Kupas Tuntas 13 Poin Tuntutan Aksi 'Indonesia Gelap' yang Bikin Rezim Ketar-Ketir!

Oleh Ramones

Selasa, 26 Agustus 2025 - 17.20 WIB

Kupas Tuntas 13 Poin Tuntutan Aksi 'Indonesia Gelap' yang Bikin Rezim Ketar-Ketir!

Tuntutan Massa Demo DPR 2025 (Foto oleh Norbu GYACHUNG di Unsplash).

VOXBLICK.COM - Asap gas air mata membubung di depan kompleks parlemen, suara orator bergemuruh dari mobil komando, dan lautan jaket almamater membanjiri jalanan ibu kota.

Pemandangan ini menjadi penanda gerakan besar yang menamakan dirinya 'Indonesia Gelap' pada awal tahun 2025. Ini bukan sekadar demo biasa. Aksi mahasiswa yang terjadi serentak di berbagai kota ini adalah puncak dari akumulasi kekecewaan publik terhadap arah negara. Gerakan demo DPR 2025 ini menjadi sorotan utama, di mana para pengamat menilai legitimasinya sudah mulai goyah akibat gelombang protes yang masif.

Para peserta aksi, yang didominasi oleh Gen-Z dan profesional muda, membawa segudang keresahan yang mereka rangkum dalam poin-poin tuntutan massa aksi yang jelas dan tajam. Istilah 'Indonesia Gelap' sendiri bukan tanpa alasan.

Menurut Bagas Wisnu, salah satu koordinator lapangan dari UPN Veteran Jakarta, nama ini merefleksikan kondisi negara yang dianggap kehilangan arah, di mana transparansi kebijakan minim, penegakan hukum tebang pilih, dan masa depan generasi muda terasa suram. Gerakan ini adalah sinyal darurat, sebuah teriakan kolektif bahwa ada sesuatu yang salah secara fundamental dalam pengelolaan negara.

Tuntutan massa aksi yang mereka suarakan bukanlah isu-isu abstrak, melainkan problem riil yang dirasakan langsung dampaknya, mulai dari harga sembako yang mencekik hingga sulitnya mencari pekerjaan yang layak. Aksi mahasiswa ini menjadi kanal bagi suara-suara yang selama ini mungkin hanya bergema di media sosial, kini tumpah ruah ke jalanan menuntut perubahan nyata.

Poin tuntutan demo yang mereka bawa menjadi representasi dari kegelisahan jutaan rakyat Indonesia.

Daftar Lengkap Poin Tuntutan Massa Aksi yang Menggema di Depan DPR

Di tengah riuhnya demo DPR 2025, terdapat 13 poin tuntutan massa aksi yang menjadi inti dari pergerakan 'Indonesia Gelap'.

Tuntutan-tuntutan ini dibacakan secara bergantian di berbagai titik aksi, menunjukkan adanya konsolidasi dan kesamaan pandangan di antara elemen gerakan. Berikut adalah rincian dari setiap poin tuntutan demo yang menjadi sorotan utama.

1. Tolak Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok dan BBM

Ini adalah tuntutan paling dasar dan paling dekat dengan perut rakyat.

Massa aksi menyoroti kebijakan pemerintah yang dianggap gagal mengendalikan harga kebutuhan pokok, mulai dari beras, minyak goreng, hingga cabai. Bagi mahasiswa dan pekerja muda dengan pendapatan pas-pasan, kenaikan harga ini sangat memukul daya beli. Mereka menuntut pemerintah untuk melakukan intervensi pasar yang efektif dan membatalkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi yang akan memicu efek domino inflasi lebih lanjut.

Ini adalah salah satu poin tuntutan demo yang paling mendesak.

2. Usut Tuntas Kasus Korupsi Skala Besar

Kepercayaan publik terhadap lembaga negara merosot tajam akibat maraknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Tuntutan massa aksi ini mendesak penegak hukum untuk tidak tebang pilih dan segera menuntaskan skandal-skandal korupsi besar yang merugikan negara triliunan rupiah.

