Gelombang Disinformasi Mengancam Pemilu dan Kesehatanmu Begini Cara Kita Melawannya

VOXBLICK.COM - Pernah dapat pesan berantai di grup WhatsApp keluarga yang isinya terdengar terlalu heboh untuk jadi kenyataan? Atau mungkin kamu lihat postingan di media sosial yang bikin emosi naik tapi sumbernya tidak jelas? Kita semua pernah mengalaminya.

Ini bukan lagi sekadar gangguan kecil, ini adalah fenomena disinformasi yang kini menjadi ancaman nyata bagi dua pilar penting kehidupan kita di Indonesia: demokrasi melalui pemilu dan kesejahteraan lewat kesehatan publik. Ancaman ini nyata, masif, dan membutuhkan perhatian serius, bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari kita semua sebagai pengguna aktif dunia digital.

Gelombang berita bohong atau hoax Indonesia ini dirancang untuk memanipulasi cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Ketika disinformasi menyangkut politik, ia bisa memecah belah masyarakat. Saat menyentuh kesehatan, akibatnya bisa fatal. Di era di mana informasi bisa menyebar lebih cepat dari virus, memahami musuh tak terlihat ini adalah langkah pertama untuk melindungi diri dan komunitas kita.

Mengapa Disinformasi Begitu Berbahaya?

Untuk memahami dampaknya, kita perlu tahu mengapa disinformasi sangat efektif. Ini bukan sekadar tentang kebohongan, tapi tentang bagaimana kebohongan itu dikemas dan disajikan. Para penyebar berita bohong adalah ahli dalam memanfaatkan psikologi manusia. Mereka sengaja merancang konten yang memicu emosi kuat seperti kemarahan, ketakutan, atau harapan.

Saat emosi kita mengambil alih, kemampuan berpikir kritis cenderung menurun drastis. Kita lebih mungkin untuk percaya dan menyebarkan sesuatu tanpa berpikir panjang. Ditambah lagi dengan fenomena 'confirmation bias' atau bias konfirmasi, yaitu kecenderungan alami kita untuk mencari dan mempercayai informasi yang mengonfirmasi keyakinan yang sudah kita miliki. Penyebar hoax Indonesia tahu betul soal ini.

Mereka menciptakan konten yang menargetkan kelompok dengan pandangan tertentu, membuatnya terasa benar dan memuaskan ego kolektif, sehingga lebih mudah diterima dan disebarkan. Platform media sosial menjadi akselerator utama. Algoritma yang dirancang untuk menjaga kita tetap online seringkali memprioritaskan konten yang paling banyak mendapat interaksi, entah itu positif atau negatif.

Konten yang sensasional dan emosional, yang merupakan ciri khas disinformasi, seringkali menjadi viral. Dalam hitungan jam, sebuah kebohongan bisa menjangkau jutaan orang, sementara klarifikasinya butuh waktu berhari-hari dan seringkali tidak menjangkau audiens yang sama. Akibatnya, kepercayaan pada institusi penting seperti pemerintah, media, dan ahli medis terkikis.

Polarisasi sosial semakin tajam, dan dalam kasus ekstrem, disinformasi dapat memicu kekerasan di dunia nyata.

Cermin Retak Demokrasi Dampak Disinformasi pada Pemilu di Indonesia

Pelaksanaan pemilu di Indonesia selalu menjadi momen krusial yang sarat dengan tensi politik. Sayangnya, momen ini juga menjadi lahan subur bagi penyebaran disinformasi.

Tujuannya jelas: untuk mendelegitimasi proses demokrasi, menyerang lawan politik, dan memanipulasi opini pemilih. Kita melihat puncaknya pada Pemilu 2019, di mana polarisasi begitu tajam dan hoax Indonesia bertebaran di semua lini masa media sosial. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat ribuan laporan konten negatif selama periode kampanye.

Isu yang diangkat seringkali menyangkut SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), tuduhan kecurangan tanpa bukti, hingga narasi konspirasi yang meragukan integritas penyelenggara pemilu. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sepanjang Agustus 2018 hingga April 2019 saja, mereka mengidentifikasi 997 konten hoax terkait isu politik.

Angka ini hanyalah puncak gunung es dari apa yang sebenarnya beredar di grup-grup percakapan privat. Dampak dari disinformasi pemilu ini sangat merusak. Pertama, ia merusak citra kandidat dengan fitnah dan berita bohong, membuat pemilih sulit mendapatkan gambaran yang objektif. Kedua, ia mengikis kepercayaan publik terhadap proses pemilu itu sendiri.

Narasi tentang 'pemilu curang' yang terus-menerus digaungkan tanpa bukti kuat dapat membuat sebagian masyarakat apatis dan enggan menggunakan hak pilihnya. Ketiga, dan yang paling berbahaya, ia mempertajam perpecahan di masyarakat. Perdebatan sehat tentang program dan visi-misi digantikan oleh saling hujat yang didasarkan pada informasi palsu. Ini adalah luka jangka panjang yang sulit disembuhkan bahkan setelah pemilu usai.

