Membaca Sinyal Pemerintah tentang Masa Depan Aset Kripto

Oleh Andre Nenobesi

Minggu, 24 Agustus 2025 - 18.05 WIB

Membaca Sinyal Pemerintah tentang Masa Depan Aset Kripto

Regulasi Crypto Asia Tenggara (Foto oleh Eko Herwantoro di Unsplash).

VOXBLICK.COM - Dunia investasi aset kripto seringkali terasa seperti 'wild west' digital, di mana aturan bisa berubah secepat tren pasar. Bagi seorang investor di Asia Tenggara, kebingungan ini semakin nyata.

Satu negara menganggap Bitcoin sebagai komoditas, negara tetangganya melihatnya sebagai alat pembayaran, sementara yang lain memberlakukan pajak yang sama sekali berbeda. Pertanyaannya bukan lagi 'apakah harus berinvestasi di aset kripto?', melainkan 'di mana lingkungan yang paling aman dan menguntungkan untuk melakukannya?'.

Memahami lanskap regulasi crypto bukan sekadar urusan kepatuhan, ini adalah fondasi strategi investasi yang cerdas.

Mengapa Regulasi Crypto adalah Sahabat Terbaik Investor?

Banyak yang menganggap regulasi sebagai musuh kebebasan dan inovasi yang menjadi ciri khas dunia kripto.

Namun, coba bayangkan sejenak: Anda tidak akan menyimpan seluruh uang hasil jerih payah Anda di sebuah lembaga keuangan yang tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bukan? Prinsip yang sama berlaku untuk investasi aset kripto. Regulasi crypto yang jelas memberikan beberapa pilar penting bagi keamanan investor. Pertama, perlindungan dana.

Regulasi memaksa bursa atau platform perdagangan untuk memenuhi standar keamanan tertentu, memisahkan dana nasabah dari dana operasional perusahaan, dan memiliki protokol untuk mencegah peretasan. Kedua, kepastian hukum. Aturan yang jelas mendefinisikan apa itu aset kripto, bagaimana ia boleh diperdagangkan, dan bagaimana pajaknya dihitung. Ini menghindarkan investor dari area abu-abu yang berisiko. Terakhir, legitimasi pasar.

Ketika pemerintah turun tangan untuk mengatur, ini mengirimkan sinyal bahwa investasi aset kripto diakui sebagai kelas aset yang sah, yang pada gilirannya menarik lebih banyak investor institusional dan mendorong adopsi yang lebih luas.

Jadi, melihat lebih dekat pada regulasi crypto di Indonesia, Singapura, dan Thailand adalah langkah krusial untuk mengukur risiko dan potensi keuntungan.

Indonesia: Raksasa yang Bergerak Hati-hati di Bawah Bappebti

Indonesia, dengan populasi digitalnya yang masif, merupakan pasar yang sangat potensial untuk investasi aset kripto.

Pemerintah merespons fenomena ini dengan pendekatan yang unik dan terukur, menempatkan regulasi crypto di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Pendekatan Komoditas: Sebuah Pilihan Strategis

Keputusan Bappebti untuk mengklasifikasikan aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka adalah langkah fundamental.

Ini berarti, di mata hukum Indonesia, Bitcoin dan aset kripto lainnya diperlakukan mirip seperti emas, kopi, atau minyak sawit, bukan sebagai mata uang atau surat berharga (sekuritas). Keputusan ini memiliki implikasi besar. Bank Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah, sehingga aset kripto tidak dapat digunakan untuk transaksi sehari-hari.

Di sisi lain, karena bukan sekuritas, pengawasannya tidak berada di bawah OJK, melainkan Bappebti.

Fokus pada Perlindungan Investor dan Pajak

Fokus utama regulasi crypto di Indonesia adalah pada perlindungan konsumen. Bappebti telah menerbitkan daftar aset kripto yang legal untuk diperdagangkan, yang secara berkala diperbarui dan saat ini mencakup 501 jenis aset.

Ini adalah upaya untuk menyaring proyek-proyek yang dianggap tidak memiliki fundamental yang jelas atau berisiko tinggi. Setiap platform yang ingin beroperasi di Indonesia wajib terdaftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) dan memenuhi serangkaian persyaratan ketat.

