Prabowo Pasang Badan Lawan Serakahnomics dan Kartel Pangan, Siap Reformasi Sektor Krusial Indonesia

Oleh Andre NBS

Senin, 18 Agustus 2025 - 19.20 WIB

Prabowo Pasang Badan Lawan Serakahnomics dan Kartel Pangan, Siap Reformasi Sektor Krusial Indonesia

Prabowo lawan kartel pangan (Foto oleh Rizky Rahmat Hidayat di Unsplash).

VOXBLICK.COM - Sikap tegas Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah terlihat jelas sejak awal menjabat. Baru di sidang tahunan MPR/DPR 2025, Prabowo langsung bicara gamblang soal ambisinya menumpas ‘serakahnomics’ serta kartel pangan yang selama ini bikin rakyat sengsara.

Kata ‘serakahnomics’ kini ramai jadi perbincangan menggambarkan praktik ekonomi rakus segelintir kelompok yang menguasai sumber daya, bikin distribusi pangan, pupuk, bahkan minyak goreng makin mahal dan langka di tengah publik. Tak heran, pidato Prabowo yang menyoroti masalah ini jadi salah satu highlight agenda politik nasional.

Bicara ‘kartel pangan’, data KPK menunjukkan Indonesia memang belum sepenuhnya beres dari urusan penimbunan bahan pokok, permainan harga, sampai ‘kongkalikong’ distribusi hasil pertanian. Studi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) tahun 2023 menyoroti, lebih dari 60% distribusi beras dan gula nasional dikendalikan oleh segelintir konglomerat.

Fenomena mafia pangan terkuak jelas saat heboh minyak goreng langka. Investigasi CNN Indonesia mengungkap praktik kartel yang mempermainkan kuota ekspor dan distribusi korbannya? Jutaan rumah tangga Indonesia.

Prabowo langsung menegaskan, “Saya tidak akan mentolerir siapapun yang serakah merugikan rakyat, kelompok, ataupun mereka yang bermain di balik kartel pangan.” Komitmen anti-korupsi semakin disorot karena selama 10 tahun terakhir, KPK telah menangani lebih dari 520 kasus korupsi anggaran di sektor pangan dan distribusi negara.

Transparansi pemerintahan serta penegakan hukum pemimpin menjadi keharusan jika ingin memutus rantai mafia minyak goreng maupun penguasaan lahan kelapa sawit oleh segelintir elit dan korporasi besar. Dorongan Prabowo untuk reformasi birokrasi didasari fakta bahwa Perda Pangan dan kebijakan prioritas sebelumnya masih lemah di tataran eksekusi.

Penggunaan Dana Anggaran Negara (APBN) untuk subsidi dan pembenahan distribusi pangan kerap bocor, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2022, hingga mencapai Rp 7 triliun per tahun akibat mark up dan salah alokasi subsidi perubahan. Pengawasannya minim sehingga petani lokal kalah bersaing dengan impor bahan pokok yang kadang lebih murah namun kualitas meragukan. Sikap tegas ini bukan sekadar janji.

Tim sukses Prabowo menyebut bakal menggandeng KPK dan lembaga penegak hukum lainnya buat memantau ketat pengelolaan distribusi pangan nasional. Gagasan pemulihan ekonomi rakyat lewat penguatan produksi lokal penting untuk menekan angka mogok pangan akibat harga pupuk atau komoditas pokok yang melonjak.

Swasembada pangan jadi target, sejalan dengan program pemerintah sebelumnya, namun kali ini dikejar serius melalui penguatan perda pangan dan insentif buat petani serta UMKM daun rantai pasok. Penguasaan lahan kelapa sawit masih menimbulkan kerugian buat negara dan masyarakat adat.

Studi dari Sawit Watch dan Komisi Pemberantasan Korupsi (2023) menyebut, 35% lahan sawit di atas 16 provinsi dikuasai entitas non-rakyat, memicu konflik tanah yang sering melibatkan aparat keamanan dan perusahaan besar. Ketimpangan inilah yang mendorong Prabowo menggelar reformasi tata kelola tanah, sehingga hasil bumi bisa dinikmati lebih banyak orang, bukan segelintir pemain besar.

Tidak hanya itu, reformasi birokrasi juga diarahkan pada pemangkasan rantai birokrasi yang rumit untuk mendukung distribusi pangan nasional serta pengawasan impor bahan pokok yang selama ini lemah. Transparansi pemerintahan dibawa sebagai prinsip utama kabinPrabowo, dengan publikasi anggaran serta evaluasi periodik.

