UMY Kritik Diplomasi FOMO Prabowo, Ini Implikasinya

VOXBLICK.COM - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengkritik arah kebijakan politik luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mengarah pada “diplomasi FOMO” (Fear of Missing Out). Kritik ini disampaikan dalam konteks kebutuhan diplomasi Indonesia yang semestinya memiliki arah strategis jangka panjang, bukan sekadar respons cepat terhadap dinamika global. Bagi pembaca, isu ini penting karena diplomasi tidak hanya soal hubungan seremonial, tetapi juga menyangkut kepentingan ekonomi, keamanan, dan posisi tawar Indonesia di kawasan dan dunia.

Menurut pakar Hubungan Internasional UMY, penggunaan pendekatan FOMO berisiko membuat Indonesia bergerak reaktiftertarik oleh momentum sesaattanpa kerangka tujuan yang jelas.

Akibatnya, diplomasi dapat kehilangan konsistensi, mengurangi efektivitas, dan memperlemah kemampuan negara untuk membangun koalisi atau kemitraan yang berkelanjutan.

Kritik tersebut menempatkan diplomasi Indonesia pada pertanyaan mendasar: apakah kebijakan luar negeri sedang diarahkan untuk mengejar kepentingan nasional yang terukur, atau justru didorong oleh dorongan “tidak mau tertinggal” dari agenda negara

lain. Dalam pandangan akademik, indikator keberhasilan diplomasi perlu terlihat pada hasil yang dapat diukurmisalnya kemajuan kerja sama ekonomi, peningkatan posisi tawar, dan stabilitas hubungan lintas kawasan.

Apa yang terjadi: kritik “diplomasi FOMO”

UMY menyoroti pola pengambilan arah politik luar negeri yang dinilai kurang menonjolkan strategi yang konsisten.

Istilah “diplomasi FOMO” merujuk pada kecenderungan negara untuk bereaksi karena takut kehilangan peluang diplomatik, politik, atau ekonomi yang sedang ramai dibicarakan. Dalam praktiknya, pendekatan semacam ini dapat membuat kebijakan luar negeri tampak aktif, tetapi belum tentu menghasilkan dampak strategis yang tahan lama.

Dalam kerangka kritik UMY, yang menjadi sorotan bukan semata-mata intensitas diplomasi, melainkan kualitas arah kebijakan.

Diplomasi yang baik, menurut perspektif hubungan internasional, seharusnya memiliki tujuan, prioritas, dan garis besar (grand design) yang dapat dijelaskan secara logis: apa yang dikejar, dengan siapa, melalui instrumen apa, dan bagaimana mengukur keberhasilannya.

Siapa yang terlibat

Beberapa pihak yang disebut dalam narasi kritik ini adalah:

• UMY, melalui pakar Hubungan Internasional yang menilai arah politik luar negeri Presiden Prabowo berpotensi mengarah pada diplomasi FOMO.
• Presiden Prabowo Subianto, sebagai figur pembuat dan pengarah kebijakan politik luar negeri pada periode pemerintahan saat ini.
• Publik dan pembuat kebijakan, termasuk kalangan akademisi, profesional, serta pengambil keputusan yang berkepentingan pada konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia.

Dalam konteks hubungan internasional, kritik akademik seperti ini berfungsi sebagai “alarm” agar pemerintah tidak hanya mengejar momentum, tetapi juga memastikan kebijakan luar negeri selaras dengan kepentingan nasional.

Mengapa peristiwa ini penting untuk diketahui

Isu diplomasi FOMO relevan karena politik luar negeri memiliki efek lanjutan yang tidak selalu terlihat dalam waktu singkat. Ketika kebijakan bergerak terlalu reaktif, ada beberapa risiko yang dapat muncul:

• Prioritas menjadi kabur: agenda yang terlalu banyak dapat mengurangi fokus pada kepentingan utama.
• Koherensi kebijakan melemah: negara mitra dapat membaca sinyal yang berubah-ubah, sehingga sulit membangun kepercayaan jangka panjang.
• Biaya diplomasi meningkat: energi dan sumber daya tersebar untuk mengejar peluang yang belum tentu paling strategis.
• Dampak pada ekonomi dan investasi: kepastian arah kebijakan luar negeri berpengaruh pada keputusan pelaku usaha terkait kerja sama lintas negara.

Bagi mahasiswa, profesional, dan pengambil keputusan, memahami kritik seperti ini membantu membaca kebijakan luar negeri secara lebih substansial. Bukan hanya “apa yang dilakukan”, tetapi “mengapa dilakukan” dan “hasil apa yang diharapkan”.