Dari sisi perpajakan, pemerintah telah menetapkan aturan yang jelas: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0,11% dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,1% atas setiap transaksi. Walaupun ini menambah biaya transaksi, ini juga memberikan kepastian hukum bagi setiap investor.

Pro dan Kontra bagi Investor

Kelebihan pendekatan Indonesia adalah kejelasan.

Investor tahu persis platform mana yang legal dan aset apa saja yang diizinkan, memberikan rasa keamanan investor yang lebih baik. Namun, klasifikasi sebagai komoditas dan struktur pajak yang ada bisa dianggap sebagai penghambat.

Proses untuk sebuah aset kripto masuk ke dalam daftar putih Bappebti bisa memakan waktu, sehingga investor di Indonesia mungkin lebih lambat mendapatkan akses ke proyek-proyek baru yang sedang naik daun secara global.

Beban pajak ganda (PPN dan PPh) juga menjadi faktor pertimbangan dalam strategi trading jangka pendek.

Singapura: Pusat Inovasi dengan Pintu Seleksi yang Ketat

Singapura telah lama membangun reputasi sebagai pusat keuangan dan teknologi di Asia.

Pendekatan mereka terhadap regulasi crypto mencerminkan ambisi ini: merangkul inovasi sambil menerapkan standar yang sangat tinggi untuk menjaga integritas sistem keuangan.

Regulator Tunggal: Monetary Authority of Singapore (MAS)

Berbeda dengan Indonesia, pengawasan aset kripto di Singapura terpusat di bawah satu lembaga perkasa: Monetary Authority of Singapore (MAS).

Melalui Payment Services Act (PSA) yang mulai berlaku pada 2020, MAS mengatur penyedia layanan token pembayaran digital (Digital Payment Token/DPT). Pendekatan ini melihat aset kripto dari fungsinya sebagai alat pembayaran dan transfer nilai. MAS dikenal dengan proses perizinannya yang sangat ketat dan selektif. Ratusan perusahaan telah mendaftar, namun hanya segelintir yang berhasil mendapatkan lisensi penuh.

Proses ini memastikan bahwa hanya pemain dengan modal kuat, kepatuhan anti pencucian uang (AML) yang solid, dan teknologi keamanan siber yang canggih yang bisa beroperasi. Keamanan investor adalah prioritas utama.

Fokus pada Inovasi dan Stabilitas

MAS secara aktif mendorong inovasi melalui berbagai inisiatif 'sandbox' regulasi, yang memungkinkan perusahaan rintisan untuk menguji produk baru mereka dalam lingkungan yang terkendali.

Namun, mereka juga sangat vokal mengenai risiko investasi aset kripto bagi investor ritel. Ravi Menon, Direktur Pelaksana MAS, sering menekankan bahwa aset kripto sangat fluktuatif dan tidak cocok untuk masyarakat umum. Oleh karena itu, regulasi crypto di Singapura lebih berfokus pada pembangunan ekosistem yang kuat untuk para profesional dan institusi, sambil memberikan peringatan keras kepada investor ritel.

Dari segi pajak, Singapura sangat menarik. Saat ini, tidak ada pajak keuntungan modal (capital gains tax) untuk individu yang melakukan investasi aset kripto dalam jangka panjang.

Pro dan Kontra bagi Investor

Bagi investor, reputasi regulasi Singapura adalah nilai jual utamanya. Berinvestasi melalui platform yang berlisensi MAS memberikan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi.

Ketiadaan pajak keuntungan modal juga menjadi daya tarik yang luar biasa. Namun, kekurangannya adalah pilihan platform yang lebih terbatas karena sulitnya mendapatkan lisensi.

Selain itu, fokus MAS pada risiko mungkin berarti aturan bisa menjadi lebih ketat di masa depan, terutama terkait pembatasan akses bagi investor ritel.

Thailand: Penyeimbang Antara Adopsi dan Kontrol Ketat

Thailand adalah salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang meluncurkan kerangka kerja regulasi crypto yang komprehensif.

Pendekatan mereka mencoba mencari jalan tengah antara mendorong adopsi teknologi blockchain dan mengendalikan risiko spekulatif yang melekat pada investasi aset kripto.