Prabowo menantang para pejabat negara, pemangku kepentingan, dan perusahaan besar untuk konsisten dalam penegakan hukum pemimpin, terutama dalam praktik penyelewengan dan korupsi anggaran. Upaya pemulihan APBN di tengah defisit harus didorong lewat penghematan negara, termasuk rasionalisasi subsidi serta koreksi distribusi manfaat Dana Anggaran Negara agar lebih adil dan menyentuh kebutuhan rakyat bawah.

Puluhan juta petani kini menunggu realisasi janji reformasi tersebut. Ketua Asosiasi Petani Padi Indonesia, Sutarto Alimoeso, dalam bincang dengan Kompas tahun 2024 menyebut, "Tantangan utama masa depan pangan adalah kemauan politik memberantas mafia dan menguatkan posisi petani lokal.

Kalau tidak, harga beras bakal tetap mudah bergejolak dan masyarakat jadi korban permainan kartel.” Isu food cartel di Indonesia memang bukan hal baru. Sejarah mencatat, bahkan sejak era Orde Baru, mafia pangan selalu punya ruang bermain melalui relasi politik, regulasi tumpang tindih, dan sistem pengawasan yang lemah.

Kerugian negara akibat korupsi anggaran distribusi pangan ditaksir mencapai triliunan rupiah setiap tahun, belum menghitung dampak sosial berupa kerawanan pangan dan menurunnya daya beli masyarakat. Reformasi birokrasi dalam tata niaga pangan dianggap krusial jika Indonesia ingin keluar dari siklus mogok pangan berkepanjangan. Fakta di lapangan menunjukkan, harga beras masih mudah dipermainkan elit kartel.

Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Pertanian bahkan menemukan selisih harga beras yang tak wajar di tengah musim panen raya 2023, indikasi kuat adanya pengendalian distribusi. Prabowo menegaskan, pemerintah perlu memperkuat pengawasan jalur distribusi dari produsen ke konsumen, termasuk transparansi dalam tata kelola penguasaan lahan kelapa sawit dan komoditas utama lain.

Selain mafia minyak goreng dan kartel pangan, isu penghematan negara dan akuntabilitas Dana Anggaran Negara menjadi perhatian utama. Realokasi subsidi perubahan yang sebelumnya dianggap tidak tepat sasaran akan difokuskan untuk memperkuat ekosistem petani lokal dan distribusi pangan nasional. Transparansi pemerintahan dan pengawasan dari KPK antikorupsi akan jadi prioritas.

Pemerintah menargetkan pemulihan ekonomi rakyat terjadi secara merata, tidak hanya dinikmati pemilik modal besar. Reformasi tata kelola pangan butuh dorongan kuat politik dan keberanian menghadapi resistensi dari kelompok kuat. Praktik korupsi anggaran bertahun-tahun telah menimbun masalah yang kompleks. Prabowo memastikan pendekatan kolaborasi dengan berbagai institusi, termasuk penguatan perda pangan, pemberdayaan petani, dan restrukturisasi rantai pasok.

Yang menarik, upaya ini juga akan didukung pemanfaatan teknologi digital untuk memutus praktik kartel lewat sistem monitoring distribusi real-time.

Pengamat ekonomi dari INDEF, Enny Sri Hartati, menyebutkan lewat Katadata, “Transparansi dalam distribusi dan penguatan UKM pangan lokal akan ikut menggerus dominasi kartel, selain penindakan hukum tegas.” Dengan begitu, harapan menuju swasembada pangan dan stabilitas ekonomi rakyat terbuka lebar. Arus perbaikan diharapkan tak sekadar formalitas.

Konsistensi dalam pengawasan, bantuan insentif untuk petani, serta reformasi birokrasi menjadi fondasi utama. Prabowo menantang pejabat daerah hingga kementerian untuk disiplin dalam implementasi dan monitoring distribusi pangan. Dengan semua gebrakan yang siap dijalankan, masyarakat akan memantau seberapa berani dan tegas aksi Prabowo anti-korupsi 2025 melawan serakahnomics dan food cartel Indonesia.

Jika langkah-langkah ini berjalan efektif, penghematan negara bisa optimal, pemulihan APBN lebih terarah, dan akhirnya pemulihan ekonomi rakyat mampu diwujudkan nyata. Momen ini akan menentukan babak baru tata kelola pangan dan kebijakan negara yang selama ini dinanti-nanti.