Mereka menuntut transparansi dalam proses hukum dan hukuman maksimal bagi para koruptor tanpa adanya remisi atau diskon hukuman.

3. Reformasi Total Aparat Penegak Hukum

Kritik tajam diarahkan kepada institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Aksi mahasiswa ini menuntut reformasi struktural untuk membersihkan lembaga-lembaga tersebut dari oknum-oknum yang korup dan sewenang-wenang.

Kasus brutalitas aparat, kriminalisasi aktivis, dan lambatnya penanganan laporan masyarakat menjadi bahan bakar utama dari tuntutan ini. Mereka ingin aparat menjadi pelindung rakyat, bukan alat kekuasaan.

4. Cabut Undang-Undang Kontroversial

Beberapa produk legislasi dianggap bermasalah dan tidak pro-rakyat.

Tuntutan massa aksi dalam demo DPR 2025 ini secara spesifik meminta pencabutan atau revisi total terhadap undang-undang seperti UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh, UU ITE yang menjadi pasal karet untuk membungkam kritik, serta RKUHP yang memuat pasal-pasal antidemokrasi.

Poin tuntutan demo ini adalah tentang menjaga ruang demokrasi.

5. Jamin Kebebasan Akademik dan Berpendapat

Ruang kampus dan mimbar digital terasa semakin sempit. Mahasiswa dan dosen yang kritis kerap mendapat intimidasi. Gerakan 'Indonesia Gelap' menuntut jaminan penuh dari negara atas kebebasan akademik di kampus dan kebebasan berpendapat bagi seluruh warga negara, sesuai amanat konstitusi.

Mereka menolak segala bentuk intervensi kekuasaan yang berusaha membungkam suara-suara kritis.

6. Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Janji-janji penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang tak kunjung terealisasi kembali ditagih. Aksi mahasiswa ini menuntut negara untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc dan mengadili para pelaku kejahatan kemanusiaan.

Bagi mereka, rekonsiliasi sejati tidak akan tercapai tanpa adanya keadilan bagi para korban dan keluarganya.

7. Lindungi Lingkungan dari Eksploitasi Industri

Isu krisis iklim dan perusakan lingkungan menjadi perhatian serius bagi Gen-Z. Tuntutan massa aksi ini mendesak pemerintah untuk menghentikan proyek-proyek industri yang merusak ekosistem, seperti pertambangan di pulau-pulau kecil dan pembukaan lahan sawit di hutan lindung.

Mereka menuntut kebijakan yang berpihak pada pembangunan berkelanjutan dan keadilan ekologis.

8. Ciptakan Lapangan Kerja yang Layak dan Hapus Sistem Outsourcing

Bonus demografi terancam menjadi bencana demografi jika tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas.

Para peserta demo DPR 2025 menuntut pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang membuka banyak lapangan kerja, namun dengan jaminan upah layak, kepastian kerja, dan perlindungan sosial.

Penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing yang eksploitatif menjadi salah satu poin tuntutan demo yang utama.

9. Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Merugikan Rakyat

Pembangunan infrastruktur yang masif melalui PSN seringkali meninggalkan masalah, seperti penggusuran lahan warga dan kerusakan lingkungan, tanpa kompensasi yang adil.

Massa aksi menuntut evaluasi total terhadap proyek-proyek yang dianggap tidak memiliki urgensi dan hanya menguntungkan segelintir elite. Mereka ingin pembangunan yang partisipatif dan berkeadilan.

10. Berantas Mafia Tanah dan Pangan

Konflik agraria dan permainan harga pangan oleh para mafia menjadi masalah kronis.

Tuntutan massa aksi ini mendesak pemerintah untuk membentuk satuan tugas khusus yang independen guna memberantas praktik culas mafia tanah dan pangan yang telah menyengsarakan petani, nelayan, dan konsumen. Aksi mahasiswa ini ingin kedaulatan pangan benar-benar terwujud.