Peran Sentral Thai SEC

Pengawasan utama berada di tangan Securities and Exchange Commission (SEC) Thailand. Pada tahun 2018, mereka mengeluarkan Dekrit Darurat tentang Bisnis Aset Digital, yang menjadi landasan hukum bagi seluruh ekosistem.

Kerangka kerja ini mendefinisikan aset digital menjadi dua kategori: cryptocurrency dan digital token (termasuk investment token dan utility token). SEC bertanggung jawab penuh untuk melisensikan dan mengawasi bursa, broker, dan dealer aset digital.

Pendekatan Proaktif terhadap Risiko

SEC Thailand dikenal tidak ragu untuk mengambil tindakan cepat jika melihat risiko yang berkembang.

Contohnya, pada tahun 2021, mereka melarang perdagangan meme coin, fan token, dan non-fungible token (NFT) di bursa terpusat untuk melindungi investor dari aset yang murni spekulatif dan tidak memiliki fundamental yang jelas. Mereka juga sangat aktif dalam mengedukasi publik tentang risiko investasi aset kripto.

Untuk pajak, Thailand mengenakan pajak keuntungan modal sebesar 15%, meskipun ada beberapa pengecualian dan keringanan jika perdagangan dilakukan melalui bursa yang berlisensi SEC.

Pro dan Kontra bagi Investor

Kejelasan kerangka hukum sejak dini menjadi keuntungan besar bagi pasar Thailand, menciptakan lingkungan yang stabil untuk pertumbuhan. Tindakan proaktif SEC juga dapat dilihat sebagai hal positif untuk keamanan investor jangka panjang.

Namun, sikap intervensionis ini juga bisa menjadi pedang bermata dua. Aturan dapat berubah dengan cepat, seperti larangan jenis token tertentu, yang dapat memengaruhi strategi investasi. Struktur pajak, meskipun lebih ringan dari Indonesia, masih menjadi faktor yang harus diperhitungkan.

Perbandingan Langsung: Negara Mana yang Unggul?

Memilih lingkungan regulasi yang 'terbaik' sangat bergantung pada profil dan prioritas Anda sebagai seorang investor.

Mari kita bedah perbandingannya secara langsung:

Keamanan dan Perlindungan Investor

Singapura bisa dibilang unggul dalam hal ini karena proses perizinan MAS yang sangat ketat, yang menyaring hanya operator paling tepercaya. Indonesia menempati urutan kedua dengan daftar aset legal dari Bappebti yang melindungi investor dari proyek-proyek berkualitas rendah.

Thailand berada di posisi yang kuat dengan pengawasan aktif dari SEC, meskipun pendekatannya lebih reaktif terhadap tren pasar.

Pajak

Singapura adalah pemenang telak dengan tidak adanya pajak keuntungan modal bagi investor individu jangka panjang. Thailand berada di tengah dengan pajak 15% yang memiliki beberapa pengecualian.

Indonesia memiliki beban pajak tertinggi dengan kombinasi PPN dan PPh pada setiap transaksi, yang lebih memberatkan bagi trader aktif.

Akses ke Aset Baru dan Inovasi

Singapura, dengan fokusnya pada inovasi, cenderung menjadi tempat di mana proyek-proyek global terkemuka ingin mendirikan basis.

Namun, untuk perdagangan ritel, Thailand dan Indonesia mungkin menawarkan lebih banyak pilihan aset kripto yang terdaftar di bursa lokal mereka, meskipun Indonesia bisa lebih lambat dalam menyetujui aset baru karena proses kurasi Bappebti. Memahami nuansa regulasi crypto ini memungkinkan Anda untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi.

Ini bukan hanya tentang memilih aset, tetapi juga memilih yurisdiksi dan platform yang selaras dengan toleransi risiko dan tujuan investasi Anda. Lanskap regulasi ini terus berkembang, dan apa yang berlaku hari ini mungkin berubah besok.

Setiap keputusan investasi yang Anda buat harus didasarkan pada riset mendalam dan pemahaman penuh atas kondisi keuangan pribadi Anda, karena semua bentuk investasi, termasuk aset kripto, membawa potensi keuntungan sekaligus risiko kerugian modal.