Gelombang Demo Bupati Pati 2025: PBB Naik 250% Disorot, Tuntutan Menguat hingga Dorongan Hak Angket DPRD

VOXBLICK.COM - Massa dari berbagai kecamatan turun ke pusat kota Pati, membawa poster soal PBB Pati dan seruan keadilan ekonomi. Isunya tajam: kenaikan PBB 250% disebut menghantam daya beli, sementara pemerintah daerah dinilai kurang transparan menjelaskan dasar penetapan NJOP dan tarif. Nama Bupati Sudewo berkali-kali diserukan, dengan sebagian massa menuntut pembatalan PBB dan bahkan tuntutan pengunduran diri bupati. Arah protes melebar: proyek videotron Pati, renovasi Alun-Alun Pati, kebijakan lima hari sekolah, hingga kasus pegawai rumah sakit dipecat ikut diangkat sebagai simbol krisis politik Pati yang dirasa makin dalam. Kelompok yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menjadi salah satu motor yang menyerukan demo Pati 2025, diikuti elemen mahasiswa dan komunitas warga. Di lapangan, laporan kericuhan demo Pati berseliweran di kanal komunitas, termasuk klaim penggunaan gas air mata dan water cannon. Ada pula unggahan yang menyebut mobil polisi dibakar. Sejumlah klaim masih diverifikasi aparat. Polisi menyatakan prosedur pengamanan mengacu pada aturan pengendalian massa, sementara aktivis mendorong pemantauan independen agar hak menyampaikan pendapat terjaga. DPRD Pati masuk sorotan. Di beberapa titik protes, terdengar dorongan agar wakil rakyat menggunakan hak angket DPRD. Warga menilai hak angket DPRD perlu ditempuh untuk membongkar duduk perkara kebijakan fiskal daerah, terutama menyangkut PBB Pati dan tata kelola proyek. Di sisi lain, pemerintah daerah menyebut penyesuaian pajak daerah perlu untuk memperkuat layanan publik. Ketegangan antara kebutuhan pendapatan daerah dan kemampuan bayar warga menjadi pangkal debat, mempertegas isu keadilan ekonomi di tingkat kabupaten.

Kronologi singkat yang terhimpun

Gelombang awal protes bermula dari keluhan SPPT PBB yang tiba di rumah warga dengan nilai yang dirasa melonjak. Di media sosial, warganet membagikan contoh tagihan dan membandingkan kenaikan antar tahun, memunculkan narasi kenaikan PBB 250%.

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mengonsolidasikan laporan, lalu memanggil warga ke ruang publik untuk menyuarakan keberatan. Demo Bupati Pati berlangsung bertahap: dari aksi damai, orasi di depan kantor pemerintah, hingga tekanan agar DPRD Pati menggelar rapat terbuka dan mempertimbangkan hak angket DPRD. Pada satu momentum, situasi memanas. Beredar video kericuhan demo Pati yang memperlihatkan dorong-dorongan massa dan barikade aparat. Dalam beberapa unggahan disebut ada gas air mata dan water cannon dipakai untuk membubarkan massa. Ada pula klaim mobil polisi dibakar di pinggir jalan. Perlu digarisbawahi: informasi lapangan ini berasal dari rekaman warga dan siaran langsung amatir detail kejadian masih bisa berubah setelah rilis resmi dari aparat. Selain soal PBB Pati, orator menyinggung renovasi Alun-Alun Pati dan proyek videotron Pati yang dipertanyakan manfaatnya dibanding anggaran sosial. Gerakan juga mengaitkan kebijakan lima hari sekolah dan kasus pegawai rumah sakit dipecat sebagai contoh disharmoni kebijakan. Seruan “pembatalan PBB” menggema di tengah lautan spanduk, disusul desakan “tuntutan pengunduran diri bupati” dari sebagian kelompok.