Perlunya intervensi pemerintah yang terukur menjadi sangat krusial untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat.

Ancaman Senyap di Balik Layar Disinformasi Kesehatan Publik

Jika disinformasi pemilu menyerang pilar demokrasi, maka disinformasi kesehatan publik menyerang fondasi keselamatan kita bersama.

Pandemi COVID-19 menjadi bukti nyata betapa berbahayanya 'infodemi', istilah yang digunakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk menggambarkan tsunami informasi yang salah dan menyesatkan selama krisis kesehatan.

Di Indonesia, kita dibanjiri berbagai macam hoax Indonesia terkait COVID-19. Mulai dari teori konspirasi bahwa virusnya tidak ada, klaim obat-obatan ajaib yang tidak terbukti secara ilmiah, hingga narasi anti-vaksin yang menakut-nakuti masyarakat dengan efek samping yang dibesar-besarkan atau sama sekali tidak benar.

Kominfo melaporkan telah menangani ribuan isu hoax seputar COVID-19. Data dari World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa infodemi ini secara global telah menyebabkan orang-orang menolak vaksin, mengabaikan protokol kesehatan, dan bahkan mencoba pengobatan berbahaya. Dampaknya langsung terasa pada upaya penanganan pandemi. Tingkat kepercayaan pada tenaga kesehatan dan ilmuwan menurun.

Program vaksinasi menghadapi tantangan berat karena keraguan yang ditanamkan oleh berita bohong. Padahal, vaksinasi adalah salah satu strategi kesehatan publik paling efektif untuk mengendalikan pandemi. Ketika sebagian besar masyarakat termakan disinformasi, upaya untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) menjadi lebih sulit, memperpanjang krisis dan membahayakan nyawa lebih banyak orang.

Ancaman ini tidak berhenti pada COVID-19. Disinformasi juga menyasar isu kesehatan publik lainnya, seperti imunisasi rutin untuk anak, informasi gizi, hingga kesehatan mental. Rendahnya tingkat literasi digital dan literasi kesehatan di sebagian masyarakat membuat mereka menjadi target yang empuk. Inilah mengapa edukasi dan kampanye kontra-narasi yang masif sangat diperlukan.

Siapa di Balik Semua Ini?

Aktor dan Motif Penyebaran Hoax

Memahami siapa yang membuat dan menyebarkan disinformasi membantu kita melihat gambaran yang lebih besar. Aktornya beragam, dengan motif yang berbeda-beda pula.

• Aktor Politik: Ini adalah kelompok yang paling terorganisir. Mereka sering menggunakan pasukan siber atau 'buzzer' untuk menyebarkan narasi yang menguntungkan agenda politik mereka atau menyerang lawan.

  Tujuannya adalah untuk membentuk opini publik dan memenangkan kontestasi kekuasaan, termasuk dalam konteks pemilu.

• Aktor Ekonomi: Ada orang-orang yang melihat disinformasi sebagai ladang bisnis. Mereka membuat situs web atau akun media sosial yang menyebarkan judul-judul clickbait dan berita bohong yang sensasional untuk mendatangkan traffic. Semakin banyak klik, semakin besar pendapatan iklan yang mereka peroleh.

  Mereka tidak peduli pada kebenaran, yang penting adalah keuntungan.

• Aktor Ideologis: Kelompok ini menyebarkan disinformasi karena didorong oleh keyakinan ideologis atau ekstremisme.

  Mereka ingin menyebarkan pandangan mereka, merekrut pengikut, dan menciptakan ketidakstabilan sosial untuk mencapai tujuan mereka.

• Aktor Asing: Dalam beberapa kasus, negara lain mungkin terlibat dalam operasi disinformasi untuk mencampuri urusan dalam negeri suatu negara, termasuk proses pemilu, atau untuk menciptakan kekacauan.
• Masyarakat Biasa: Seringkali, orang-orang menyebarkan hoax Indonesia tanpa niat jahat.

  Mereka mungkin benar-benar percaya pada informasi yang mereka terima dan merasa perlu untuk membagikannya kepada orang lain demi 'kebaikan'. Inilah mengapa peningkatan literasi digital di tingkat akar rumput menjadi sangat penting.

Motif mereka bisa tumpang tindih, namun intinya sama, yaitu memanfaatkan kerentanan ekosistem informasi digital untuk keuntungan pribadi atau kelompok, dengan mengorbankan kebenaran dan stabilitas sosial.

Peran Pemerintah Diperlukan atau Berlebihan? Debat Seputar Intervensi

Menghadapi masifnya gelombang disinformasi, tuntutan akan adanya intervensi pemerintah menjadi semakin kuat. Pemerintah memang memiliki peran penting sebagai regulator. Di Indonesia, salah satu instrumen hukum yang sering digunakan adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Selain itu, Kominfo juga secara aktif melakukan pemantauan dan pemutusan akses (takedown) terhadap konten yang dianggap melanggar hukum, termasuk berita bohong. Namun, intervensi pemerintah ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, tindakan tegas diperlukan untuk menghentikan penyebaran hoax yang dapat membahayakan keamanan nasional, merusak proses pemilu, atau mengancam kesehatan publik.

