Kisah Pengadilan Nuremberg dan Lahirnya Hukum Internasional

Oleh Andre Nenobesi

Rabu, 27 Agustus 2025 - 07.04 WIB

Kisah Pengadilan Nuremberg dan Lahirnya Hukum Internasional

Pengadilan Nuremberg Awal Hukum Internasional Modern

Panggung Keadilan di Tengah Reruntuhan Peradaban

VOXBLICK.COM - Pada tanggal 20 November 1945, di tengah puing-puing kota Nuremberg yang pernah menjadi pusat propaganda Nazi, sebuah proses hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya dimulai. Dunia, yang baru saja bangkit dari mimpi buruk Perang Dunia II, menahan napas. Ini bukan sekadar pengadilan bagi para pecundang perang ini adalah momen di mana peradaban berusaha mendefinisikan ulang batas antara tindakan negara yang berdaulat dan kejahatan yang tak termaafkan terhadap kemanusiaan. Di sinilah panggung Pengadilan Nuremberg didirikan, sebuah eksperimen radikal dalam yurisprudensi yang akan menjadi cikal bakal hukum internasional modern.

Pemilihan Nuremberg sebagai lokasi bukanlah kebetulan. Kota ini adalah jantung spiritual Reich Ketiga, tempat parade kolosal digelar dan undang-undang rasial yang keji diumumkan.

Kini, di Istana Keadilan yang secara ironis selamat dari gempuran bom Sekutu, para arsitek Holocaust dan agresi militer duduk di kursi terdakwa. Mereka bukan lagi sosok adidaya, melainkan individu yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Jaksa Agung Amerika Serikat, Robert H. Jackson, dalam pidato pembukaannya yang legendaris, menetapkan nada persidangan: "Kejahatan yang ingin kita kutuk dan hukum telah begitu terencana, begitu ganas, dan begitu menghancurkan, sehingga peradaban tidak dapat mentolerir pengabaiannya, karena peradaban tidak dapat bertahan jika kejahatan itu diulang." Kalimat ini menggemakan keyakinan bahwa keadilan pascaperang harus melampaui balas dendam ia harus menjadi pelajaran abadi bagi masa depan dan tonggak awal penegakan hak asasi manusia.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, para pemimpin politik dan militer diadili oleh sebuah mahkamah internasional atas tuduhan yang mencakup kejahatan perang, kejahatan terhadap perdamaian, dan sebuah konsep hukum baru yang

revolusioner: kejahatan terhadap kemanusiaan. Konsep terakhir ini secara khusus dirancang untuk mengatasi kekejaman sistematis yang dilakukan terhadap warga sipil, termasuk genosida, yang sebelumnya tidak memiliki kerangka hukum yang jelas. Pengadilan Nuremberg dengan berani menyatakan bahwa loyalitas kepada negara atau dalih "hanya menjalankan perintah" tidak dapat lagi menjadi tameng bagi individu yang melakukan pelanggaran berat terhadap martabat manusia. Prinsip ini menjadi fondasi esensial bagi evolusi hukum internasional modern.

Gema Palu Hakim yang Mengubah Tatanan Dunia

Selama hampir satu tahun, dunia menyaksikan proses pembuktian yang cermat dan sering kali mengerikan.

Jaksa penuntut dari empat negara SekutuAmerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Sovietmenyajikan ribuan dokumen Nazi yang mereka sita sendiri, serta rekaman film yang memperlihatkan kengerian kamp konsentrasi. Ini bukan pengadilan yang didasarkan pada desas-desus, melainkan pada bukti birokrasi kejahatan yang terdokumentasi dengan teliti oleh para pelakunya sendiri. Strategi ini sengaja dirancang untuk membangun catatan sejarah yang tak terbantahkan, memastikan bahwa skala kekejaman tidak akan pernah bisa disangkal. Proses ini menegaskan pentingnya akuntabilitas dan supremasi hukum, bahkan di saat-saat paling kelam sekalipun. Keberhasilan Pengadilan Nuremberg dalam mengadili para penjahat perang menjadi preseden vital.

Pada 1 Oktober 1946, putusan dibacakan. Dari 22 terdakwa utama, 12 dijatuhi hukuman mati, yang lain menerima hukuman penjara seumur hidup atau lebih ringan, dan tiga dibebaskan.

Namun, dampak Pengadilan Nuremberg jauh melampaui nasib para individu tersebut. Putusan tersebut mengkristalkan beberapa prinsip fundamental. Pertama, agresi militer yang tidak beralasan adalah kejahatan internasional tertinggi. Kedua, individu, bukan hanya negara, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di bawah hukum internasional. Ketiga, setiap individu memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dilanggar oleh negara mana pun, sebuah gagasan yang akan menjadi inti dari gerakan hak asasi manusia global.

Meskipun beberapa kritikus pada saat itu menyebutnya sebagai "keadilan pemenang", warisan hukumnya tidak dapat disangkal.

Prinsip-prinsip yang ditegakkan di Nuremberg, yang dikenal sebagai Prinsip Nuremberg, kemudian diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Prinsip ini menjadi landasan bagi pengembangan Konvensi Jenewa tentang perlakuan terhadap kombatan dan warga sipil dalam perang, serta Konvensi Genosida. Palu hakim di Nuremberg tidak hanya menghukum masa lalu ia membentuk cetak biru untuk masa depan di mana hukum internasional modern dapat mengejar para pelaku kejahatan perang di mana pun mereka berada.