Implikasi yang lebih luas bagi diplomasi Indonesia ke depan

UMY menekankan bahwa diplomasi Indonesia ke depan perlu memiliki orientasi strategi agar mampu menjaga konsistensi dan memperkuat posisi tawar. Implikasi dari model diplomasi FOMOjika benar-benar terjadidapat berdampak pada beberapa bidang berikut.

1) Ekonomi: kerja sama berisiko tidak berkelanjutan

Diplomasi ekonomi biasanya diarahkan untuk membuka akses pasar, memperkuat rantai pasok, menarik investasi, dan membangun kerja sama teknologi.

Jika arah kebijakan terlalu terdorong oleh peluang sesaat, kerja sama yang dibangun bisa lebih bersifat transaksional dan kurang memperhatikan keberlanjutan proyek. Dampaknya dapat terlihat pada:

• negosiasi yang cepat tetapi tidak mendalam,
• prioritas investasi yang berubah mengikuti dinamika eksternal,
• penundaan implementasi karena keselarasan internal belum solid.

2) Keamanan dan stabilitas kawasan: koordinasi lebih sulit

Koordinasi diplomasi juga terkait dengan isu keamanan, pengelolaan konflik, dan kerja sama penegakan hukum lintas batas. Pendekatan reaktif dapat membuat Indonesia lebih sulit menjaga konsistensi sikap dan prinsip.

Pada akhirnya, stabilitas kawasan dapat lebih rapuh karena sinyal kebijakan tidak selalu seragam.

3) Tata kelola kebijakan: kebutuhan perencanaan strategis

Diplomasi yang efektif memerlukan perencanaan lintas kementerian/lembaga, indikator kinerja, serta mekanisme evaluasi.

Jika kebijakan luar negeri didorong oleh FOMO, tata kelola berpotensi menjadi “ad hoc”, yakni bergerak mengikuti agenda eksternal tanpa cukup waktu untuk menyusun prioritas nasional. Ini dapat memengaruhi:

• sinkronisasi antara target diplomasi dan strategi ekonomi nasional,
• kesiapan sumber daya manusia dan dukungan analitik,
• kualitas negosiasi karena perubahan arah yang cepat.

4) Kepercayaan mitra: hubungan diplomatik bisa kehilangan daya tawar

Dalam diplomasi, kepercayaan dibangun lewat konsistensi sikap, komitmen yang dapat dipenuhi, dan visi yang jelas.

Jika Indonesia terlihat mengejar banyak peluang tanpa kerangka prioritas yang tegas, mitra dapat menilai Indonesia sebagai pihak yang sulit diprediksi. Akibatnya, daya tawar Indonesia saat negosiasimisalnya soal perdagangan, investasi, atau kerja sama teknologidapat melemah.

5) Dampak pada kebiasaan publik dan literasi kebijakan

Kritik akademik seperti dari UMY juga punya implikasi pada cara publik membaca isu luar negeri. Ketika diskursus bergeser dari “seremonial diplomasi” ke “strategi dan dampak kebijakan”, literasi kebijakan masyarakat dapat meningkat.

Publik menjadi lebih terbiasa menilai diplomasi berdasarkan hasil dan arah, bukan hanya intensitas kegiatan.

Perlu verifikasi dan ruang dialog kebijakan

Meski kritik UMY menyoroti masalah arah strategis, ruang dialog tetap penting agar kebijakan luar negeri dapat diperbaiki secara konstruktif.

Dalam praktik pemerintahan, kritik akademik biasanya menjadi input untuk memperkuat perencanaan, menyelaraskan kebijakan, serta memperjelas indikator keberhasilan. Bagi pembaca, pendekatan yang bijak adalah menunggu klarifikasi dan bukti kebijakanmisalnya rencana prioritas, target kerja sama, serta evaluasi capaianyang dapat menunjukkan apakah diplomasi benar-benar reaktif atau justru memiliki strategi yang matang.

Dengan demikian, kritik UMY tentang diplomasi FOMO Prabowo bukan sekadar label, tetapi dorongan untuk memastikan politik luar negeri Indonesia memiliki arah yang terukur dan konsisten.

Bagi diplomasi Indonesia ke depan, perhatian pada strategi, koherensi, dan dampak nyata akan menjadi penentu apakah Indonesia mampu memanfaatkan peluang global tanpa kehilangan fokus pada kepentingan nasional.