Demo Besar Pati 2025: Ribuan Warga Tuntut Bupati Mundur Usai Pajak Properti Naik 250%

Oleh Andre NBS

Senin, 18 Agustus 2025 - 17.40 WIB

Demo Besar Pati 2025: Ribuan Warga Tuntut Bupati Mundur Usai Pajak Properti Naik 250%

Demo besar dan tuntutan mundur (Foto oleh Pyae Sone Htun di Unsplash).

VOXBLICK.COM - Protes besar terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, setelah kenaikan pajak properti lokal yang signifikan membuat ribuan warga turun ke jalan. Puncak unjuk rasa membludak pada awal Juni 2025, saat massa memadati kantor pemerintah daerah sambil mengusung poster besar bertuliskan tuntutan utama: bupati Sudewo mundur, kebijakan Pajak PBB-P2 yang melonjak hingga 250 persen segera dicabut. Gelombang protes ini menjadi resonansi nasional terkait keberimbangan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Yanuar Nugroho, menyebutkan kenaikan pajak daerah secara drastis tanpa sosialisasi memadai sangat rawan memicu ketidakpercayaan publik pada otoritas lokal. “Risiko social unrest meningkat saat beban fiskal warga melonjak di tengah advokasi austerity dari pemerintah pusat. Ini bisa menjadi preseden demo regional 2025 yang lebih luas,” jelasnya dalam diskusi daring yang diikuti Kompas.id pada 2 Juni 2025. Momentum demonstrasi di Pati sendiri bukan sekadar ekspresi ketidakpuasan biasa. Banyak warga mengaku terpaksa menghentikan kegiatan ekonominya, bahkan ada yang menggadaikan properti karena lonjakan pajak properti naik 250%. Salah satu peserta aksi, Fadilah (46), menuturkan bahwa struktur Pajak PBB-P2 tahun ini praktis menguras penghasilan keluarganya. Sementara, jaringan advokasi masyarakat mengumpulkan bukti transparansi fiskal daerah yang dipertanyakan lantaran sosialisasi minim dan dokumen penetapan pajak yang sulit diakses publik.

Kenaikan Pajak Properti dan Imbas Ekonomi Sosial

Tak sedikit pelaku usaha di Pati angkat bicara, terutama setelah kebijakan pajak daerah terbaru dirasa mencekik.

Menurut data Badan Pusat Statistik, inflasi kabupaten Pati pada triwulan I 2025 melonjak ke angka 7,1 persen, lebih tinggi dibanding daerah sekitar. Banyak usaha kecilmulai warung makan hingga petanimerasa terdampak. Akibatnya, penurunan daya beli dan tindakan restrukturisasi usaha menjadi reaksi spontan. Sekretaris Asosiasi UMKM Pati, Imron Suwondo, menyatakan bahwa tekanan utama datang dari beban Pajak PBB-P2 yang melonjak tajam. Ia menambahkan bahwa pelaku usaha dan masyarakat kecil kini terjepit di sudut pengambilan kebijakan fiskal berimbang yang dianggap tidak berpihak pada ekonomi rakyat. Mengenai landasan kenaikan pajak, Pemkab Pati berdalih kebijakan ini adalah amanat UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Mereka juga menjelaskan, langkah tersebut terkait kebutuhan pembiayaan program infrastruktur dan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sejalan dengan instruksi nasional penguatan fiskal. Namun, alasan ini dinilai banyak pihak tidak sebanding dengan beban psikologis dan ekonomi yang dialami masyarakat. Sebagian besar dialog publik Pati digelar secara daring dan tertutup, membuat warga merasa proses pembuatan keputusan kurang partisipatif.

Respons Bupati Sudewo dan Aparat Keamanan

Bupati Pati, Haryanto Sudewo, akhirnya buka suara pada 4 Juni 2025. Ia menegaskan bahwa kebijakan pajak PBB-P2 itu bisa direvisi jika ditemukan pelanggaran administratif atau ketidaksesuaian data objek pajak. Terkait tuntutan masyarakat Pati protes yang meminta dirinya mundur, Sudewo mengaku akan bersikap legowo jika memang diharuskan undur diri melalui mekanisme resmi di DPRD. “Saya kelola kebijakan fiskal ini untuk keseimbangan belanja daerah, namun saya dengar dan tampung aspirasi publik. Tidak ada niat menyengsarakan warga Pati,” ujar Sudewo kepada awak media yang dikutip Kompas.com. Tindakan massa yang memblokade jalan utama dan berupaya masuk komplek kantor pemerintah mendapat antisipasi dari aparat gabungan. Kapolres Pati, AKBP Nugroho Tri, menegaskan bahwa pengamanan demo besar Pati 2025 digelar secara humanis demi menghindari bentrok. Sejumlah titik vital dijaga ketat namun tetap memungkinkan dialog terbuka antara pemda dan perwakilan massa. Sampai 6 Juni 2025, protes berlangsung damai meskipun tensi tetap tinggi.