Dari Nuremberg ke Paris: Lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Kengerian yang terungkap selama Pengadilan Nuremberg mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia.

Laporan saksi mata, foto-foto, dan rekaman film dari kamp pemusnahan memaksa komunitas internasional untuk menghadapi kenyataan bahwa sistem hukum yang ada telah gagal total melindungi individu dari kebrutalan negara mereka sendiri. Kesadaran ini menciptakan momentum politik dan moral yang kuat untuk membangun sebuah tatanan baru yang berpusat pada perlindungan martabat manusia. Lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 adalah langkah pertama, tetapi piagamnya membutuhkan sebuah dokumen pendukung yang merinci hak-hak fundamental setiap orang.

Di sinilah hubungan langsung antara ruang sidang Nuremberg dan lahirnya Deklarasi Universal HAM (DUHAM) menjadi sangat jelas. Pengadilan tersebut berfungsi sebagai studi kasus paling mengerikan tentang apa yang terjadi ketika hak asasi manusia diabaikan secara sistematis. Komisi Hak Asasi Manusia PBB, yang diketuai oleh Eleanor Roosevelt, ditugaskan untuk merancang "piagam hak asasi internasional". Menurut situs resmi PBB, para perumus DUHAM, termasuk tokoh-tokoh seperti René Cassin dari Prancis yang juga terlibat dalam analisis hukum Nuremberg, secara sadar merancang pasal-pasal dalam deklarasi sebagai respons langsung terhadap kejahatan yang diadili di Nuremberg.

Pada 10 Desember 1948, di Paris, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal HAM.

Dokumen ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, mengartikulasikan hak-hak dan kebebasan mendasar yang melekat pada setiap individu, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, atau agama. Pasal 3 ("Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi") adalah sanggahan langsung terhadap kebijakan pemusnahan massal Nazi. Pasal 5 ("Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat") adalah jawaban atas kengerian di kamp konsentrasi. Deklarasi Universal HAM adalah janji global yang lahir dari abu Nuremberg, sebuah komitmen untuk memastikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia dalam skala seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi.

Warisan Abadi: Fondasi Hukum Internasional Modern

Kombinasi antara Pengadilan Nuremberg dan Deklarasi Universal HAM menciptakan revolusi dalam tatanan global.

Nuremberg memberikan gigi hukummekanisme untuk menuntut pertanggungjawabansementara DUHAM menyediakan jiwa moral dan filosofisnya. Keduanya secara bersama-sama meletakkan fondasi yang kokoh bagi seluruh bangunan hukum internasional modern yang ada saat ini. Tanpa preseden Nuremberg, sulit membayangkan adanya pengadilan-pengadilan internasional untuk Yugoslavia, Rwanda, Sierra Leone, atau bahkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag.

Informasi dari Encyclopedia Britannica menyoroti bahwa pengadilan ini menetapkan standar untuk penuntutan kejahatan perang dan genosida yang terus dirujuk hingga hari ini. Ia mengubah hukum internasional dari sistem yang hanya mengatur hubungan antarnegara menjadi sistem yang juga melindungi individu dari negara. Di sisi lain, Deklarasi Universal HAM telah menjadi dokumen yang paling banyak diterjemahkan di dunia dan menjadi sumber inspirasi bagi lebih dari 80 perjanjian dan deklarasi hak asasi manusia internasional, serta konstitusi di banyak negara. Ia menetapkan standar universal yang digunakan oleh para aktivis, pengacara, dan warga negara biasa untuk menuntut keadilan dan akuntabilitas dari pemerintah mereka.

Meskipun interpretasi historis bisa bervariasi, catatan persidangan dan dokumen resmi memberikan gambaran yang jelas mengenai tujuan dan dampak dari proses hukum ini.

Warisan gabungan dari kedua peristiwa monumental ini adalah sebuah pengingat kuat bahwa keadilan dan hak asasi manusia bukanlah konsep abstrak. Keduanya adalah instrumen praktis yang ditempa dalam api tragedi untuk mencegah terulangnya sejarah. Pengadilan Nuremberg menunjukkan bahwa keadilan mungkin, sementara Deklarasi Universal HAM menegaskan bahwa martabat adalah hak yang tak terhindarkan bagi semua.

Melihat kembali perjalanan dari ruang sidang yang suram di Nuremberg hingga proklamasi yang penuh harapan di Paris, kita tidak hanya menyaksikan serangkaian peristiwa sejarah.

Kita menyaksikan momen ketika kemanusiaan, dihadapkan pada kegelapan terbesarnya, memilih untuk memperjuangkan cahaya. Pengadilan Nuremberg dan Deklarasi Universal HAM bukanlah peninggalan masa lalu yang berdebu keduanya adalah kompas moral dan peta jalan hukum yang terus kita butuhkan. Memahami asal-usul dan tujuan mereka bukan sekadar latihan akademis, melainkan sebuah pengingat akan tanggung jawab kita bersama untuk menegakkan prinsip-prinsip tersebut di dunia yang masih penuh tantangan, memastikan bahwa pelajaran yang dibayar dengan sangat mahal tidak pernah dilupakan.