11. Perbaikan Sistem Pendidikan Nasional yang Inklusif

Komersialisasi pendidikan dan ketimpangan akses antara kota dan desa menjadi kritik utama.

Gerakan 'Indonesia Gelap' menuntut alokasi anggaran pendidikan yang lebih besar dan tepat sasaran, kurikulum yang adaptif dengan kebutuhan zaman, serta jaminan pendidikan gratis dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa tanpa terkecuali.

12. Jaminan Kesehatan Universal yang Merata dan Berkualitas

Sistem jaminan kesehatan nasional dinilai masih memiliki banyak kelemahan, mulai dari antrean panjang, layanan yang tidak merata, hingga tunggakan iuran yang membebani.

Poin tuntutan demo ini adalah mendesak reformasi sistem kesehatan agar lebih mudah diakses, berkualitas, dan benar-benar gratis bagi masyarakat miskin. Pandemi telah menunjukkan betapa rapuhnya sistem kesehatan nasional, dan perbaikan adalah sebuah keharusan.

13. Stabilkan Demokrasi dan Jaga Konstitusi

Ini adalah tuntutan pamungkas yang merangkum semuanya.

Massa aksi merasa ada upaya sistematis untuk melemahkan demokrasi, mulai dari intervensi pada lembaga yudikatif hingga wacana perpanjangan masa jabatan yang melanggar konstitusi. Mereka menuntut semua elemen bangsa untuk kembali ke rel konstitusi dan menjaga marwah demokrasi yang diperjuangkan dengan darah dan air mata.

Demo DPR 2025 adalah pengingat bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat.

Bukan Cuma Jakarta: Gelombang Protes dari Sumatera hingga Bali

Salah besar jika menganggap demo DPR 2025 dan gerakan 'Indonesia Gelap' hanya berpusat di Jakarta. Gelombang aksi mahasiswa ini justru menunjukkan kekuatan desentralisasi yang luar biasa.

Dari ujung barat hingga ke timur Indonesia, suara-suara protes menggema dengan tuntutan massa aksi yang senada, meskipun dengan beberapa penekanan isu lokal yang khas. Di Sumatera Utara, misalnya, aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai universitas, termasuk BEM USU, turun ke jalan di depan Gedung DPRD Sumut.

Mereka menyuarakan 6 poin tuntutan yang merupakan turunan dari isu nasional, namun dengan fokus lebih tajam pada masalah lokal seperti konflik agraria di Tanah Karo dan perusakan lingkungan di sekitar Danau Toba. Ini menunjukkan bahwa para mahasiswa mampu mengartikulasikan masalah nasional ke dalam konteks daerah mereka, membuat tuntutan massa aksi terasa lebih relevan bagi masyarakat setempat.

Sementara itu, di Pulau Dewata, gerakan yang menamakan diri Aliansi Bali Tidak Diam juga menggelar aksi serupa. Perwakilan mereka, Indra Adiyasa, menyampaikan lima poin tuntutan yang berfokus pada dampak pariwisata yang eksploitatif, alih fungsi lahan yang masif, dan ancaman terhadap budaya lokal.

Meskipun isunya lebih spesifik, semangatnya sama dengan demo DPR 2025 di Jakarta: menolak kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Fenomena ini membuktikan bahwa keresahan yang memicu aksi 'Indonesia Gelap' adalah sebuah sentimen nasional, bukan sekadar gejolak di ibu kota.

Setiap poin tuntutan demo yang disuarakan di daerah menjadi bagian dari mozaik besar perlawanan nasional.

Gema Reformasi '98: Sejarah Berulang atau Babak Baru?

Melihat lautan manusia dalam demo DPR 2025, banyak yang tak bisa menahan diri untuk tidak membandingkannya dengan gerakan Reformasi 1998 yang legendaris.