Dampak Regional dan Potensi Resonansi Nasional

Eskalasi unjuk rasa di Pati tidak berdiri sendiri. Setidaknya tercatat demo serupa meletus di beberapa daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, meskipun skalanya lebih kecil. Isu kebijakan fiskal berimbang dan transparansi fiskal kini menjadi perbicangan hangat di kalangan pemerhati anggaran publik. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, mengingatkan bahwa reform pajak daerah yang dilaksanakan terburu-buru tanpa dialog menyeluruh rawan menjadi bumerang sosial politik. Ratusan laporan masuk ke Ombudsman terkait pemrosesan data objek pajak yang dianggap asal-asalan dan minim edukasi publik. Gejolak demo regional 2025 di Pati turut dikaitkan pengaruh kebijakan austerity Prabowo yang saat ini banyak digulirkan dalam konteks pengelolaan defisit fiskal nasional. Pemerintah pusat, lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani, menegaskan bahwa pemerintah lokal wajib menjalankan penyesuaian fiskal, namun proses dan pengawasan harus terbuka agar tidak berujung krisis kepercayaan di basis akar rumput (Katadata, 2025).

Tantangan Dialog dan Ketegangan Pemerintah-Rakyat

Kendala utama dalam penanganan demo Indonesia di level lokal kerap datang dari minimnya ruang dialog publik yang inklusif.

Banyak warga, sebagaimana disampaikan tokoh masyarakat Pati, merasa aspirasi mereka tak pernah benar-benar menjadi pertimbangan utama penetapan kebijakan publik baru. Sejumlah organisasi masyarakat menyerukan potensi reform pajak yang lebih berkeadilan, mengingat ketimpangan beban ekonomi antara pelaku usaha kecil dan pemilik lahan besar cukup nyata. Transparansi fiskal menjadi tuntutan utama. Penguatan akses dokumen penetapan Pajak PBB-P2, partisipasi publik dalam perhitungan kembali objek pajak, dan evaluasi berkala ramai diajukan warga dalam dialog terbuka. Bupati Sudewo pun mulai membuka kanal aduan online dan mewacanakan audit independen terhadap penyusunan kebijakan pajak daerah yang menuai protes massa. Dalam ranah politik lokal Pati, isu bupati Sudewo mundur berkembang menjadi tekanan politik nyata. Beberapa anggota DPRD Pati secara terbuka mulai mempertanyakan keputusan eksekutif daerah yang dinilai tidak melakukan komunikasi efektif dengan rakyat. Dari sisi keamanan unjuk rasa, aparat dinilai berhasil menjaga kondusivitas kota tanpa represi, namun pengawasan tetap dilakukan oleh berbagai LSM untuk mengantisipasi tindakan pelanggaran HAM.

Akankah Ada Reformasi Pajak Daerah?

Dengan gelombang masyarakat Pati protes yang masih tinggi, tekanan pada pemerintah lokal vs pusat kian terasa. Pengaruh kebijakan regional tentu akan menjadi test case untuk daerah lain yang mengalami masalah serupa.

Pengamat fiskal Universitas Indonesia, Febrio Kacaribu, menyebut bahwa transparansi fiskal dan analisis makroekonomi yang tepat adalah kunci ketahanan daerah menghadapi tekanan inflasi ekstrem akibat kebijakan fiskal mendadak. Analisisnya mengacu pada pengalaman penanganan demo regional 2025 yang juga muncul di negara berkembang lain. Karena tuntutan demo besar Pati 2025 didorong fakta nyata di lapangan, banyak pihak menagih komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki database perpajakan dan melibatkan lebih luas masyarakat sipil dalam dialog publik Pati. Potensi reform pajak daerah tetap terbuka namun membutuhkan konsistensi, evaluasi rutin, dan komunikasi yang jujur dari pejabat daerah. Sampai kini, ribuan warga masih berkumpul bergantian di depan gedung pemerintah Pati, menjaga tekanan sosial politik tetap tinggi. Analis lokal memperkirakan arus protes akan terus panas jika tuntutan bupati Sudewo mundur tidak direspons konkret. Ke depan, demonstrasi di Pati ini bisa jadi referensi penting penanganan demo Indonesia di tengah ketegangan pemerintah-rakyat dan kebutuhan kebijakan fiskal yang lebih berimbang. Dalam konteks demo besar Pati 2025, suara rakyat menghadapi tantangan pemerintahan yang harus berpacu antara kebutuhan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Di satu sisi, transparansi fiskal dan dialog publik adalah keharusan, di sisi lain, konsolidasi kebijakan fiskal nasional dan otonomi daerah butuh harmonisasi. Apa pun ujungnya, ribuan warga Pati telah menciptakan babak baru dalam sejarah perlawanan kebijakan pajak di Indonesia. Segala perkembangan terkait penanganan demo, perubahan regulasi Pajak PBB-P2, hingga kemungkinan mundurnya bupati Sudewo akan terus diawasi ketat tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga oleh jajaran pengambil kebijakan fiskal tingkat pusat. Jika komunikasi publik dan pemerintahan yang transparan tidak segera dijalankan, resonansi tuntutan keadilan ekonomi sangat mungkin menguat ke seluruh pelosok negeri.