Tanpa adanya penegakan hukum, para produsen hoax akan merasa bebas beroperasi tanpa konsekuensi. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa regulasi yang terlalu ketat dapat disalahgunakan untuk memberangus kebebasan berpendapat dan mengkritik pemerintah. Pasal-pasal 'karet' dalam UU ITE, misalnya, sering dikritik karena tafsirnya yang luas dan berpotensi mengkriminalisasi ekspresi yang sah.

Menemukan keseimbangan antara melindungi publik dari disinformasi dan menjaga ruang kebebasan sipil adalah tantangan terbesar bagi pemerintah. Pendekatan yang ideal adalah yang menggabungkan penegakan hukum yang tegas dan adil untuk produsen hoax, sambil terus mendorong edukasi dan penguatan literasi digital di masyarakat.

Bukan Cuma Tugas Pemerintah Ini yang Bisa Kita Lakukan

Melawan disinformasi tidak bisa hanya mengandalkan intervensi pemerintah. Pertarungan ini terjadi di layar gawai kita setiap hari, dan kita semua adalah garda terdepan. Membekali diri dengan pengetahuan dan kebiasaan yang baik adalah senjata paling ampuh. Inilah yang bisa kita lakukan bersama untuk melawan gelombang hoax Indonesia.

Asah Skill Literasi Digitalmu

Literasi digital bukan lagi sekadar kemampuan menggunakan teknologi, tapi kemampuan untuk berpikir kritis terhadap informasi yang kita konsumsi. Ini adalah skill bertahan hidup di era digital. Berikut beberapa langkah praktisnya:

• Cek Sumbernya: Siapa yang membuat informasi ini? Apakah medianya kredibel dan punya rekam jejak jurnalisme yang baik?

  Jika sumbernya tidak jelas atau blog anonim, waspadalah.

• Periksa Ulang di Media Lain: Jangan percaya pada satu sumber saja. Jika ada berita besar, coba cari di beberapa media mainstream yang terpercaya.

  Apakah mereka juga memberitakannya?

• Perhatikan Judul yang Provokatif: Judul yang menggunakan huruf kapital semua, penuh tanda seru, dan terdengar terlalu sensasional seringkali merupakan ciri-ciri berita bohong.
• Gunakan Tools Fact-Checking: Manfaatkan situs-situs pengecek fakta seperti TurnBackHoax.id yang dikelola oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) atau CekFakta.com.

  Mereka melakukan verifikasi terhadap berbagai klaim yang viral.

• Waspadai Foto dan Video yang Diedit: Gambar dan video bisa dengan mudah dimanipulasi. Lakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) untuk melihat apakah gambar tersebut pernah digunakan dalam konteks yang berbeda.

Jangan Jadi Penyebar Tanpa Sadar

Aturan emasnya sederhana: Saring sebelum sharing.

Sebelum menekan tombol 'forward' atau 'share', berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri: Apakah saya yakin informasi ini benar? Apa dampaknya jika saya menyebarkannya? Menyebarkan disinformasi, bahkan tanpa sengaja, tetap berkontribusi pada masalah. Jika ragu, lebih baik diam.

Memutus rantai penyebaran hoax Indonesia dimulai dari jari kita sendiri.

Bangun Diskusi Sehat di Lingkunganmu

Seringkali, anggota keluarga atau teman terdekat menjadi korban atau bahkan penyebar disinformasi. Menghadapi mereka dengan cara yang konfrontatif mungkin tidak efektif. Cobalah pendekatan yang lebih empatik.

Ajak mereka berdiskusi dengan tenang, tunjukkan data atau klarifikasi dari sumber yang kredibel, dan jelaskan mengapa informasi tersebut berbahaya bagi kesehatan publik atau kerukunan jelang pemilu. Mengedukasi orang-orang di sekitar kita adalah langkah kecil dengan dampak besar.

Dukung Media yang Kredibel

Jurnalisme yang berkualitas membutuhkan sumber daya.

Di tengah gempuran berita bohong, peran media yang bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik menjadi sangat vital. Dengan membaca, berlangganan, dan mendukung media yang kredibel, kita membantu memastikan adanya sumber informasi yang bisa dipercaya sebagai penyeimbang narasi disinformasi.

Perang melawan disinformasi adalah maraton, bukan lari cepat.

Ini adalah pertarungan untuk merebut kembali ruang digital kita agar menjadi tempat yang lebih sehat, informatif, dan konstruktif. Upaya ini membutuhkan kerja sama dari semua pihak, mulai dari intervensi pemerintah yang bijak, platform digital yang lebih bertanggung jawab, media yang berintegritas, hingga yang terpenting, masyarakat yang kritis dan berdaya.

Membekali diri dengan literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk melindungi demokrasi, menjaga kesehatan publik, dan memastikan masa depan informasi yang lebih cerah bagi Indonesia.