Pemicu utama: PBB Pati, NJOP, dan bagaimana kenaikan bisa terjadi

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak daerah yang besarannya ditentukan pemerintah kabupaten/kota. Komponen penentu utamanya adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan tarif PBB-P2 yang diatur dalam Peraturan Daerah. Sejak berlakunya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) No. 1/2022, daerah punya ruang penyesuaian kebijakan pajak dengan koridor tertentu. Prinsip umumnya: tarif dan klasifikasi NJOP harus transparan, akuntabel, dan memperhitungkan kemampuan bayar. Dokumen Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) menegaskan kewenangan daerah dalam penetapan PBB-P2, dengan tetap mematuhi koridor UU terkait dan peraturan turunannya yang mengatur batasan tarif, pengurangan, serta mekanisme keberatan administrasi. Rujukan umum dapat dilihat di laman DJPK Kemenkeu terkait implementasi UU HKPD dan pajak daerah DJPK Kemenkeu. Sementara itu, Badan Pusat Statistik menyediakan data makro seperti inflasi dan pertumbuhan untuk konteks kemampuan bayar rumah tangga inflasi tahunan di Jawa Tengah beberapa tahun terakhir bergerak di kisaran 2–3 persen, gambaran agregat yang dapat menjadi patokan kehati-hatian saat menyesuaikan beban PBB BPS Jateng. Apakah kenaikan PBB 250% dapat terjadi? Bisa, apabila NJOP disesuaikan setelah lama tidak diperbarui, lalu dikombinasi perubahan klasifikasi dan pengurangan. Tetapi praktik baik meminta penyesuaian dilakukan bertahap, disertai sosialisasi, simulasi tagihan, dan skema keringanan. OECD berulang kali menekankan desain pajak properti yang adil perlu mempertimbangkan daya beli rumah tangga berpendapatan rendah dan menengah, serta mekanisme banding yang mudah diakses OECD Property Taxes. Di Pati, warga mengeluhkan PBB Pati yang tiba-tiba melonjak sehingga narasi kenaikan PBB 250% menguat. Itu yang memantik demo Bupati Pati dan memperlebar isu ke keadilan ekonomi. Dorongan pun mengarah ke DPRD Pati agar menggunakan hak angket DPRD untuk menilai proses penetapan NJOP, validitas basis data, hingga efektivitas keringanan. Jika ditemukan masalah prosedur, pembatalan PBB sebagian atau perbaikan SPPT bisa menjadi opsi kebijakan.

Isu kebijakan lain yang ikut terangkat

- Proyek videotron Pati dan renovasi Alun-Alun Pati: Aktivis mempertanyakan prioritas belanja modal dibanding tekanan biaya hidup. Transparansi analisis manfaat-biaya jadi kunci agar publik memahami rasionalisasi proyek.

 - Lima hari sekolah: Warga mengaitkan dampaknya pada ritme ekonomi keluarga dan aktivitas sosial. Meskipun kebijakan pendidikan punya indikator sendiri, efek tidak langsung tetap perlu dipetakan.

- Pegawai rumah sakit dipecat: Sorotan pada prosedur kepegawaian dan layanan publik membuat opini mengeras bahwa ada krisis politik Pati yang lebih luas daripada pajak saja.

Semua isu ini akhirnya bermuara pada satu narasi besar: keadilan ekonomi.

Apapun labelnya kenaikan PBB 250%, proyek videotron Pati, renovasi Alun-Alun Pati, atau lima hari sekolah publik menuntut ruang dialog dan data terbuka agar kebijakan diuji manfaatnya.

Siapa saja yang terlibat dan peran masing-masing

- Aliansi Masyarakat Pati Bersatu: motor mobilisasi, menggalang testimoni soal PBB Pati, mendorong transparansi NJOP dan simulasi tagihan.

- Pemerintah kabupaten: menyiapkan respons kebijakan, membuka kanal keluhan, mengevaluasi pengurangan atau skema keringanan PBB. Nama Bupati Sudewo tak lepas dari sorotan publik dalam demo Pati 2025.

- DPRD Pati: menyerap aspirasi dan menilai penggunaan hak angket DPRD. Instrumen pengawasan ini diatur UU Pemerintahan Daerah UU 23/2014 dan tata tertib DPRD masing-masing.

 - Aparat keamanan: memastikan hak menyampaikan pendapat terlindungi sesuai UU 9/1998 UU Kebebasan Berpendapat, sambil menjaga keselamatan publik. Prosedur pengendalian massa mengacu pada perkap terkait penggunaan kekuatan dan Dalmas JDIH Polri.

Saat situasi memanas: apa yang kita ketahui di lapangan

Beberapa jam aksi berlangsung damai sebelum terdengar laporan kericuhan demo Pati. Potongan video memperlihatkan barikade dan upaya pembubaran unggahan lain menyebut gas air mata dan water cannon dipakai. Klaim mobil polisi dibakar viral di grup percakapan lokal. Karena bukti lapangan beragam kualitasnya, penting menunggu rilis resmi. Komnas HAM pada berbagai kesempatan mengingatkan prinsip proporsionalitas dalam penanganan aksi menjaga keseimbangan antara ketertiban umum dan hak konstitusional warga Komnas HAM. Standar pengamanan merujuk pada tahapan dalmas: negosiasi, himbauan, eskalasi perangkat lunak, hingga jika diperlukan penggunaan alat khusus sesuai Perkap, dengan dokumentasi dan evaluasi menyeluruh. Prinsip ini dirancang untuk mencegah eksesionalitas kekerasan dan meminimalkan korban. Jika memang terjadi tindakan berlebihan atau perusakan seperti mobil polisi dibakar, mekanisme etik dan pidana tersedia untuk menindak pelanggaran. Pada saat bersamaan, penyelidikan juga akan menelusuri pemicu kericuhan, apakah dipicu provokasi, misinformasi, atau faktor teknis lapangan.