Persamaannya memang kentara: keduanya dipicu oleh krisis ekonomi, ketidakpuasan terhadap rezim yang berkuasa, dan dimotori oleh aksi mahasiswa sebagai garda terdepan. Tuntutan massa aksi kala itu, seperti pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dan penegakan supremasi hukum, kembali terdengar nyaring dalam poin tuntutan demo 'Indonesia Gelap'.

Sejarah seolah berulang, mengingatkan bahwa ada masalah-masalah fundamental bangsa yang belum juga tuntas setelah lebih dari dua dekade. Artikel dari Kompas.com mengulas bagaimana peristiwa Mei 1998 menjadi klimaks ketidakpuasan terhadap Orde Baru, sebuah sentimen yang kini dirasakan kembali oleh generasi baru. Namun, ada perbedaan signifikan. Generasi Z yang memimpin aksi mahasiswa 2025 adalah digital natives.

Koordinasi gerakan tidak lagi hanya mengandalkan pamflet dan rapat-rapat tersembunyi, tetapi juga tagar yang trending di media sosial, siaran langsung dari lokasi demo, dan penyebaran informasi melalui aplikasi pesan instan. Gerakan 'Peringatan Darurat Garuda Biru' yang sempat viral di media sosial beberapa bulan sebelumnya menjadi semacam latihan bagi konsolidasi digital ini. Selain itu, isu yang diangkat pun lebih beragam.

Jika '98 fokus pada isu politik dan ekonomi makro, demo DPR 2025 membawa isu-isu yang lebih kontemporer seperti keadilan iklim, kesehatan mental, dan keamanan digital.

Ini bukan sekadar pengulangan sejarah, melainkan sebuah babak baru pergerakan anak muda Indonesia yang lebih sadar akan isu global dan hak-hak individu.

Dasar Hukum Aksi Mahasiswa: Bukan Sekadar Turun ke Jalan

Di tengah narasi yang terkadang mencoba mendelegitimasi gerakan, penting untuk memahami bahwa aksi mahasiswa dan penyampaian tuntutan massa aksi di muka umum adalah hak konstitusional yang dijamin oleh negara.

Ini bukan tindakan anarkis atau ilegal, melainkan bentuk partisipasi warga negara dalam demokrasi. Dasar hukumnya sangat jelas, termaktub dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Hak ini kemudian diatur lebih lanjut secara teknis dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-undang ini, yang ironisnya lahir dari rahim Reformasi 1998, mengatur tata cara penyampaian pendapat seperti kewajiban pemberitahuan kepada pihak kepolisian, bukan perizinan. Artinya, negara tidak berhak melarang, hanya mengatur agar pelaksanaannya berjalan tertib.

Dengan memahami landasan hukum ini, demo DPR 2025 dan setiap poin tuntutan demo yang disuarakan harus dilihat sebagai exercise of democratic rights, sebuah mekanisme check and balances dari rakyat terhadap kekuasaan. Ini adalah pilar demokrasi yang harus dijaga, bukan diberangus. Gerakan 'Indonesia Gelap' dan gelombang demo DPR 2025 menjadi penanda penting dalam perjalanan demokrasi bangsa.

Ini adalah sinyal bahwa generasi muda tidak apatis; mereka peduli, mereka mengawasi, dan mereka tidak akan tinggal diam ketika merasa masa depan mereka terancam. Setiap poin tuntutan demo yang diteriakkan adalah representasi dari harapan akan Indonesia yang lebih adil, transparan, dan sejahtera. Bagaimana pemerintah dan parlemen merespons tuntutan massa aksi ini akan menentukan arah bangsa ke depan.

Apakah suara-suara ini akan didengar dan dijawab dengan kebijakan yang konkret, atau justru diabaikan dan dianggap angin lalu, akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kualitas demokrasi di negeri ini. Perlu diingat bahwa semua analisis dan narasi yang berkembang merupakan interpretasi dari dinamika di lapangan dan bisa berubah seiring waktu.

Bola kini berada di tangan para pemangku kebijakan, dan jutaan pasang mata anak muda mengawasi dengan saksama.