan dampak maksimal bagi perekonomian dan kesejahteraan. Peningkatan alokasi anggaran negara untuk pos yang tidak produktif, termasuk fasilitas pejabat, adalah bentuk inefisiensi yang mengorbankan kepentingan lebih besar. Publik bisa melihat data ini secara terbuka di situs Kementerian Keuangan, namun membacanya membutuhkan pemahaman yang tidak sederhana.

Di sinilah pentingnya transparansi anggaran. Bukan sekadar mempublikasikan angka, tapi juga memberikan penjelasan yang mudah dipahami oleh publik awam mengenai alasan di balik setiap alokasi anggaran negara.

Ketika pemerintah memutuskan untuk menaikkan anggaran untuk sebuah kementerian, atau bahkan untuk DPR sendiri, harus ada justifikasi yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, sentimen publik akan selalu negatif karena publik hanya melihat dari sisi pengeluaran tanpa memahami urgensi atau alasannya. Isu ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan potensi reshuffle kabinet, di mana kinerja menteri seringkali diukur dari kemampuan mereka menyerap dan mengelola anggaran secara efektif.

Dari Anggaran ke Politik Apa Hubungannya dengan Isu Reshuffle?

Sekilas, isu tunjangan DPR dan reshuffle kabinet tampak seperti dua hal yang tidak berhubungan. Satu soal keuangan personal, satu lagi soal manuver politik tingkat tinggi.

Namun, dalam ekosistem politik Indonesia, keduanya sangat terkait. Ketidakpuasan publik terhadap isu ekonomi dan anggaran bisa dengan cepat bertransformasi menjadi tekanan politik yang kuat kepada Presiden.

Begini cara kerjanya.

Ketika sentimen publik terhadap kondisi ekonomi memburuk, ditambah dengan persepsi bahwa pejabat hidup mewah dari uang negara (dipicu oleh isu seperti tunjangan DPR), tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan bisa menurun. Presiden, sebagai kepala pemerintahan, menjadi pihak yang paling bertanggung jawab di mata publik. Untuk menunjukkan bahwa ia responsif dan mendengar keresahan rakyat, salah satu instrumen politik yang paling efektif adalah reshuffle kabinet.

Dengan mengganti beberapa menteri, terutama di sektor ekonomi atau hukum, Presiden mengirimkan beberapa pesan sekaligus:

Sinyal Responsivitas

Presiden seolah berkata, "Saya tahu ada yang salah, dan saya sedang memperbaikinya.

" Ini adalah cara untuk meredam kemarahan publik dan mengelola ekspektasi, bahkan jika masalah utamanya bukan hanya pada individu menteri, melainkan sistemiknya.

Konsolidasi Politik

Reshuffle kabinet juga seringkali digunakan untuk menjaga keseimbangan koalisi partai politik pendukung pemerintah. Isu anggaran bisa menjadi alat tawar-menawar antar partai.

Partai yang merasa kadernya di kabinet berkinerja buruk bisa terancam posisinya, sementara partai lain bisa menggunakan momentum ketidakpuasan publik untuk menyodorkan calonnya.

Pengalihan Isu

Tidak jarang, wacana reshuffle kabinet sengaja dihembuskan untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu yang lebih substantif, seperti kenaikan harga BBM, utang negara, atau kebijakan pemerintah yang

tidak populer. Media akan sibuk berspekulasi siapa yang akan diganti, dan untuk sementara, isu anggaran yang sensitif bisa sedikit mereda.

Analis politik seperti Yunarto Wijaya dari Charta Politika sering mengemukakan bahwa reshuffle adalah hak prerogatif presiden, namun penggunaannya tidak pernah lepas dari kalkulasi politik yang rumit, di mana sentimen publik menjadi salah

satu variabel utamanya. Jadi, setiap kali Anda mendengar isu tunjangan DPR ramai dibicarakan, perhatikan juga dinamika politik yang terjadi di sekitarnya. Bisa jadi itu adalah awal dari gejolak politik yang lebih besar yang akan berujung pada perombakan komposisi kabinet.

Transparansi Anggaran Bukan Sekadar Angka di Kertas

Solusi dari siklus ketidakpercayaan ini sebenarnya sudah sering dibicarakan, yaitu transparansi anggaran. Namun, transparansi yang dibutuhkan publik bukan sekadar dokumen APBN setebal ribuan halaman yang diunggah di situs pemerintah.

Transparansi yang efektif adalah transparansi yang bisa diakses dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat.

Ini berarti pemerintah dan DPR perlu berinovasi dalam cara mereka mengkomunikasikan alokasi anggaran negara. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain:

• Platform Digital yang Interaktif: Membuat situs atau aplikasi di mana warga bisa melihat alokasi anggaran secara detail, misalnya untuk proyek infrastruktur di daerah mereka, lengkap dengan progres dan penanggung jawabnya.


• Penyederhanaan Bahasa: Mengubah istilah-istilah teknis anggaran menjadi bahasa yang mudah dimengerti. Misalnya, menjelaskan apa arti "belanja modal" atau "belanja barang dan jasa" dengan contoh konkret.


• Mekanisme Umpan Balik: Membuka kanal bagi publik untuk memberikan masukan atau melaporkan kejanggalan dalam penggunaan anggaran. Partisipasi publik adalah kunci untuk pengawasan yang efektif.

Beberapa inisiatif masyarakat sipil, seperti yang pernah dilakukan oleh KawalCOVID19 dalam mengawasi anggaran penanganan pandemi, menunjukkan bahwa publik memiliki keinginan dan kapasitas untuk ikut mengawasi. Pemerintah hanya perlu memfasilitasinya dengan menyediakan data yang terbuka dan mudah diolah. Keterbukaan ini akan secara perlahan membangun kembali kepercayaan publik, karena menunjukkan bahwa tidak ada yang disembunyikan.

Informasi yang disajikan di sini bersumber dari rilis data resmi lembaga survei dan analisis para ahli di bidangnya, namun perlu diingat bahwa interpretasi terhadap kebijakan pemerintah dan dinamika politik bisa bervariasi.

Menganalisis alokasi anggaran negara adalah proses yang kompleks dan membutuhkan pemahaman dari berbagai sudut pandang.

Pada akhirnya, isu tunjangan DPR, sentimen publik, dan stabilitas politik melalui reshuffle kabinet adalah bagian dari satu narasi besar yang sama.

Narasi tentang bagaimana sebuah negara mengelola sumber dayanya dan seberapa besar kepercayaan yang dimiliki rakyatnya terhadap para pengelola tersebut. Selama masih ada jarak antara prioritas yang tertuang dalam alokasi anggaran negara dengan apa yang dirasakan sebagai kebutuhan oleh masyarakat, maka isu ini akan terus muncul kembali. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal kontrak sosial antara yang memerintah dan yang diperintah. Memperbaiki retakan dalam kontrak ini adalah pekerjaan rumah terbesar bagi demokrasi Indonesia, yang menuntut akuntabilitas dari para pejabat dan partisipasi aktif dari seluruh warganya untuk terus mengawasi.