Dampak ke warga dan ekonomi lokal

Dalam jangka pendek, demo Bupati Pati mengganggu aktivitas harian: akses ke pusat layanan publik tersendat, pedagang di sekitar Alun-Alun berjualan setengah hati, dan rute angkutan diubah. Bila kericuhan demo Pati berulang, biaya logistik pedagang mikro bertambah karena jam operasional berkurang. Belanja publik pun tertunda jika kantor layanan prioritas menutup lebih awal saat demo Pati 2025 memuncak. Dalam jangka menengah, sentimen investor lokal menurun bila kepastian kebijakan melemah. Kenaikan PBB 250% yang dirasakan terlalu mendadak bisa memicu revaluasi bisnis ruko dan rumah produksi kecil. Namun di sisi lain, pemutakhiran NJOP yang tepat disertai keringanan terukur menjadi landasan perluasan basis pajak yang sehat. Keadilan ekonomi menjadi penyeimbang: warga berpenghasilan rendah butuh perlindungan, sementara aset bernilai tinggi wajar berkontribusi lebih. Penting menimbang data demografis Pati yang berpenduduk lebih dari satu juta jiwa menurut publikasi BPS terbaru dengan struktur ekonomi yang didominasi perdagangan, pertanian, dan industri kecil BPS Pati. Guncangan pada PBB Pati tanpa skema bertahap rentan memukul konsumsi lokal. Jika demo Pati 2025 berlarut dan meluas menjadi krisis politik Pati, arus wisata domestik dan belanja musiman dapat melemah, terutama di pusat kota.

Jalur penyelesaian: data, dialog, dan instrumen konstitusional

- Audit kebijakan dan transparansi data: Pemda perlu membuka tabel klasifikasi NJOP, peta zonasi, tarif, serta asumsi penilaian.

Dengan dashboard keterbukaan, warga bisa memeriksa SPPT PBB mereka secara daring dan mengajukan koreksi jika data objek pajak tidak akurat.

- Keringanan dan skema bertahap: Opsi pengurangan untuk kelompok rentan, skema cicilan, dan penahapan kenaikan membantu meredakan gejolak, sembari menjaga pendapatan daerah.

- Mekanisme keberatan dan banding: Wajib pajak berhak mengajukan keberatan atas SPPT PBB ke Bapenda Pati sesuai ketentuan pajak daerah. Saluran layanan dan tenggat waktu harus diumumkan dengan jelas oleh pemda.

- Pengawasan DPRD: Jika ada dugaan prosedur dilanggar, hak angket DPRD dapat dipertimbangkan untuk menilai proses perencanaan, sosialisasi, dan dampak fiskal. Hasilnya bisa merekomendasikan perbaikan atau pembatalan PBB pada objek tertentu.

- Mediasi publik: Forum tatap muka antara pemda, DPRD Pati, perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, pelaku usaha, dan akademisi dapat memetakan solusi.

Saat aspirasi menyentuh tuntutan pengunduran diri bupati, dialog berbasis data tetap penting agar keputusan politik tidak mengorbankan layanan dasar.

Jika Anda wajib pajak dan merasa PBB melonjak

- Cek data objek pajak: luas tanah/bangunan, klasifikasi jalan, dan fasilitas lingkungan. Kesalahan input sering menjadi akar tagihan membengkak.

- Bandingkan dengan tahun lalu: simpan salinan SPPT, bandingkan rate dan NJOP permeter. Catat selisih persentase jika mendekati kenaikan PBB 250%, mintalah klarifikasi tertulis.

- Ajukan keberatan resmi: bawa bukti kepemilikan, foto objek pajak, dan surat keterangan RT/RW jika ada perubahan fisik. Minta tanda terima dan nomor tiket layanan Bapenda Pati.

- Tanyakan skema keringanan: kelompok lanjut usia, difabel, atau berpenghasilan rendah biasanya memiliki opsi pengurangan.

 - Hindari perantara tidak resmi: proses keberatan tidak dipungut biaya. Laporkan pungli ke inspektorat atau Ombudsman Ombudsman RI.

Rambu hukum yang relevan

- Hak menyampaikan pendapat: UU No. 9/1998 menjamin warga menyampaikan pendapat di muka umum dengan pemberitahuan, menjaga ketertiban, dan menghormati hak orang lain UU 9/1998.

