IKN Bukan Cuma Pindah Gedung: Nasib Warga Lokal dan Ekonomi Kaltim di Ujung Tanduk?

VOXBLICK.COM - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur bukan lagi sekadar wacana. Alat-alat berat meraung, gedung-gedung mulai menjulang, dan triliunan rupiah digelontorkan untuk proyek ambisius ini.

Pemerintah menjanjikan IKN sebagai simbol pemerataan, pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan mengubah wajah Indonesia. Namun, di balik narasi megah itu, ada pertanyaan besar yang menggantung: bagaimana dampak pemindahan ibu kota ini bagi mereka yang sudah lebih dulu menyebut Kalimantan Timur sebagai rumah? Analisis sosial ekonomi yang lebih dalam menunjukkan gambaran yang jauh lebih kompleks dari sekadar memindahkan pusat pemerintahan.

Proyek raksasa seperti pembangunan IKN pasti membawa gelombang ekonomi yang masif. Namun, pertanyaannya adalah, ombak ini mengangkat siapa dan menenggelamkan siapa? Narasi resmi selalu berpusat pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi Kalimantan Timur. Data dari Otorita IKN memang menyebutkan proyek ini menyerap puluhan ribu tenaga kerja.

Namun, laporan lapangan dan studi menunjukkan bahwa porsi untuk masyarakat lokal Kalimantan masih menjadi tantangan. Banyak pekerjaan, terutama di sektor konstruksi dengan keahlian spesifik, diisi oleh tenaga kerja dari luar pulau. Ini menciptakan sebuah ironi, di mana pembangunan besar terjadi di halaman belakang rumah mereka, namun banyak masyarakat lokal Kalimantan hanya menjadi penonton.

Ini adalah salah satu dampak pemindahan ibu kota yang paling terasa di level akar rumput.

Janji Manis Pertumbuhan Ekonomi: Siapa yang Sebenarnya Diuntungkan?

Janji utama dari IKN Nusantara adalah desentralisasi ekonomi dari Jawa. Secara teori, ini adalah ide yang brilian. Bappenas memproyeksikan pembangunan IKN dapat menyumbang tambahan pertumbuhan ekonomi nasional dan secara spesifik mendongkrak ekonomi Kalimantan Timur.

Aliran investasi, baik dari APBN maupun swasta, memang terlihat nyata. Infrastruktur pendukung seperti jalan tol dan bandara dibangun dengan masif, yang diharapkan bisa menjadi katalisator bagi sektor-sektor lain. Namun, analisis sosial ekonomi yang kritis mengingatkan kita untuk melihat lebih jeli.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, dalam beberapa kesempatan menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi bisa jadi bersifat semu atau 'enclave economy'. Artinya, kegiatan ekonomi hanya berputar di kalangan para pendatang dan korporasi besar yang terlibat dalam pembangunan IKN, dengan keterlibatan minim dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Tanpa intervensi kebijakan yang kuat untuk memberdayakan pengusaha lokal, ekonomi Kalimantan Timur berisiko hanya menikmati efek tetesan (trickle-down effect) yang tidak signifikan. Kenaikan harga tanah yang gila-gilaan adalah contoh nyata pertama dari dampak pemindahan ibu kota. Di sekitar kawasan IKN, harga tanah meroket hingga berkali-kali lipat. Bagi segelintir pemilik tanah yang beruntung, ini adalah durian runtuh.

Namun bagi mayoritas masyarakat lokal Kalimantan, ini adalah awal dari proses gentrifikasi yang mengancam. Mereka yang tidak memiliki sertifikat tanah yang kuat atau terpaksa menjual karena kebutuhan, pada akhirnya akan tersingkir ke pinggiran. Realita ini memperlihatkan bagaimana pembangunan IKN bisa memperlebar jurang ketimpangan, bukan menyempitkannya.

Masyarakat Lokal di Persimpangan Jalan: Antara Harapan dan Kekhawatiran

Bagi masyarakat adat dan warga yang telah lama mendiami wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, proyek IKN Nusantara adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ada harapan akan perbaikan infrastruktur, akses pendidikan, dan kesehatan yang lebih baik.

Di sisi lain, ada ketakutan yang sangat nyata akan kehilangan ruang hidup, tanah leluhur, dan identitas budaya.

Konflik Lahan dan Ketidakpastian Hukum

Salah satu isu paling krusial adalah masalah pertanahan. Banyak lahan yang masuk dalam area pembangunan IKN merupakan tanah adat atau garapan turun-temurun yang tidak memiliki bukti kepemilikan formal.

Laporan dari berbagai organisasi masyarakat sipil mencatat banyaknya keluhan dari warga yang merasa proses ganti rugi tidak adil atau bahkan terintimidasi. Ketidakpastian ini menciptakan kecemasan sosial yang mendalam. Dampak pemindahan ibu kota ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal keadilan dan pengakuan hak masyarakat lokal Kalimantan.

Ancaman Gentrifikasi dan Pergeseran Budaya

Dengan proyeksi kedatangan jutaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja lainnya, komposisi demografis Kalimantan Timur akan berubah drastis. Masuknya pendatang dengan daya beli yang lebih tinggi secara tak terhindarkan akan mengerek biaya hidup. Harga sewa rumah, bahan pokok, dan kebutuhan sehari-hari di kota-kota penyangga seperti Balikpapan dan Samarinda sudah mulai terasa kenaikannya.