- Kewenangan pajak daerah: UU No. 1/2022 tentang HKPD memberi ruang penyesuaian PBB-P2 oleh pemda dalam koridor batas tarif, pengurangan, dan tata cara pemungutan UU HKPD. - Pengawasan DPRD: UU No. 23/2014 memandatkan fungsi pengawasan termasuk hak angket DPRD terhadap kebijakan daerah UU 23/2014.

- Pengendalian massa: Standar penggunaan kekuatan, termasuk gas air mata dan water cannon, diatur dalam perkap proporsionalitas dan akuntabilitas menjadi prinsip utama JDIH Polri.

Apa kata data dan kajian kebijakan

Pengalaman di banyak daerah menunjukkan, keberhasilan penyesuaian PBB bergantung pada akurasi data dan tahapan komunikasi. OECD menilai pajak properti stabil namun harus sensitif terhadap kemampuan bayar tanpa itu, guncangan sosial mudah terjadi OECD. Di Indonesia, Kementerian Keuangan melalui DJPK mendorong pemutakhiran basis data pajak daerah dan integrasi NIK-NPWP untuk meningkatkan akurasi pemajakan DJPK Kemenkeu. BPS menyuguhkan peta kemiskinan, pengeluaran per kapita, dan inflasi indikator yang membantu menakar daya beli di kabupaten seperti Pati BPS Pati. Bila angka-angka ini membaca tren pemulihan ekonomi yang rapuh, maka lonjakan PBB Pati yang tajam apalagi jika mendekati narasi kenaikan PBB 250% layak disetel ulang. Di titik ini, hak angket DPRD bukan semata gestur politik, melainkan alat audit kebijakan. Selain fiskal, tata kelola belanja publik ikut diuji. Proyek videotron Pati dan renovasi Alun-Alun Pati menuntut studi manfaat yang terbuka. Ketika demo Bupati Pati mengerek tuntutan pengunduran diri bupati, masyarakat luas diuntungkan jika DPRD Pati menuntaskan penilaian berbasis dokumen dan partisipasi publik.

Misinformasi, keselamatan, dan partisipasi

Gelombang isu bergerak cepat. Video kericuhan demo Pati bisa diedit, konteks bisa kabur. Sebelum membagikan klaim soal gas air mata, water cannon, atau mobil polisi dibakar, cek ulang ke kanal resmi pemda, kepolisian, dan media arus utama. Literasi digital dari Kominfo memberi panduan sederhana mengecek sumber, tanggal, dan keutuhan video Kominfo. Di lapangan, jaga keselamatan: pakai kacamata pelindung jika Anda berada di area yang berisiko terkena gas air mata, pahami rute evakuasi, dan simpan dokumen penting di ponsel. Penyelenggara aksi dapat berkoordinasi soal marshal, jalur aksi, dan titik temui layanan darurat. Aparat dan panitia aksi berbagi tanggung jawab untuk memastikan demo Pati 2025 berjalan damai.

Ke mana arah situasi Pati?

Tekanan publik sudah mengerek agenda kebijakan ke atas meja: evaluasi PBB Pati, opsi pembatalan PBB sebagian, dan peninjauan proyek non-prioritas seperti proyek videotron Pati serta renovasi Alun-Alun Pati.

DPRD Pati berada di simpul krusial: menyelaraskan desakan hak angket DPRD dengan kebutuhan stabilitas layanan publik. Di sisi pemerintah, membuka data dan menyiapkan skema keringanan yang tajam sasaran akan meredam eskalasi. Jika langkah-langkah ini ditempuh, narasi krisis politik Pati bisa bergeser menjadi momentum pembenahan tata kelola. Demo Bupati Pati, yang dipicu kontroversi kenaikan PBB 250%, menjadi pengingat bahwa keadilan ekonomi bukan jargon ia hidup di lembar SPPT PBB, di kios pedagang kecil, dan di percakapan warga tentang masa depan anaknya di sekolah lima hari. Catatan ini merangkum informasi yang tersedia dari dokumen resmi, publikasi lembaga tepercaya, serta laporan lapangan yang beredar. Beberapa klaim terkait kericuhan demo Patitermasuk penggunaan gas air mata, water cannon, maupun mobil polisi dibakar masih memerlukan verifikasi aparat. Rincian kebijakan PBB Pati, termasuk kemungkinan pembatalan PBB pada objek tertentu, dapat berubah mengikuti rapat resmi dan pengumuman pemerintah daerah. Tetap ikuti kanal resmi untuk pembaruan, sekaligus dorong forum dialog yang bersandar pada data. Pada akhirnya, hanya transparansi yang bisa memulihkan kepercayaan dan merapikan simpul-simpul tegang di Pati.

Andre NBS

Apa Reaksi Anda?

Suka 0

Tidak Suka 0

Cinta 0

Lucu 0

Marah 0

Sedih 0

Wow 0