Analisis sosial ekonomi menunjukkan bahwa jika tidak diantisipasi, masyarakat berpenghasilan rendah akan menjadi korban utama dari inflasi lokal ini. Selain itu, ada kekhawatiran akan tergerusnya budaya dan kearifan lokal akibat dominasi budaya pendatang. Pembangunan IKN harus mampu menjadi ruang akulturasi yang saling menghormati, bukan asimilasi yang menenggelamkan identitas asli.

Peluang Kerja atau Sekadar Penonton?

Otorita IKN kerap mengklaim memprioritaskan tenaga kerja lokal. Program pelatihan dan sertifikasi memang diadakan, tetapi skalanya seringkali tidak sebanding dengan kebutuhan masif proyek. Kesenjangan keahlian (skill gap) menjadi tantangan utama. Proyek konstruksi modern membutuhkan keahlian spesifik yang mungkin tidak dimiliki oleh sebagian besar angkatan kerja lokal.

Tanpa program upskilling dan reskilling yang terstruktur dan masif, janji penyerapan tenaga kerja lokal hanya akan menjadi retorika. Nasib masyarakat lokal Kalimantan dalam pusaran pembangunan IKN sangat bergantung pada seberapa serius pemerintah menjembatani kesenjangan ini.

Analisis Sosial Ekonomi yang Lebih Dalam: Angka dan Realita

Jika kita melihat data, beberapa indikator ekonomi memang menunjukkan tren positif.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sempat melesat, didorong oleh sektor konstruksi. Namun, penting untuk diingat bahwa pertumbuhan ini sangat bergantung pada belanja pemerintah untuk proyek pembangunan IKN. Pertanyaannya, apakah pertumbuhan ini berkelanjutan? Apa yang akan terjadi jika fase konstruksi utama selesai? Inilah yang menjadi perhatian utama banyak ekonom.

Struktur ekonomi Kalimantan Timur yang selama ini bergantung pada sumber daya alam seperti batu bara dan sawit, kini seolah mendapat tumpuan baru pada proyek IKN. Namun, ketergantungan pada satu proyek besar juga berisiko. Diversifikasi ekonomi yang sesungguhnya harus menyentuh sektor-sektor produktif di luar konstruksi dan pemerintahan, seperti pertanian modern, perikanan, pariwisata, dan industri pengolahan yang melibatkan masyarakat lokal secara luas.

Tanpa strategi ini, ekonomi Kalimantan Timur pasca-pembangunan IKN bisa jadi antiklimaks. Lebih jauh, dampak pemindahan ibu kota juga terasa pada inflasi. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kota-kota seperti Balikpapan dan Samarinda seringkali mencatatkan inflasi yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, terutama pada komponen bahan makanan dan perumahan.

Ini adalah bukti nyata bahwa tekanan permintaan dari proyek IKN Nusantara sudah mulai dirasakan oleh kantong masyarakat biasa.

Lingkungan sebagai Fondasi: Konsep 'Forest City' dan Tantangan Nyatanya

Konsep 'Forest City' yang diusung IKN Nusantara terdengar sangat ideal: sebuah kota modern yang hidup harmonis dengan alam. Pemerintah berjanji 75% dari area IKN akan tetap menjadi ruang terbuka hijau.

Namun, janji ini dihadapkan pada realita yang berat. Pembangunan IKN tak terhindarkan memicu deforestasi skala besar di area yang sebelumnya merupakan hutan produksi dan habitat bagi keanekaragaman hayati yang kaya. Koalisi masyarakat sipil, termasuk Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), telah berulang kali memperingatkan tentang dampak lingkungan IKN. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah ancaman krisis air.

WALHI Kalimantan Timur menyoroti bahwa masifnya pembukaan lahan dan pembangunan infrastruktur berisiko merusak daerah tangkapan air dan memperparah potensi banjir di wilayah sekitarnya. Pembangunan bendungan dan embung mungkin menjadi solusi jangka pendek, tetapi tidak mengatasi akar masalah dari kerusakan ekosistem. Selain itu, nasib satwa liar endemik seperti orang utan, beruang madu, dan pesut Mahakam juga dipertaruhkan.

Koridor satwa yang terfragmentasi oleh jalan dan bangunan dapat memicu konflik antara manusia dan satwa liar, serta mengancam kelestarian populasi mereka. Analisis sosial ekonomi harus selalu bergandengan dengan analisis dampak lingkungan, karena bagi masyarakat lokal Kalimantan, terutama masyarakat adat, hutan dan sungai bukanlah sekadar sumber daya, melainkan bagian tak terpisahkan dari kehidupan dan spiritualitas mereka.

Kerusakan lingkungan adalah kerusakan sosial dan ekonomi bagi mereka. Proyek pembangunan IKN kini berada di titik yang tidak bisa kembali. Ini adalah pertaruhan besar bagi Indonesia. Namun, keberhasilannya tidak boleh hanya diukur dari megahnya gedung-gedung yang berdiri atau angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas.

Keberhasilan sejati terletak pada kemampuannya untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat lokal, menghormati hak-hak mereka, dan menjaga kelestarian lingkungan yang menjadi fondasinya. Tanpa memperhatikan dampak sosial ekonomi dan lingkungan secara serius, IKN Nusantara berisiko menjadi monumen megah yang berdiri di atas kerapuhan sosial dan ekologis.

Perjalanan ini masih panjang, dan penting bagi semua pihak untuk terus mengawal agar narasi pembangunan tidak meninggalkan mereka yang paling berhak atas tanah harapan itu. Harap dicatat bahwa proyek IKN adalah sebuah inisiatif yang terus berkembang. Data dan kondisi di lapangan dapat berubah seiring waktu, dan analisis yang disajikan di sini mencerminkan pemahaman berdasarkan informasi yang tersedia hingga saat ini.